Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian), Airlangga Hartarto dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia sepakat, stabilitas politik, hukum dan ekonomi menjadi faktor penting dalam mendorong tercapainya realisasi investasi 2023 yang ditargetkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebanyak Rp 1.400 triliun.
Keduanya menyampaikan hal itu dalam Rapat Kerja Teknis Badan Reserse Kriminal Polisi Republik Indonesia (Rakernis Bareskrim Polri) Tahun Anggaran 2023 pada Selasa (14/03/2023).
Dikatakan Bahlil, pemerintah perlu memperhatikan secara khusus kondisi tersebut, mengingat saat ini Indonesia sedang memasuki tahun politik. Stabilitas politik perlu dijaga demi menjaga stabilitas ekonomi nasional.
"Stabilitas negara perlu kita jaga, apalagi mengingat saat ini kita memasuki tahun politik. Kalau ingin target realisasi investasi tahun ini dapat tercapai, maka kita perlu jaga stabilitas bersama-sama," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (15/03/2023).
"Investasi menjadi instrumen menciptakan kawasan ekonomi baru. Adanya kawasan ekonomi baru dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat,” ucap Bahlil.
Dia juga mengapresiasi peran Polri yang selama ini bersama-sama menjadi bagian dalam Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Investasi, telah membantu menyelesaikan banyak persoalan investasi yang terjadi di lapangan.
“Hal ini dapat kita capai dengan sinergi yang baik antara kementerian/lembaga dengan TNI dan Polri. Kementerian Investasi berterima kasih kepada Polri yang sudah bekerja bersama dalam Satgas Percepatan Investasi untuk mewujudkan iklim investasi yang baik di daerah,” ungkapnya.
Senada, Menko Airlangga pun menekankan pentingnya menjaga stabilitas nasional menjelang Pemilu 2024. Polri memiliki peran penting selaku penyidik untuk mendukung berbagai kebijakan atau program nasional memasuki tahun politik ini.
"Polri bertanggung jawab untuk mengawal proyek strategis nasional serta pemindahan ibukota negara menuju IKN Nusantara. Peran Polri menjadi semakin penting dalam mewujudkan pelaksanaan Pemilu yang aman. Hal ini untuk menunjukkan stabilitas politik kepada para investor juga demi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional," tegasnya.