Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Junimart Girsang merespons kritik Ketum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang mengatakan, kebijakan pemerintah kurang berpihak kepada rakyat miskin atau wong cilik. Junimart mempertanyakan data, rakyat kecil mana yang komplain atas pemerintahan Jokowi.

"Pertama kalaupun ada statement yang mengatakan bahwa Pak Jokowi itu tidak pro wong cilik silahkan dibuktikan. Wong cilik mana yang komplain terhadap pemerintahan Pak Jokowi," kata Junimart di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/03/2023).

Junimart menyebut di daerah pemilihannya, Sumatera Utara (Sumut), banyak warga yang senang dengan sosok Jokowi. Bahkan, ada yang meminta Presiden Jokowi untuk kembali menjabat.

"Saya misalnya Dapil Sumut hampir 99 persen wong cilik sangat senang dengan Pak Jokowi, bahkan lebih radikal lagi mereka mengatakan sebaiknya Pak Jokowi tetap presiden lagi aja Pak, itu di bawah loh grass root walaupun mereka tidak paham tentang UUD 1945 hanya dua periode," kata dia.

Junimart mengatakan semestinya semua pihak mendukung pemerintah saat ini. Ia meminta AHY untuk move on.

"Kita mestinya mendukung pemerintahan. Harus move lah, kita minta move on aja lah kita ini. Ndak perlu pembusukan, kalau pun pembusukan nggak bau juga, makin harum (nama Jokowi). Kalau busuk kan bau, tapi ini makin harum," ujarnya.

Junimart mengatakan utang di pemerintahan Jokowi sebanding dengan infrastruktur yang dibangun. Pembangunan yang mangkrak, kata dia, justru bisa diberdayakan di pemerintahan Jokowi.

"Jadi jangan utang bertambah sedikit, tetapi nggak ada pembangunan, selama ini bagaimana? Banyak mangkrak tuh, zaman Pak Jokowi sekarang yang mangkrak-mangkrak hidup tuh diberdayakan semuanya," tutur Junimart.

"Betul utang bertambah tapi untuk pembangunan, Jalan Tol Papua dibangun, Jalan Tol dari Medan sebentar lagi sampai Tarakan, itu depan mata saya loh," sambungnya.

Sebelumnya, AHY mengkritik kebijakan pemerintah yang dinilai kurang berpihak kepada rakyat miskin atau wong cilik. AHY menyoroti alokasi anggaran yang dinilainya terlalu banyak digunakan untuk membiayai proyek-proyek mercusuar dan tidak banyak berdampak pada kehidupan wong cilik.

Hal ini disampaikan AHY dalam pidato politiknya di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Selasa (14/03/2023).

"Masalahnya, bukan hanya karena krisis global. Persoalan ekonomi kita semakin rumit, karena keuangan negara tidak dikelola dengan baik. Anggaran terlalu banyak digunakan untuk membiayai proyek-proyek mercusuar yang tidak banyak berdampak pada kehidupan Wong Cilik, yaitu saudara-saudara kita terkategori miskin dan kurang mampu," kata AHY.

AHY menyebut defisit anggaran ditutupi dengan utang pemerintah hingga angkanya naik mencapai tiga kali lipat. AHY mengatakan pada akhirnya rakyat yang kembali kena imbas atas utang tersebut.

"Menurut Kementerian Keuangan, di awal 2023, angkanya mencapai Rp 7.733 Triliun. Belum lagi, utang BUMN yang semakin menggunung, sebesar Rp1.640 triliun," katanya.

"Faktanya pula, rasio utang negara terhadap PDB semakin tinggi. Lagi-lagi, ada pihak yang berdalih, rasio utang masih aman. Bukan itu soalnya. Kini, kita kesulitan membayar utang, karena keuangan negara juga tengah menghadapi tekanan. Sejatinya, rakyat juga yang akan menanggung utang, lewat pajak yang mereka bayar," imbuhnya.

AHY mengingatkan pemerintah jangan sampai menerapkan kebijakan yang tidak berpihak kepada wong cilik. Dia menyinggung pertanian sebagai sektor penyerap tenaga kerja paling tinggi justru kurang mendapat perhatian pemerintah.

"Selanjutnya, jangan sampai pula kebijakan pemerintah kurang berpihak kepada Wong Cilik. Contohnya, dari 143 juta angkatan kerja, sektor pertanian menyumbang 38 juta tenaga kerja atau 26 persennya. Jadi, sektor pertanian merupakan penyerap tenaga kerja yang paling utama. Sayangnya, sektor Wong Cilik ini justru kurang mendapat perhatian," katanya.

"Bahkan, anggaran kementerian pertanian pun minim. Tahun ini saja, anggarannya hanya 15 Triliun rupiah. Angka ini setara dengan alokasi APBN untuk sektor pertanian tahun 2014. Padahal, postur APBN tahun 2023 ini, Rp 700 Triliun lebih banyak dari 2014," tandas AHY.