Perdana Menteri (PM), Fumio Kishida berjanji akan mengatasi masalah tingkat kelahiran yang rendah dan populasi yang tersisa mulai menua di Jepang dengan membentuk badan pemerintah baru. Pasalnya, hal itu menimbulkan risiko yang sangat mendesak bagi negaranya.

Dikatakan Kishida, tingkat kelahiran yang menurun di banyak negara maju tersebut menjadi persoalan akut lantaran memiliki proporsi penduduk berusia 65 tahun ke atas tertinggi kedua di dunia, setelah negara kecil Monaco, demikian data terbaru Bank Dunia.

"Jumlah kelahiran turun di bawah 800.000 tahun lalu, menurut perkiraan," kata Kishida kepada anggota parlemen dalam pidato kebijakan yang menandai dimulainya sesi parlemen baru, dikutip Senin (23/01/2023).

Fumio Kishida menyebut, pihaknya akan berfokus dan lebih memperhatikan kebijakan terkait anak. Bahkan, terkait parenting menjadi persoalan yang tak dapat ditunda.

"Jepang berada di ambang apakah kita dapat terus berfungsi sebagai masyarakat," katanya.

Pemimpin konservatif itu mengatakan, kebijakannya, termasuk meluncurkan Badan Anak dan Keluarga baru pada April ini dirancang untuk mendukung para orangtua dan memastikan 'keberlanjutan' ekonomi terbesar ketiga di dunia itu.

Kishida menambahkan, dia akhirnya ingin pemerintah menggandakan pengeluarannya untuk program-program terkait anak dan kelahiran.

"Kita harus membangun ekonomi sosial yang mengutamakan anak untuk membalikkan (rendah) angka kelahiran," imbuhmya.

Jepang berpenduduk 125 juta jiwa dan telah lama berjuang mencari cara untuk memenuhi kebutuhan penduduk lanjut usia yang tumbuh pesat.

Tingkat kelahiran yang melambat di banyak negara termasuk tetangga terdekat Jepang, disebabkan karena faktor kenaikan biaya hidup, lebih banyak wanita memasuki dunia kerja, dan orang yang menunda memiliki anak.

Data resmi pekan lalu menunjukkan, bahkan populasi China pun menyusut pada 2022, untuk pertama kalinya dalam lebih dari enam dekade.