Berikut adalah perjalanan panjang perseteruan Geo Dipa Energi dengan Bumigas 

SENGKETA hukum antara BUMN PT Geo Dipa Energi (Persero) dengan PT Bumigas telah berlangsung lama. Terakhir, pada 17 Oktober 2018, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memenangkan Bumigas dalam sengketa itu. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membatalkan Putusan Badan Arbitrase Indonesia (BANI) tentang perjanjian pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Dieng dan Patuha yang dibuat pada 1 Februari 2005. 

Awalnya, Geo Dipa Energi dan Bumigas bekerjasama mengembangkan PLTP Dieng (Jawa Tengah) dan Patuha (Jawa Barat) sesuai kontrak No. KTR.001/GDE/11/2005 pada 1 Februari 2005. Geo Dipa melaporkan Bumigas gagal melakukan kewajiban kontrak yang mengakibatkan proyek PLTP Dieng dan Patuha terbengkalai, walaupun Geo Dipa gagal menunjukkan kepemilikan Ijin Usaha Panasbumi (IUP).

Geo Dipa kemudian meminta pembatalan perjanjian kepada BANI pada 26 November 2007. Permohonan itu dikabulkan. BANI mengeluarkan putusan pembatalan kontrak.

Geo Dipa pun melanjutkan proyek itu tanpa melibatkan Bumigas Namun, saat pembangunan PLTP Patuha 1 dimulai pada 2012, Bumigas kembali mengajukan permohonan pembatalan (kedua) putusan BANI. Kali ini, Bumigas yang menang. MA pun pada 24 Oktober 2012 membatalkan Putusan BANI 2007.

Geo Dipa kemudian mengajukan upaya hukum PK atas putusan kasasi dan PK atas Putusan PK kepada MA, atas saran dan pendampingan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN) Kejaksaan Agung. Permohonan PK Geo Dipa Energi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima pada 20 Februari 2014.

Bumigas juga mengajukan permintaan untuk melanjutkan (right to develop) pembangunan Proyek Dieng dan Patuha (termasuk PLTP Patuha Unit 1 vanq telah beroperasi). 

Geo Dipa adalah perusahaan milik negara. Pemerinta menguasai 93.33 persen sahamnya. Sisanya dipegang PT PLN sebesar 6,67 persen. 

Berikut adalah perjalanan panjang perseteruan Geo Dipa Energi dengan Bumigas 

1981 
Keluar Keppres No. 22 Tahun 1981 yang menyebutkan:
Kuasa Pengusahaan Pertamina dapat dalam bentuk:
- Mengelola sendiri; atau bekerja sama dengan pihak lain
(Joint Operation Contract – JOC atau Kontrak Operasi Bersama - KOB)
- Pertamina wajib menjual energi panasbumi kepada PLN

1991 
Muncul Keppres No. 45 tahun 1991 yang mengubah Keppres No. 22 Tahun 1981 antara lain menjadi sebagai berikut:
Izin Pengusahaan Panas bumi Skala kecil dapat diberikan kepada instansi lain, BUMN lain, Badan Usaha Nasional lain yang berstatus badan hukum termasuk koperasi. 

Desember 1994
Ditandatangani:
• KOB/JOC antara Pertamina dengan Himpurna California Energy Ltd (“HCE”) dan Patuha Power Limited (“PPL”)
• Perjanjian Penjualan Listrik/Energy Sales Contract (“ESC”) antara Pertamina dan PLN dengan HCE dan PPL
untuk Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panasbumi di wilayah Dieng, Jawa Tengah dan Patuha, Jawa Barat
(“PLTP Dieng-Patuha”)

1997
Akibat krisis moneter, Proyek PLTP Dieng-Patuha ditangguhkan berdasarkan Keppres No. 39 Tahun 1997 

1998
HCE dan PPL via OPIC mengajukan klaim akibat penangguhan proyek melalui permohonan arbitrase internasional

1999
• HCE dan PPL memenangkan arbitrase internasional

27 Agustus 2001
Settlement Agreement antara Overseas Private Investment Corporation (“OPIC”) (penanggung kerugian HCE dan PPL) dan Pemerintah Indonesia menyepakati:
• Pemerintah Indonesia membayar klaim asuransi USD 264 juta kepada OPIC;
• OPIC mengalihkan seluruh saham HCE dan PPL kepada Pemerintah Indonesia

4 September 2001
Terbit Surat Menteri Keuangan No. S-436 Tahun 2001
kepada Direksi PLN (vide Bukti T-1):
• menunjuk PLN sebagai penerima dan pengelola asset Proyek PLTP Dieng- Patuha;
• PLN untuk mempersiapkan pembentukan Badan Usaha Baru (Newco) yang akan mengelola asset Proyek PLTP Dieng- Patuha

5 November 2001
Terbit Surat Menteri ESDM No. 3900 Tahun 2001 kepada Menteri Keuangan dan Menteri BUMN yamg menyebutkan  Badan Usaha Pengelola Proyek PLTP Dieng Patuha adalah dalam bentuk perusahaan patungan (joint venture) antara Pertamina dan PLN

5 Juli 2002
PT Geo Dipa Energi (Persero) didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 6 tanggal 5 Juli 2002

5 November 2002
PT Bumigas Energi diundang untuk mengikuti tender Proyek PLTP Dieng-Patuha

5 Maret 2003
PT Bumigas Energi terpilih sebagai pemenang tender Proyek PLTP Dieng-Patuha

18 Juni 2003
Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2003 mengubah status Pertamina menjadi Persero

22 Oktober 2003
• Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (“UU Panas Bumi 27/2003”)
• Mensyaratkan adanya WKP dan IUP untuk Badan Usaha yang menjalankan usaha Panas Bumi.
• Badan Usaha adalah Perusahaan BUMN, BUMD, Swasta Nasional dan Koperasi.
• Beroperasi tanpa WKP & IUP diancam Hukuman Pidana s/d 6 tahun penjara dan denda maksimum 50 milyar rupiah.

12 November 2003
Berdasarkan Settlement Agreement antara Menteri Keuangan, PLN, Pertamina, GDE, PPL dan Pemberi Pinjaman:
• Masing-masing KOB/JOC antara HCE dan PPL dengan Pertamina serta ESC antara HCE dan PPL dengan Pertamina dan PLN dinyatakan dihentikan

17 Mei 2004
• Keputusan Pemegang Saham PT Geo Dipa Energi
menetapkan dan mengesahkan PT Geo Dipa Energi dan PT
Bumigas Energi untuk kerjasama Proyek PLTP Dieng-Patuha

18 Juni 2004
PT Geo Dipa Energi dan PLN menandatangani (2) dua ESC yang mengatur penjualan hasil energi panasbumi PLTP Dieng-Patuha

12 Desember 2004
PT Bumigas Energi menandatangani Financial Agreement dengan CNT Group Construction Limited (“CNT”) untuk mendanai Proyek PLTP Dieng-Patuha

1 Februari 2005
PT Geo Dipa Energi dan PT Bumigas Energi menandatangani Dieng and Patuha Geothermal Project Development Agreement No. KTR.001/GDE/II/2005 tertanggal 1 Februari 2005 (“Perjanjian KTR.001”), terdiri atas 5 unit: Dieng 2,3 & Patuha 1,2,3
Kewajiban PT Geo Dipa Energi untuk memastikan keberadaan legalitas Proyek PLTP Dieng-Patuha (WKP & IUP) 

4 Mei 2005
Surat Pertamina No. 441 Tahun 2005 menyatakan:
Area Kontrak HCE dan PPL di Dieng-Patuha yang berada di dalam WKP Pertamina baru akan diserahkan (relinquished) oleh Pertamina kepada Pemerintah

27 Juni 2005
• Surat Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral No. 1363 Tahun 2005 menjawab Surat Pertamina No. 441 Tahun 2005:
• Pemerintah dalam hal ini Departemen Energi dan Sumber Daya tidak dapat menerima pengembalian WKP dan IUP dari Pertamina sebelum diperolehnya persetujuan RUPS Pertamina.
• WKP Dieng Patuha tetap dikelola dan menjadi tanggung jawab PT Pertamina (Persero)

2006 
Surat Pertamina No. 1083 Tahun 2006:
Pertamina selaku pengelola wilayah kerja Dieng-Patuha memberikan Hak Pengelolaan Kontrak Area eks HCE dan PL kepada PT Geo Dipa Energi, yang akan dituangkan dalam Perjanjian Pengelolaan (Kontrak Operasi Bersama/Joint Operation Contract) Pertamina sebagai manajemen operasi PT Geo Dipa Energi dan berhak atas management fee 4% per tahun dari Net Operating Income (NOI)

5 November 2007
Lahir Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi

26 November 2007 
Permohonan Arbitrase Nomor 271/2007 

17 Juli 2008 
Putusan BANI Nomor 271/2007 

15 Januari 2009 
Putusan PN Jaksel No. 267/2008 

19 Mei 2009 
Putusan MA No. 250 K/2009 

25 Mei 2010 
Putusan MA No. 16 PK/2010 

29 Desember 2011
 PT Geo Dipa Energi ditetapkan sebagai Persero dalam PP No. 62 Tahun 2011

30 Mei 2012 
- Putusan PN Jaksel No. 194/2012 

19 September 2012
Lahir KEPMEN ESDM 2789K Tahun 2012 tentang Penegasan Wilayah Kuasa Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi di Daerah Dataran Tinggi Dieng Kepada PT Geo Dipa Energi (Persero)
• WKP masih Milik Pertamina, Pertamina belum pernah mengembalikan ke ESDM
• Tidak sesuai Format WKP
• Tidak ada batas waktu berlaku.
• Berlaku Surut.
• Penegasan Ijin adalah bukan Ijin

24 Oktober 2012
Putusan kasasi Mahkamah Agung No. 586 K/2012 pada 24 Oktober 2012 menyebutkan Geo Dipa melakukan tipu muslihat dan kebohongan dalam proses tender Proyek PLTP Dieng-Patuha, sehingga kontrak Geo Dipa dan Bumigas tetap berlaku. Geo Dipa sampai mengajukan dua kali upaya peninjauan kembali atas putusan itu, namun Mahkamah Agung menolaknya.

20 Feb 2014
Putusan kasasi Mahkamah Agung No. 143 PK/2013 pada 20 Februari 2014 menyebutkan permohonan PK Geo Dipa ditolak.

27 Maret 2014
• KEPMEN ESDM 2192K Tahun 2014 tentang Penegasan
Pengusahaan Area Patuha Kepada PT Geo Dipa Energi (Persero) Di Wilayah Kuasa Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi Pengalengan
• WKP masih Milik Pertamina, Pertamina belum pernah mengembalikan ke ESDM
• Tidak sesuai Format WKP
• Tidak ada batas waktu berlaku.
• Berlaku Surut.
• Penegasan Ijin adalah bukan Ijin

5 Januari 2015
• PP No. 1 Tahun 2015
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Geo Dipa Energi

25 Mei 2015 
Putusan MA No. 45  PK/2015 menyebutkan permohonan PK diatas PK Geo Dipa ditolak. 

2016 
PT Bumigas Energi dan PT Geo Dipa menggelar setidaknya 15 pertemuan dalam rangka renegosiasi perjanjian pasca putusan MA NO. 143/PK/2013 dan Putusan MA No. 145 PK/2015 

7 Februari 2017 
Permohonan Arbitrase perkara BANI 922/2017 

30 Mei 2018 
Putusan BANI Perkara NO.922/II/ARB-BANI/2017 menyatakan perjanjian kerjasama antara Geo Dipa dan Bumigas tanggal 1 Februari 2005 berakhir sejak putusan diucapkan. 

4 September 2018 
Putusan PN Jakarta Selatan menyatakan membatalkan putusan BANI tertanggal 30 Mei 2018. []

Baca juga:
Geo Dipa Singkirkan Bumigas dari PLTB Patuha-Dieng, Ada Tipu Muslihat?