Pemberian itu dilakukan satu bulan sebelum Romahurmuziy ditangkap di Surabaya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan Ketua Umum PPP Romahurmuziy (Romi) pernah menerima setoran dari Kepala Kantor Wilayah Kemenang Jawa Timur, Haris Hasanuddin (HRS). Besarnya mencapai Rp250 juta.

Menurut Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, pemberian itu dilakukan satu bulan sebelum Romi ditangkap di Surabaya.

"Pada 6 Februari 2019, HRS diduga mendatangi rumah RMY untuk menyerahkan uang Rp 250 juta terkait seleksi jabatan untuk HRS sesuai komitmen sebelumnya. Pada saat inilah diduga pemberian pertama terjadi," ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di kantor KPK, Jakarta, Sabtu (16/3/2019).

Laode mengatakan kasus ini bermula ketika Kementerian Agama Jatim membuka lelang pada jabatan pada tahun 2018. MFQ disebutkan mendaftar posisi untuk Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik dan HRS mendaftar untuk posisi Kepala Kantor Wilayah Agama provinsi Jawa Timur.

Dalam kasus tersebut, MFQ dan HRS diduga menemui Rommy dan pihak lain untuk mengurus proses lulus seleksi jabatan. Namun pada Februari 2019, HRS justru tak tercantum untuk diusulkan ke Menag.

"Pada sekitar pertengahan Februari 2019 pihak Kemenag menerima informasi bahwa nama HRS tidak termasuk 3 nama yang akan diusulkan ke Menteri Agama RI. Diduga terjadi kerjasama pihak-pihak tertentu untuk tetap meloloskan HRS dalam proses seleksi jabatan tinggi Kementerian Agama RI tersebut," tutur Laode.

Maret 2019, Haris kemudian dilantik oleh Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifuddin. Setelah itu, Laode juga menyebut ada transaksi Rp 50 juta ke Rommy.

"Selanjutnya, pada 12 maret 2019, MFQ berkomunikasi HRS untuk dipertemukan dengan RMY. Tanggal 15 Maret 2019, MFQ, HRS, dan AHB bertemu dengan RMY untuk penyerahan uang Rp50 juta terkait kepentingan seleksi jabatan MFQ," katanya.

Terkait OTT ini, tim KPK mengamankan uang total Rp 156.758.000 dari sejumlah orang yang diamankan. Romi dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak PIdana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sedangkan Muafaq Wirahadi dan Haris Hasanuddin disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf atau huruf b atau Pasal 13 UU Pembeantasan Tindak Pidana Korupsi.