Your Trusted Partner

About Us

Di Bizlaw.id, kami yakin bahwa bisnis dan investasi haruslah didukung kepastian hukum. Banyak perusahaan dan pengusaha yang berniat baik memajukan Indonesia masih menghadapi kendala dan hambatan baik dari sisi peraturan dan penerapannya maupun dari sisi birokrasi. Bizlaw.id akan berupaya mengangkat masalah-masalah yang ada ke permukaan sehingga bisa menjadi perhatian semua pihak yang berkepentingan.

Kami tidak mengutamakan pendekatan "bad news is good news". Cerita sukses pengusaha, pemerintah, dan komunitas merupakan sebuah kisah inspiratif yang layak mendapat tempat. Bizlaw.id juga berupaya menjadi sumber referensi seputar hukum dan bisnis melalui koleksi database peraturan perundang-undangan, organisasi hukum, dan data bisnis yang lengkap.

Mengelola informasi hukum bisnis di Indonesia dan membuatnya mudah diakses dan bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan adalah misi kami.

Chief Operating Officer
KY Kusuma
Business Director
Padma Adhirama
Finance & HR Director
OC Mahendra
Finance & HR Manager
Shinta Primadewi








Managing Editor
Arry Anggada
Editors
Kalyana Sastra, Nikolaus Sys, Budi Sastro Irawan
Translator
Rayung
Jakarta
Agus, Nikolaus, Budi Hermanto
Bandung
Yohannes VF Charles
Manado
Herken
Pontianak
Hendra Anglink
IT
Bachoel Zaman
Disclaimer

KETENTUAN LAYANAN

Dengan menggunakan website ini maka Anda menyetujui  syarat dan ketentuan Disclaimer ini. Syarat dan ketentuan yang tercantum di bawah ini mengatur penggunaan website Bizlaw.id ("Layanan"), guna memenuhi kebutuhan masyarakat atas berita bisnis dan hukum yang terpecaya. Dengan mengakses dan atau memanfaatkan semua fitur Layanan, anda dianggap telah membaca, memahami dan tunduk serta setuju untuk terikat dalam Ketentuan Layanan ini dan segala perubahannya di kemudian hari.

Pengelola Layanan berhak untuk setiap saat melakukan perubahan apapun atas Ketentuan Layanan yang berlaku efektif saat penayangan. Adalah kewajiban bagi Pengguna Layanan untuk secara berkala melihat perubahan yang terjadi dan mengikat Pengguna Layanan.

Pengelola Layanan setiap saat berhak untuk mengubah, menunda dan menghilangkan bagian dan atau fitur yang disediakan Layanan termasuk tetapi tidak terbatas pada ketersediaan data dan atau konten. Termasuk berhak membatasi akses Penggguna Layanan pada bagian dan atau fitur tertentu dari Layanan.

PENGGUNA LAYANAN

Pengguna Layanan adalah semua orang dan atau pihak-pihak yang mengakses dan atau memanfaatkan semua fitur Layanan. Pengguna Layanan terdiri dari:

  • Pengguna Layanan yang mendaftar.
  • Pengguna Layanan yang tidak mendaftar.
  • Beberapa fitur dan atau layanan pada Layanan hanya dapat diakses oleh Pengguna yang mendaftar.

Pengguna yang menggunakan layanan dengan cara mendaftar wajib untuk memberikan data-data pendaftaran yang valid dan sah. Pengguna Layanan setuju untuk bertanggung jawab penuh atas data-data pendaftaran yang dicantumkan dalam form pendaftaran, dan membebaskan Penggelola Layanan atas tanggung jawab apapun atas data dan informasi pendaftaran yang dicantumkan oleh Pengguna Layanan.

Dengan melakukan pendaftaran Penguna Layanan setuju untuk tunduk dan terikat pada ketentuan layanan yang diakses.

Pengguna Layanan dalam melakukan segala aktivitas dalam Layanan wajib tunduk dan patuh kepada ketentuan dalam Ketentuan Layanan, perundang-undangan yang berlaku serta menjaga norma-norma serta etika antara lain:

  • Dilarang mencantumkan dan mengeluarkan pernyataan dan atau penggambaran yang termasuk tetapi tidak terbatas melecehkan, menghina, merendahkan dan menyinggung Suku, Agama, Ras dan Antar golongan, gender/jenis kelamin, kondisi fisik/cacat, institusi/kelompok tertentu, pornografi,kata-kata jorok/kasar dan hal-hal lain yang tidak sesuai etika dan norma hidup bermasyarakat.
  • Dilarang melakukan tindakan yang melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual antara lain termasuk tetapi tidak terbatas plagiatisme, pencopyan tanpa ijin/pembajakan, pemalsuan.
  • Dilarang memuat atau meneruskan dari pihak lain dalam Layanan, materi-materi yang secara hukum dan peraturan berkaitan lainnya mengandung pelanggaran hukum baik pidana maupun perdata.
  • Pengguna Layanan yang mendaftar wajib melakukan pembaharuan atas data-datanya, apabila terjadi perubahan atas data dan informasi yang dicantumkan dalam form pendaftaran.
  • Pengguna Layanan dalam melakukan kegiatan penggunan Layanan, dilarang menyebarkan fitnah, berita bohong, melakukan kegiatan-kegiatan yang dilarang di Republik Indonesia, memicu kebencian atas golongan atau kelompok tertentu.
  • Dilarang melakukan aktivitas dalam Layanan yang dapat menyebarkan virus, trojan dan atau program-program komputer lainnya yang dapat mengganggu atau merusak atau menghentikan proses Layanan.

DATA DAN INFORMASI

Data dan Informasi yang disajikan dalam Layanan, adalah data dan informasi bersifat publik dan beberapa data dan informasi dilindungi serta tunduk pada ketentuan tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual dan ketentuan peraturan perundangan lainnya yang terkait dengan penyebaran informasi.

JENIS DATA DAN INFORMASI

Data dan Informasi yang diperoleh Pengelola Layanan dari Pengguna Layanan adalah Data dan Informasi yang dibedakan:

  • Data dan Informasi yang diperoleh dari proses pendaftaran.
  • Data dan Informasi yang diperoleh dari proses upload Pengguna Layanan.
  • Data dan Informasi yang diperoleh pada saat Pengguna Layanan melakukan aktivitas di Layanan.
  • Data dan informasi yang disampaikan oleh Pengguna Layanan dalam proses Log-In akan diperlakukan oleh Pengelola Layanan sebagai data yang tidak disharing ke publik dan hanya dipergunakan untuk kepentingan Pengelola Layanan.

PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI

Pengguna Layanan dengan ini setuju untuk memberikan hak kepada Pengelola Layanan, untuk mengelola dan mengolah Data dan Informasi dari Pengguna Layanan untuk kepentingan Pengguna Layanan.

Pengguna Layanan setuju bahwa seluruh Data dan Informasi yang disampaikan Pengguna Layanan, validitas dan keabsahan secara hukum menjadi beban dan tanggung jawab pribadi Pengguna Layanan. Pengelola Layanan tidak bertanggung jawab atas Data dan Informasi yang disampaikan Pengguna Layanan baik akibat langsung maupun tidak langsung yang disampaikan secara terbuka di ruang publik maupun disampaikan secara tertutup kepada Penggelola Layanan.

Pengelola Layanan berhak untuk mengedit/mengubah, menyunting isi, mengatur dan melayout atas segala Data dan Informasi baik termasuk tetapi tidak terbatas dalam bentuk tulisan, foto dan gambar untuk kepentingan etika jurnalistik, norma dan estetika.

Pengelola Layanan berdasarkan perintah pengadilan dan atau undang-undang berhak untuk menyampaikan Data dan Informasi Pengguna Layanan kepada aparat yang berwenang, apabila Data dan Informasi tersebut menjadi bukti dalam suatu tindak pelanggaran pidana.

Standar Perlindungan Profesi Wartawan

Kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dihilangkan dan harus dihormati. Rakyat Indonesia telah memilih dan berketetapan hati melindungi kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat itu dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat dan bagian penting dari kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat.

Wartawan adalah pilar utama kemerdekaan pers. Oleh karena itu dalam menjalankan tugas profesinya wartawan mutlak mendapat perlindungan hukum dari negara, masyarakat, dan perusahaan pers. Untuk itu Standar Perlindungan Profesi Wartawan ini dibuat:

  1. Perlindungan yang diatur dalam standar ini adalah perlindungan hukum untuk wartawan yang menaati kode etik jurnalistik dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya memenuhi hak masyarakat memperoleh informasi;
  2. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan memperoleh perlindungan hukum dari negara, masyarakat, dan perusahaan pers. Tugas jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui media massa;
  3. Dalam menjalankan tugas jurnalistik, wartawan dilindungi dari tindak kekerasan, pengambilan, penyitaan dan atau perampasan alat-alat kerja, serta tidak boleh dihambat atau diintimidasi oleh pihak manapun;
  4. Karya jurnalistik wartawan dilindungi dari segala bentuk penyensoran;
  5. Wartawan yang ditugaskan khusus di wilayah berbahaya dan atau konflik wajib dilengkapi surat penugasan, peralatan keselamatan yang memenuhi syarat, asuransi, serta pengetahuan, keterampilan dari perusahaan pers yang berkaitan dengan kepentingan penugasannya;
  6. Dalam penugasan jurnalistik di wilayah konflik bersenjata, wartawan yang telah menunjukkan identitas sebagai wartawan dan tidak menggunakan identitas pihak yang bertikai, wajib diperlakukan sebagai pihak yang netral dan diberikan perlindungan hukum sehingga dilarang diintimidasi, disandera, disiksa, dianiaya, apalagi dibunuh;
  7. Dalam perkara yang menyangkut karya jurnalistik, perusahaan pers diwakili oleh penanggungjawabnya;
  8. Dalam kesaksian perkara yang menyangkut karya jurnalistik, penanggungjawabnya hanya dapat ditanya mengenai berita yang telah dipublikasikan. Wartawan dapat menggunakan hak tolak untuk melindungi sumber informasi;
  9. Pemilik atau manajemen perusahaan pers dilarang memaksa wartawan untuk membuat berita yang melanggar Kode Etik Jurnalistik dan atau hukum yang berlaku.

Jakarta, 25 April 2008

Standar ini disetujui dan ditandatangani oleh sejumlah organisasi pers, pimpinan perusahaan pers, tokoh pers, lembaga terkait, serta Dewan Pers di Jakarta, 25 April 2008.

Sebelum disahkan, draft Standar Perlindungan Profesi Wartawan telah dibahas melalui serangkaian diskusi yang digelar Dewan Pers. Pembuatan Standar ini merupakan pelaksanaan fungsi Dewan Pers menurut Pasal 15 ayat (f) UU No.40/1999 tentang Pers yaitu "memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi wartawa”.

Kode Etik Jurnalistik

Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia.

Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama.

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat.

Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme.

Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik:

Pasal 1

Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

Penafsiran

  1. Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.
  2. Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi.
  3. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara.
  4. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.

 

Pasal 2

Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

Penafsiran

Cara-cara yang profesional adalah:

  1. menunjukkan identitas diri kepada narasumber;
  2. menghormati hak privasi;
  3. tidak menyuap;
  4. menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya;
  5. rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang;
  6. menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara;
  7. tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri;
  8. penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.

 

Pasal 3

Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Penafsiran

  1. Menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi itu.
  2. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional.
  3. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta.
  4. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.
  5.  

Pasal 4

Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

Penafsiran

  1. Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.
  2. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk.
  3. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan.
  4. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.
  5. Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.

 

Pasal 5

Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

Penafsiran

  1. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak.
  2. Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.

Pasal 6

Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.

Penafsiran

  1. Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum.
  2. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi.

 

Pasal 7

Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan off the record sesuai dengan kesepakatan.

Penafsiran

  1. Hak tolak adalak hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya.
  2. Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber.
  3. Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya.
  4. Off the record adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan.

Pasal 8

Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

Penafsiran

  1. Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas.
  2. Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan.

Pasal 9

Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.

Penafsiran

Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati.

Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik.

Pasal 10

Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.

Penafsiran

  1. Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar.
  2. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok.

 

Pasal 11

Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

Penafsiran

  1. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
  2. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.
  3. Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki.

Penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan Dewan Pers. Sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan pers.

 

Mekanisme Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab

Redaksi bizlaw.id melakukan ralat, koreksi, dan hak jawab sebagaimana diatur dalam Pedoman Media Siber

Permintaan untuk ralat, koreksi, maupun hak jawab terkait artikel yang telah diterbitkan oleh bizlaw.id dilakukan melalui surat elektronik ke alamat redaksi@bizlaw.id.

Penyampaian ralat, koreksi, maupun hak jawab dilakukan oleh pemohon dengan menyebutkan identitas dengan jelas, bagian yang dianggap tidak tepat, serta tautan dari artikel yang dimaksud.

Setelah melalui berbagai pertimbangan, redaksi bizlaw.id akan melakukan ralat maupun koreksi sebagai berikut.

  1. Ralat judul
  2. Koreksi informasi
  3. Koreksi isi artikel
  4. Menghapus identitas narasumber
  5. Ralat atribusi/nama
  6. Hak jawab
  7. Mekanisme lain melalui Dewan Pers
PT. Nusantara Digital Bisnis

Graha Sukandamulia, Lt. 2
Tomang, Grogol petamburan, Kota Jakarta Barat
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11440

Telp : +62-21 5636242 / 5636243
redaksi[at]bizlaw.id | bizlaw.id[at]gmail.com