Pengadaan Kegiatan Apel Kebangsaan Jawa Tengah Tahun 2019 Rampak Senandung Kebangsaan memiliki nilai pagu paket Rp18.764.420.000,00

Acara Apel Kebangsaan yang digelar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyedot perhatian masyarakat. Sebab Pemprov harus merogoh Rp18 miliar dari kas APBD untuk menggelar acara tersebut.

Hal ini terungkap dalam laman http://lpse.jatengprov.go.id/eproc4/lelang/14413042/pengumumanlelang disebutkan nama tender "Pengadaan Kegiatan Apel Kebangsaan Jawa Tengah Tahun 2019 Rampak Senandung Kebangsaan" memiliki nilai pagu paket Rp18.764.420.000,00. Anggaran berasal dari APBD 2019 dengan instansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan satuan kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Rencananya, sejumlah tokoh yang akan mengisi orasi yakni Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, KH. Maimun Zubair, Habib Luthfi, Gus Muwafiq, KH Munif Zuhri, Prof Mahfud MD, KH Ahmad Daroji, Uskup Rubiatmoko (Keuskupan Agung Semarang), Pendeta Eka Laksa (PGI), Nyoman Suraharta (PHDI), Go Boen Tjien (Matakin) dan Pujianto (Walubi).

Artis nasional juga akan meramaikan acara yakni Slank, Letto, Armada, Virza, Nella Kharisma dengan MC Vincent-Desta dan Cak Lontong. Ada juga paduan suara mahasiswa, paduan suara gereja, Tari Saman dari siswa SMA, sholawat Kanzus Habib Ali Zaenal Abidin, dan ada juga Tarian Barongsai.

Acara tersebut digelar di kawasan Simpang Lima Semarang dengan 4 panggung yaitu panggung utama di Lapangan Simpanglima, kemudian panggung di Jalan Pahlawan, Jalan Pandanaran dan Jalan Ahmad Yani. kegiatan akan dibagi dalam dua segmen dan dimulai pukul 06.00 pagi. Segmen pertama yakni Suara Kebangsaan dan segmen kedua Orasi serta Deklarasi Kebangsaan.

Gubernur Ganjar Pranowo langsung menegaskan, pengadaan anggaran untuk acara Apel Kebangsaan itu sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku.

"Kami sangat transparan, maka siapapun bisa melihat. Soal tidak sepakat dengan jumlah 'monggo', tapi kami harus menghadirkan seluruh masyarakat di Jawa Tengah," kata Ganjar di Semarang.

Menurut Ganjar, besar kecilnya anggaran kegiatan itu bersifat relatif karena acara yang akan dilaksanakan di Lapangan Pancasila, kawasan Simpang Lima, itu bakal dihadiri sampai 130.000 orang yang berasal dari 35 kabupaten/kota.

Jika ada asumsi atau tuduhan dari sejumlah pihak yang menyebutkan bahwa dana penyelenggaraan itu dikorupsi, Ganjar secara tegas menjawab jika hal itu tidak benar.

"Kalau anda tahu, (dana) itu untuk mereka semua. Target kita 100 ribu. Dihitung lagi ternyata 130 ribu, yang lain asumsi, katanya mau dikorupsi. Kalau kami mau sembunyi sembunyi gak kami buka kok, makanya semua orang bisa buka, itu hebatnya (transparansi) Jawa Tengah," ujarnya.

Politikus PDI Perjuangan itu membuka untuk dikritisi berbagai pihak. "Soal tidak sepakat jumlah anggaran gak apa-apa, tapi kita bisa jelaskan," kata politikus PDI Perjuangan itu.

Mengenai adanya tuduhan jika "Apel Kebangsaan" itu merupakan salah satu bentuk kampanye terselubung, Ganjar menegaskan bahwa kegiatan ini tidak ada motivasi politik praktis, meskipun diselenggarakan menjelang pemilu, apalagi untuk dukung salah satu pasangan calon presiden.

Ganjar mengajak semua elemen masyarakat untuk hadir, sekaligus mengkritisi pelaksanaan "Apel Kebangsaan".

"Justru menjelang pemilu, kami tidak mau Jawa Tengah dirobek-robek, maka kita menghadirkan semua orang. Kalau ada orang marah-marah ini kampanye terselubung, lho yang mana (dukungan) capres tertentu," katanya.

Acara "Apel Kebangsaan" mendatang sebagai bentuk kekhawatiran terhadap banyaknya fitnah, hoaks, maupun ujaran kebencian yang terjadi, khususnya di Jawa Tengah.

"Yang membuat saya makin gelisah, hal-hal negatif tersebut justru tersebar saat menjelang pemilu sejak pilgub lalu. Begitu terpilih kembali, saya ingin memupuk kembali rasa persatuan di Jawa Tengah," katanya.

Kendati demikian, Ganjar menyayangkan kritikan itu dilontarkan oleh pihak-pihak yang secara pilihan politik berbeda dengan dirinya dan untuk meminimalisasi politisasi acara "Apel Kebangsaan", telah diinstruksikan pelarangan membawa atribut partai politik maupun kandidat capres.