Presiden Jokowi mengajak jajarannya dan para kepala daerah benar-benar melaksanakan rencana aksi pencegahan korupsi.

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama  Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi telah merampungkan Dokumen Rencana Aksi Pencegahan Korupsi 2019 - 2020. Dokumen itu pun telah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo pada Rabu lalu, 13 Maret 2019. 

Dokumen itu berisi rencana aksi selama dua tahun ke depan untuk melakukan pencegahan korupsi. Fokus pencegahan korupsi meliputi perizinan dan tata niaga, keuangan negara serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi.

Saat menerima pimpinan KPK, Presiden Jokowi mengatakan dirinya juga telah menandatatangani  strategi pencegahan korupsi lewat Peraturan Presiden (Perpres)  Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional (Stranas) Pencegahan Korupsi. 

"Tidak ada alasan yang benarkan korupsi dan tidak ada alasan bagi kita untuk menunda aksi berantas korupsi," ~ Presiden Joko Widodo

Namun, Presiden mengingatkan, dokumen itu hanya akan berdebu jika tidak dijalankan oleh instansi terkait. 

"Yang namanya strategi hanya dokumen. Berdebu jika kita sendiri tidak melaksanakan. Sekali lagi, bahwa strategi hanya jadi dokumen berdebu jika kita tidak melaksanakan," kata Jokowi seperti dikutip CNN Indonesia

Itu sebabnya, Presiden Jokowi mengajak jajarannya dan para kepala daerah benar-benar melaksanakan rencana aksi pencegahan korupsi yang dituangkan dalam sebuah dokumen. Mantan gubernur DKI Jakarta itu juga meminta tak ada lagi ego sektoral dari masing-masing instansi.

"Karena rakyat tak sabar menanti dan melihat ingin merasakan Indonesia yang bebas dari korupsi," katanya.

Jokowi menambahkan, Perpres Nomor 54/2018 membawa semangat untuk bersama-sama membuat Indonesia bebas korupsi. Ia sepakat dengan Ketua KPK Agus Rahardjo bahwa dalam pencegahan korupsi seluruh instansi tak bisa berjalan sendiri-sendiri.

"Tidak ada alasan yang benarkan korupsi dan tidak ada alasan bagi kita untuk menunda aksi berantas korupsi," ujarnya.

Menurutnya, ada tiga hal yang menjadi fokus pemberantasan korupsi: perizinan dan tata niaga, keuangan negara, serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Jokowi menyebut tiga hal itu sudah berjalan secara bertahap. 

Jokowi lantas menyebut sejumlah hal yang telah dilakukan. Diantaranya, adanya Online Single Submission (OSS/Sistem Perizinan Online) untuk perizinan usaha dan Kebijakan Satu Peta.

Kemudian, kata Jokowi untuk keuangan negara telah ada integrasi perencanaan penganggaran. Namun, diakui bahwa e-planning dan e-budgeting belum seluruhnya tersambung dalam satu platform.

Sementara dalam penegakan hukum dan reformasi birokrasi, kata Presiden,  sudah dilakukan integrasi penegakan hukum serta pemberantasan korupsi.

Ada pun Ketua KPK Agus Rahardjo menyebut dokumen pencegahan korupsi yang diserahkan kepada Presiden akan diteruskan kepada jajaran menteri dan seluruh gubernur.

"Kami harapkan yang nanti tergabung dalam OSS bukan hanya pemda tapi kementerian-kementerian di pusat," ~  Agus Rahardjo.

Agus menjelaskan, dalam dokumen yang disusun Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, ada tiga fokus dalam pencegahan korupsi itu dijabarkan dalam 11 aksi yang berisi 24 sub aksi.

Agus mengatakan dalam sistem perizinan fokus utama adalah penerapan OSS dan PPTS serta masalah transparansi. Agus berharap semua instansi bisa tergabung dalam sistem terpadu itu.

"Kami harapkan yang nanti tergabung dalam OSS bukan hanya pemda tapi kementerian-kementerian di pusat," ujar Agus.

Sementara dalam fokus keuangan negara, Agus menyatakan rencana aksi difokuskan untuk membangun sistem integritas antara e-planning dan e-budgeting. Menurut Agus, sistem tersebut juga harus diintegrasikan dengan e-procurement.

"Jadi kami harap dalam e-procurement bisa kembangkan industri," katanya.

Agus melanjutkan dalam fokus ketiga masalah penegakan hukum. Menurutnya, masing-masing lembaga penegak hukum memiliki sistem informasi masing-masing namun tak saling terintegrasi. Agus juga menyoroti reformasi birokrasi.

"Reformasi birokrasi sangat penting dan kami berharap tidak ada penambahan organisasi baru," ujarnya.[]