Gubernur Sulsel juga telah melakukan pembinaan kepada Bupati Tana Toraja agar mempedomani Peraturan Pemerintah

Bupati Tana Toraja Nicodemus Biringkanae akhirnya mau melepaskan jabatan sebagai Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan. Dia pun akhirnya menunjuk Kepala Bappeda Kabupaten Tana Toraja Yunus Sirante sebagai gantinya.

Hal ini dilakukan setelah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) Kementerian Dalam Negeri menggelar rapat terkait kasus Bupati Nicodemus tersebut. Turut hadir dalam rapat tersebut perwakilan Inspektorat Jenderal dan Biro Hukum Kemendagri, Kementerian PANRB, Komisi Aparatur Sipil Negara, Badan Kepegawaian Negara, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja.

Berdasarkan dari hasil rapat setelah mendengar masukan dari masing-masing Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja, maka Ditjen Otda melakukan komunikasi langsung dengan Bupati Tana Toraja agar mencabut Surat Perintah yang menunjuk Bupati selaku Plt Kadis Kesehatan.

Persoalan tersebut langsung ditindaklanjuti dan Bupati Tana Toraja yang telah mencabut Surat Perintah Tugas Plt. Kadis Kesehatan dan langsung menunjuk Kepala Bappeda Kabupaten Tana Toraja Yunus Sirante sebagai Plt. Kadis Kesehatan Kabupaten Tana Toraja Berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor: 820-41/BKPSDM/III/2019.

Selain itu, Gubernur Sulsel juga telah melakukan pembinaan kepada Bupati Tana Toraja agar mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah

Sebelumnya, Kapuspen Kemendagri Bahtiar mengungkapkan bahwa sejatinya jabatan Kadis Kesehatan (jabatan pimpinan tinggi madya setingkat eselon II.b) adalah jabatan ASN yang diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

“Jabatan tersebut hanya dapat diisi oleh PNS, baik sebagai pejabat definitif maupun sebagai Plt atau Plh, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

Bahtiar menegaskan, kepala daerah adalah jabatan politik dan tidak dapat menduduki jabatan, baik sebagai penjabat sementara, Plt, maupun Plh, pada jabatan ASN (jabatan pimpin tinggi madya, jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, atau jabatan pengawas) atau yang biasa dikenal pejabat eselon I, pejabat eselon III, Pejabat eselon III, dan pejabat eselon IV.