Pembelian mobnas tersebut juga bertepatan dengan masa pemulihan bencana gempa dan tsunami.

Pembelian mobil dinas seharga Rp1,9 miliar yang dilakukan Bupati Pandeglang Irna Narulita membuat heboh. Bupati kabupaten termiskin ini diketahui membeli Land Cruiser Prado sebagai mobil dinasnya.

Kasus serupa kali ini terjadi di Kabupaten Donggala. Bupati Kasman Lassa diketahui memiliki mobil dinas baru berjenis Toyota Alphard. Mobil ini dibeli dengan harga Rp1 miliar.

Padahal, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Donggala termasuk salah satu daerah tertinggal di Provinsi Sulawesi Tengah. Dan pembelian mobnas tersebut juga bertepatan dengan masa pemulihan bencana setelah Kota Palu, Donggala dan Sigi dilanda gempabumi, tsunami dan likuefaksi pada 28 September 2018.

Dilansir dari PaluPoso, pos anggaran pembelian mobil Alphard tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeah (APBD) Kabupaten Donggala yang tidak masuk dalam pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Donggala.

Pagu pembelian kendaraan mewah tersebut mencapai Rp 1 miliar lebih, sementara pasaran di show room dealer Toyota, harganya di kisaran Rp 950 juta.

Salah satu pemerhati Donggala, Anil Syamsudin, menyayangkan adanya pembelian kendaraan mewah yang dinilai hanya membuang-buang anggaran untuk kebutuhan yang tidak terlalu penting.

“Pengadaan mobil dinas baru adalah kebijakan mubazir dan tidak perlu dilakukan di tengah miskinnya pembangunan infrastuktur di Kabupaten Donggala,” ujar Anil.

Alasannya, masih banyak jalan dan jembatan penghubung antardesa di wilayah Kabupaten Donggala yang tergolong jelek dan belum layak dilalui kendaraan dinas mewah sejenis Alphard.

Pembelian mobil mewah juga dianggapnya melukai hati rakyat. Di Donggala masih banyak warga yang hidup di tengah kemiskinan, sementara pejabatnya justru berleha-leha dengan mobil mewahnya.

“Pengadaan mobil mewah tidaklah mendesak di tengah kondisi infrastruktur jalan dan jembatan yang masih terbelakang apa lagi kita tahu bahwa Donggala ini habis diterpa musibah besar gempa dan tsunami,” katanya.

Banyak persoalan sosial juga di Donggala yang masih jauh lebih layak untuk dianggarkan daripada sekadar mobil dinas mewah.

“Kendaraan dinas yang baru beberapa tahun sebelumnya masih sangat layak untuk mendukung operasional Bupati Donggala,” ujarnya.

Ketua Lembaga Pemantau Korupsi Sulteng, Tamsil, dimintai tanggapannya mengatakan, untuk pertama kali di Sulawesi Tengah, pejabat sekelas Kepala Daerah level bupati menggunakan kendaraan dinas jenis Toyota Alphard bernomor polisi DN 1 B, artinya mobil dinas Bupati Donggala Kasman Lassa. “Tentu ini menjadi perbincangan publik,” kata dia.

Menurutnya, Bupati Donggala membeli mobil dinas Alphard dengan anggaran cukup fantastis, tidak mencerminkan kesederhanaan dan kondisi Kabupaten Donggala yang masih dikatakan belum sempurna dari sisi ekonomi. Terlebih lagi, kondisi Donggala yang masih tergolong daerah tertinggal di Provinsi Sulawesi Tengah.

Salah satu Anggota Banggar DPRD Kabupaten Donggala, Asegaf ditemui di salah satu warkop di Kota Palu belum bersedia berkomentar lebih jauh mengenai pembelian mobil dinas bupati jenis Toyota Alpard itu. Namun diakuinya, anggaran untuk pembelian mobil dinas jenis Toyota Alpard tidak ada dibahas dalam pengajuan anggaran di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Donggala.

“Saya anggota Banggar, tidak itu kami bahas,” katanya.

Untuk lebih jelasnya, Asegaf menyarankan untuk menemui Ketua DPRD Donggala. “Lebih bagus konfrmasi ketua DPR,” katanya.

Sebenarnya kata Asegaf, ada jadwal rencana rapat dengar pendapat terkait pembelian mobil dinas Toyota Alphard tersebut. Namun hingga kini belum juga dilaksanakan. “Suratnya juga belum dilayangkan, nanti saya kabari,” ujarnya.

Adapun pejabat yang diundang untuk mengikuti rapat dengar pendapat tersebut adalah pejabat Badan Pengelolahan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Donggala, dan sejumlah pihak lain yang terlibat pembelian mobil Alphard tersebut.

Informasi yang berhasil dihimpun PaluPoso di internal DPRD Kabupaten Donggala, memang ada pembahasan pembelian mobil dinas oleh DPRD Donggala, namun bukan untuk Bupati Donggala. Melainkan mobil dinas Kepala Bappeda Donggala, Rustam Efendi.

Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala, Aidil Nur, dikonfirmasi hal itu mengaku belum mengetahuinya. “Saya belum tahu pak, lebih bagusnya kita ketemu pak,” ujarnya melalui SMS atau pesan singkat, Kamis (14/3).