Untuk mengantisipasi adanya korban lagi, Emil memerintahkan kepala daerah yang ada di Jabar agar menyediakan fasilitas kesehatan untuk para petugas

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengumpulkan keluarga petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan aparat yang meninggal dunia usai perhelatan Pemilu 2019. Kegiatan tersebut digelar di Aula Barat Gedung Sate.

Pemprov Jabar mencatat 49 petugas KPPS, PPS, PPK, pengawas pemilu, linmas dan petugas kepolisian gugur saat menjalankan tugas di Pemilu 2019. Sebanyak 3 orang di antaranya merupakan anggota kepolisian.

Dalam kesempatan itu, gubernur yang akrab disapa Emil itu memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya bagi para warga Jabar yang telah memberikan tenaga serta pikirannya dalam mengawal proses demokrasi ini hingga kehilangan nyawanya.

"Biasanya, kita tidak mendapati pemilu ini dengan kesedihan. Kita merayakannya dengan kegembiraan, tapi entah mengapa di pemilu sekarang ini kita mendapati berita kesedihan karena banyak warga terbaik yang mewakafkan waktunya dengan ikhlas itu meninggal dunia," kata Emil.

"Oleh karena itu, saya mewakili masyarakat dan mewakili birokrasi Pemprov Jabar dari lubuk hati terdalam menghaturkan rasa duka cita," ujar Emil.

Sebagai bentuk simpati, Emil mengatakan, Pemprov Jabar akan memberikan santunan bagi keluarga yang ditinggalkan berupa uang senilai Rp 50 juta per keluarga. Dia pun akan meminta kepada Sekda agar santunan tersebut segera dicairkan.

Untuk mengantisipasi adanya korban lagi, Emil memerintahkan kepala daerah yang ada di Jabar agar menyediakan fasilitas kesehatan untuk para petugas yang hingga kini masih bertugas di lapangan. Fasilitas kesehatan tersebut diupayakan akan diberikan oleh RSUD setempat.

"Saya melalui Pak Sekda meminta agar diberikan surat edaran kepada kepala daerah di seluruh Jabar agar difasilitasi pemeriksaan kesehatan karena proses penghitungan ini masih berlangsung sampai minggu ketiga bulan Mei," tutur Emil.

Lebih lanjut, Emil mengimbau kepada KPU agar mengevaluasi gelaran pemilu ke depannya agar tidak terjadi peristiwa serupa. Menurut Emil, terlalu mahal bila proses demokrasi harus mengorbankan nyawa.

"Evaluasi buat KPU kalau boleh jangan terulang lagi dengan antisipasi yang proporsional apakah rentang waktunya diperpanjang atau serentaknya dikurangi jangan sampai terjadi lagi. Ini terlalu mahal," ujar Emil.