"Saya antara percaya dan tidak kasus ini, apa iya ada di negera ini masih berlaku perbuatan yang sangat zalim," kata Juniver.

KISRUH investasi di Pelabuhan Marunda, Jakarta Utara,bergulir dalam program radio "Polemik" yang digelar MNC Trijaya FM di d'consulate Resto and Lounge, Jakarta Pusat. Digelar pada Sabtu (23/3), acara yang bertajuk "Sengkarut Marunda" menghadirkan Widodo Setiadi, Direktur Utama PT Karya Cipta Nusantara (KCN), yang berkaitan langsung dengan persoalan di Marunda.

Selain Widodo, hadir juga Kuasa Hukum KCN Juniver Girsang, Direktur Eksekutif Nasional Maritime Institute (Namarim) Siswanto Rusdi, dan Pengamat Studi Ketahanan Kemaritiman - Universitas Padjadjaran- Rizki Ananda Ramadan. "Kami sudah mengundang pihak BUMN Kawasan Berikat Nusantara (KBN), Kementerian Perhubungan, dan Kementerian BUMN, namun mereka tidak hadir," kata Margi Syarief, host program "Polemik" Trijaya FM.

Pada dasarnya, seluruh narasumber menyebutkan kisruh di Pelabuhan Marunda sangat merugikan investor. Bahkan dalam istilah Juniver Girsang, investor sudah sangat dizalimi. "Benar saya sangat merasa dizalimi, bahkan jika negara tak membantu saya maka kami akan masuk ICU," kata Widodo.

Masalahnya, pihak investor sudah mengucurkan lebih Rp3 triliun dalam membangun pelabuhan Marunda. Bahkan, KCN sudah menempuh semua prosedur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mulai dari proses tender pada 2004, hingga mendapat konsesi untuk pengelolaan terminal umum pelabuhan Marunda, serta memasukkannya ke dalam rencana induk pelabuhan nasional.

Namun dalam perkembangannya, pihak KBN (salah satu pemegang saham KCN) justru membuat kisruh dalam pengembangan pelabuhan Marunda ini.  Menurut catatan bizlaw.id, kasus ini muncul sejak Sattar Taba diangkat menjadi Direktur Utama KBN. Kekisruhan dimulai dari permintaan KBN untuk mengubah komposisi saham. 

KBN meminta menjadi pemegang saham mayoritas. Permintaan ini tentu saja mendapat penolakan dari PT Karya Teknik Utama (selaku investor dan pemegang saham mayoritas). "Kami tak ingin ada uang negara di sini, sehingga semula tak bersedia," kata Widodo. 

Belakangan mendapat titik temu yaitu saham terbagi dalam posisi masing-masing 50 persen. Jadi timbullah kewajiban bagi KBN untuk menyetor modal Rp 206 miliar. Ternyata, Kementerian BUMN melarang dalam penyertaan modal itu. 

Gagal dalam upaya menjadi pemegang saham mayoritas, KBN malah menggugat KCN dan Kementerian Perhubungan. Hingga persoalan ini semakin mempersulit pihak investor. Apalagi kemudian pengadilan negeri dan pengadilan tinggi mengalahkan KCN dan Kementerian Perhubungan.  "Saya antara percaya dan tidak kasus ini, apa iya ada di negara ini masih berlaku perbuatan yang sangat zalim," kata Juniver.

Juniver mengatakan sudah mengikuti semua alur proses pengembangan Pelabuhan Marunda itu. "Setelah saya cermati semua sudah prosedural, kok putusan itu bisa menjadikan konsesi itu tidak sah. Ada hal yang sangat janggal dalam putusan. Kejanggalan-kejanggalan ini sangat di luar hukum. Misalnya, bagaimana bisa bagaimana bisa Kementerian Perhubungan yang menerbitkan konsesi itu disuruh ganti rugi," katanya. "Kami sudah mengajukan kasasi."

Karena itulah, pengembangan pelabuhan Marunda ini menjadi tersendat-sendat. "Kendati demikian pembangunannya tetap kami lanjutkan. Sangat dilematis bagi kami. Kita melaksanakan konsensi kita digugat, kita tidak melaksanakan konsensi maka izin dicabut. Jadi berdasarkan sejumlah rekomendasi, maka kami melanjutkan pembangunannya," kata Widodo.

Juniver pun meminta Presiden Jokowi turun tangan agar kasus itu tak berlarut-larut. Sebab, sebelumnya, sejumlah kementerian sudah terlibat.  

Adapun Riski Ananda Ramadan mengatakan hanya satu yang bermasalah dari seluruh program tol laut dari Presiden Jokowi yaitu Marunda. "Ini menhkhawatirkan, saya melihat Indonesia sedang kejar-kerajan denngan proses bagaimana Thailand membangun Terusan Kra yang efeknya memotong Selat Malaka, dan jumlah kapal akan sangat menurun dan jalur tradisional," katanya.

Ia mengatakan, di saat Thailand sedang mengembangkan maritimnya dan Singapura sedang mengantisipasinya, di Indonesia malah kehadiran investornya dibikin rumit dan dirugikan. "Harusnya bisa berbagi pasar, tapi kita masih ribut Ini masalah sudah berlarut-larut. Harus bisa segera diselesaikan. Soal kepastian hukum dan investasi ini sangat menghawatirkan," katanya. Di satu sisi kita sangat berharap investor, dan sementara kita lihat bagaimana nasib investor yang dibeginikan."

Sementara Siswanto Rusdi mengatakan Indonesia tidak mungkin membangun pelabuhan jika tidak ada investor. "Lha sekarang ini ada investor masuk malah digugat," katanya.[]