Quick count adalah proses metodologi yang menggunakan nalar akademis. Sehingga bisa dipertanggungjawabkan. 

WAKTU hampir tengah malam ketika Deni Irvani bangkit dari tempat duduknya dan meraih pengeras suara, lalu berdiri di hadapan sejumlah sejumlah petugas yang duduk mengelilingi meja-meja bundar di Balai Kartini pada Rabu malam, 17 April 2019. 

Malam itu, Deni yang adalah Direktur Riset di Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) memutuskan menghentikan sementara proses hitung cepat yang telah dilakukan sejak pagi, dan dipublikasikan progresnya tahap demi tahap ke publik lewat sejumlah stasiun televisi. 

“Tugas kita adalah melakukan pekerjaan ini dengan benar sesuai kaidah keilmuan dan mendekati kebenaran. Soal siapa yang menang, itu bukan urusan kita,” kata Deni yang disambut tepuk tangan sejumlah petugas yang sejak pagi terus menginput data yang diperoleh dari lapangan. 

Saat Deni memutuskan menghentikan rekapitulasi malam itu, hasil penghitungan di layar lebar  menunjukkan data masuk telah mencapai 96,7 persen dari total 6.000 TPS yang dijadikan sebagai sampel.   

Hasilnya: Joko Widodo unggul dengan perolehan 54,85 persen suara. Sedangkan Prabowo Subianto mendapat 45,15 persen. 

Malam itu, Deni mengatakan, belum semua data masuk lantaran petugas data center yang menginput data di Balai Kartini, kesulitan menghubungi petugas di lapangan, umumnya di kawasan timur Indonesia seperti Papua. 

Dua hari berselang, ketika memaparkan hasil akhir quick count bersama sejumlah lembaga survei lain yang tergabung dalam Perhimpunan Survei dan Opini Publik Indonesia (Persepi), pada 19 April 2019. 

SMRC memaparkan, hingga perhitungan suara ditutup, dari target 6.000 TPS sampel, ada 93 TPS yang tak bisa dijangkau oleh relawan quick qount. Dengan demikian, data yang dihimpun datang dari 5.907 TPS atau 99,83 persen. 

Dengan suara masuk 99,83 persen itu, Jokowi meraih mengantongi 54,83 persen, dan Prabowo mendulang 45,17 persen suara.  Dengan kemungkin sampllng error 0,50%, maka perolehan suara Jokowi diperkirakan antara 54,33% hingga 55,33 persen. Sementara Prabowo antara 44,67% hingga 45,67 persen. 


Mengapa memilih 6.000 TPS Sampel? 

Dalam pemaparannya, SMRC menyatakan pemilihan sampel TPS dilakukan dengan metode Stratified Systematic Cluster Random Sampling dari populasi tersebut.  Stratifikasi TPS dikelompokkan menurut wilayah Dapil DPR RI dan status pedesaan - perkotaan. 

Di masing-masing stratum (irisan Dapil dan wilayah pedesaan-perkotaan), dipilih TPS (sebagai cluster) secara sistematic random sampling dengan jumlah proporsional. Total dirandom 6000 TPS. 

Pemilihan sampel 6.000 TPS dilakukan karena ingin sampling eror di bawah 1 persen, dan mendapat gambaran kasar kekuatan partai per dapil.  Dari hasil simulasi diketahui bahwa quick qount 6000 TPS bisa menghasilkan akurasi yang sangat tinggi (error 0,47 persen). 

Pemilihan sampel inilah yang menjadi faktor penentu hasil hitung cepat. Andai saja, sampel yang dipilih dominan di kantong suara kandidat tertentu, maka hasilnya pun akan berbeda. 

Dalam quick qount ini, SMRC tidak mengambil sampel TPS di luar negeri. Diakui itu bisa menambah error quick qount karena quick count memiliki potensi bias. 

Namun, pengalaman 2014, bias quick count akibat tidak masuknya TPS luar negeri sangat kecil: hanya 0,0030%


Bagaimana Alur Pelaporannya? 

Data yang dihasilkan dari quick count didapat dari relawan yang ditugas di TPS. Setiap TPS sampel ditugaskan satu orang relawan yang telah dilatih sejak Maret 2019. Setiap relawan bertanggung jawab kepada koordinator wilayah. 

Relawan di lapangan itu lantas mengirim data hasil suara di TPS lewat apilkasi pengiriman data. Data itu, oleh petugas yang bertugas di Balai Kartini,  diinput ke sistem dan divalidasi. Hasilnya, kemudian ditransfer ke sejumlah media televisi yang bekerja sama dengan SMRC. 

“Perlu kami tegaskan, quick count ini bukan hasil akhir. Lewat quick qount diharapkan spekulasi akibat ketidakpastian hasil pemilu bisa dikurangi atau diredam,” kata Deni. 

 “Yang lebih penting quick count adalah instrumen pembanding untuk hasil rekaputulasi suara akan dilakukan KPU.  Kalau tidak ada quick count kita tidak punya alat untuk mengecek kualitas kerja KPU yang dibiayai mahal oleh rakyat,” tambah Deni. 

Anggota Dewan Etik PERSEPI yang juga Guru Besar Ilmu Statistik Institute Pertanian Bogor (IPB), Asep Saefuddin memastikan hasil quick count dari semua lembaga survei anggota PERSEPI  dilakukan dengan integritas tinggi. 

“Buktinya, hari ini mereka berani menunjukkan transparansi datanya. Anda bisa lihat dapur dari tiap lembaga di bawah Persepi yang melaksanakan quick count,” kata Asep  saat berbicara di Ekspose Data Hasil Quick Count di Hotel Morrissey, Jakarta, Sabtu, (20/4).

Quick count, kata Asep, adalah proses metodologi yang menggunakan nalar akademis. Sehingga bisa dipertanggungjawabkan. 

“Quick count ini bukti kemajuan dan modernisasi demokrasi Indonesia. Kita menjadikan ilmu pengetahuan sebagai basis kita berpolitik,” jelasnya.

Asep menegaskan, data dan metode quick count yang bisa dipertanggungjawabkan juga harusnya tidak perlu dipermasalahkan. Apalagi dengan menuding hasil quick count sebagai kebohongan atau upaya menggiring opini.

“Tidak perlu baper (bawa perasaan) dengan hasil quick count. Selama ada data yang benar dan metode secara statistika berani dibuka, ya hasilnya akurat,” kata Asep. []

Baca juga:
Ketika Quick Count Buktikan Kecurangan di Pilpres