Ini kisah tentang bagaimana hasil quick count membongkar kecurangan dalam sebuah pemilihan presiden. 

CALON presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menuding sejumlah lembaga survei yang melakukan hitung cepat perolehan suara Pilpres 2019 sebagai tukang bohong. Di hadapan pendukungnya yang berkumpul di kediamannya di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Prabowo menuding lembaga survei tidak dipercaya lagi oleh rakyat. 

"Hei tukang bohong, rakyat tidak percaya sama kalian. Mungkin kalian harus pindah ke negara lain. Mungkin kau bisa pindah ke Antartika," tegas Prabowo.

"Mungkin kalian tukang bohong lembaga survei, bisa bohongi penguin-penguin di Antartika. Indonesia sudah tidak mau dengar kamu lagi," tambah Prabowo, Jumat, 19 April 2019.

Sehari berselang, pada Sabtu, 20 April 2019, organisasi yang mewadahi lembaga survei yakni Perhimpunan Survei dan Opini Publik Indonesia (Persepi) menggelar jumpa pers dan buka-bukaan tentang metologi hitung cepat yang dilakukan anggotanya. 

Hadir pada kesempatan tersebut, Ketua Dewan Etik Persepi Hamdi Muluk (UI), Anggota Dewan Etik Persepi Asep Saefuddin (IPB), Ketua Persepi Phillips J Vermonte (CSIS), Sekretaris Persepi Yunanto Wijaya (Charta Politika), Djayadi Hanan dari SMRC serta sejumlah pimpinan lembaga survei anggota Persepi. 

Para perwakilan lembaga survei pun menolak tudingan Prabowo. Ketua Persepi Philips J Vermonte bahkan meminta kubu Prabowo membuka datanya. 

Philips menambahkan, klaim kemenangan 62 persen dari kubu Prabowo harusnya bisa dilacak dari sampel TPS yang pilih. Sebab, jika laporan yang masuk sebagian besar dari TPS yang memenangkan Prabowo, dalam metode quick qount, hal itu tidak memenuhi kaidah sampel random dan representasi populasi. Dengan kata lain, metodenya tidak sesuai dengan yang dilakukan lembaga survei. 

Keterwakilan sampel random dan representasi yang dimaksud, misalnya, jika TPS yang dipilih sebagai sampel lebih banyak berada di daerah lumbung suara salah satu calon, maka sudah pasti hasilnya akan memenangkan salah satu calon yang menguasai daerah tersebut. 

"Hasil quick count oleh lembaga survei ini bisa ditelusuri dari mana saja TPS-nya. Karena itu, kami minta pihak-pihak yang menyalahkan lembaga survei untuk juga sama-sama membuka datanya," kata Philips lagi. 

"Dalam penilaian kami, exit poll dan quick count itu scientific dan dapat dipertanggung jawabkan. Dia bukan abal-abal atau aktifitas menipu penguin-penguin," kata Philips. 

Philips menambahkan, dua lembaga survei yang diketahui berafilisi dengan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo - Sandiaga juga hasilnya memenangkan Jokowi - Maruf. 

"Kedai Kopi dan Median saja quick count-nya yang menang 01 (Jokowi - Maruf)," tambah Philips.

Diakui, hasil quick qount bukanlah hasil resmi, melainkan sebagai data pembanding. Faktanya, sejak pertama kali dilakukan di Indonesia pada 2004, hasil quick qount tak jauh beda dengan hasil resmi penghitungan KPU selaku penyelenggara pemilu. 

Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanudin Mutadi menegaskan, hasil hitung cepat oleh lembaga survei sebenarnya tak hanya memberi gambaran tentang siapa pemenangnya, melainkan juga sebagai alat kontrol dan indikasi perolehan suara. Tujuannya, untuk mengantisipasi potensi kecurangan. 

Kasus Filipina

Pernyataan Burhanudin tentang quick count sebagai alat kontrol yang membongkar kecurangan pemilu, pernah terjadi di Filipina pada 1986. Saat itu, ada dua pasangan yang bertarung, yakni Ferdinand Marcos sebagai petahana dan Corazon Aquino sebagai sang penantang. 

Ketika itu, mayoritas masyarakat Filipina menginginkan Marcos lengser dari posisi yang sudah didudukinya sejak 1965. Di era Marcos, isu korupsi, kolusi dan nepotisme begitu kentara terjadi di sana. 
 
Adalah lembaga National Citizens Movement for Free Election (NAMFREL) yang memutuskan mengawal hasil Pilpres 1986. Cara mengawal mereka adalah melakukan metode hitung cepat dan telah terverifikasi Komisi Pemilu Filipina yang bernama Comelec.

NAMFREL menempatkan 500 ribu relawan di berbagai TPS di wilayah Filipina. Hasil yang diumumkan KPU-nya Filipina, Comelec,  menyatakan Marcos dan Aquino sama kuat pada sehari setelah pemilihan, lalu Marcos dinyatakan menang dengan 10.807.197 juta suara (53,62 persen).

Namun, data NAMFREL menunjukkan hasil berbeda. Mereka menghimpun dari 85 ribu TPS atau 70 persen dari total TPS di Filipina. Hasil quick NAMFREL menunjukkan Aquino menang dengan 7.502.601 suara, sedangkan Marcos mendapatkan 6.787.556 suara.

Lantaran kecurangannya terbongkar, pihak Marcos disinyalir melakukan tindak kekerasan. Sejumlah aktivis NAMFREL mendapat perlakuan tak menyenangkan, bahkan ada yang digantung di Ilocos.

Puncak kekacauan adalah aksi mogok yang dilakukan 35 teknisi COMELEC. Mereka mendapat perintah untuk memanipulasi hasil Pilpres 1986 demi keuntungan Marcos. 

Sementara Marcos bertahan dengan klaim kemenangannya, ribuan demonstran tumpah ruah mendukung Aquino di jalan Epifano de los Santos Avenue (EDSA). Revolusi digaungkan. 

Pada 25 Februari 1986 Marcos pun jatuh dan melarikan diri ke luar negeri. Pada hari yang sama, Aquino dilantik sebagai presiden baru Filipina. []