Mobil ini diketahui tidak dijual bebas. Di Indonesia, Toyota Prado hadir lewat importir umum bukan agen pemegang merek Toyota di Indonesia, Toyota Astra Motor.

Bupati Pandeglang Irna Narulita membuat heboh saat mendapatkan mobil dinas Land Cruiser Prado. Mobil ini diketahui memiliki harga Rp1,9 miliar.

Pembelian mobil dinas itu tentu saja membuat heboh. Sebab, Kabupaten Pandeglang termasuk kabupaten termiskin di Provinsi Banten, dengan hanya memiliki pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp205 miliar pada 2018. Selain itu, kabupaten ini pun juga baru saja mendapatkan bencana tsunami beberapa waktu lalu.

Sekretaris Daerah (Sekda) Pandeglang Fery Hasanudin mengatakan pembelian mobil dinas baru tersebut merupakan permintaan bupati dan atas pertimbangan bersama. Dia menilai permintaan itu wajar lantaran mobil dinas yang lama yakni Velfire dianggap tidak mumpuni untuk operasional.

"Yang namanya bupati kan kepentingan protokoler. Latar belakangnya kan bupati punya mobil yang pendek dan wajar untuk kepentingan operasional juga," kata Fery.

Sang suami yang juga eks Bupati Pandeglang, Dimyati Natakusumah, membela istrinya. Menurutnya, pembelian mobil itu sudah disesuaikan dengan kondisi geografis di Pandeglang. Dia pun menegaskan, mobil itu tidak dipakai untuk urusan pribadi.

"Pandeglang itu tidak seperti di Jakarta sehingga diperlukan mobil 4WD, termasuk untuk tamu yang kadang-kadang pakai heli, pakai sedan. Tapi itu mobil rakyat. Itu mobil nggak jadi milik (pribadi), itu mobil rakyat, fasilitas," ujar Dimyati.

Dimyati mengatakan mobil tersebut sudah sesuai dengan standar yang diatur Permenkeu Nomor 76/PMK.06/2015. Kapasitas maksimal silinder untuk mobil dinas kelas SUV, menurut Dimyati, adalah 3.500 cc.

"Karena di peraturannya itu cc, aturannya 3.500 cc. Speknya sama, kalau melebihi cc yang ditentukan, saya kan membuat peraturan UU, waktu membuat UU begitu, jelas aturannya. Masalah harga mobil, disesuaikan dengan mobilnya. Kan yang ditentukan bukan nilainya, tapi cc-nya," tutur eks politikus PPP ini.

Pria yang kini maju sebagai caleg PKS ini menambahkan sebenarnya bisa saja dilakukan pengadaan mobil dinas dengan harga yang lebih rendah daripada Land Cruiser Prado. Namun ia memastikan mobil yang dipakai Irna untuk keperluan dinas.

"Sebetulnya bisa seperti Fortuner. Mobil itu sebagai fasilitas dan tidak hanya digunakan Bu Irna, tapi untuk tamu negara. Banyaklah. Sehingga diperlukan kendaraan. Memang harganya mahal, kalau lihat di media Rp 1,9 miliar. Kalau lihat harganya terlalu tinggi sih, tapi sudah dibeli. Yang penting tidak boleh jadi milik sendiri, karena ini mobil pemerintah, mobil rakyat," kata Dimyati.

Spesifikasi
Mobil ini diketahui tidak dijual bebas. Di Indonesia, Toyota Prado hadir lewat importir umum bukan agen pemegang merek Toyota di Indonesia, Toyota Astra Motor.

Di Australia, Toyota Land Cruiser Prado telah mengaspal dengan banderol $ 84.490 atau sekitar Rp 851 jutaan. Tentu saja harga ini berbeda jika masuk ke Indonesia, sejumlah media menyebut harga Toyota Prado mencapai di atas Rp 1,4 miliar.

Dilansir dari Carsguide, salah satu yang menawarkan kemewahan Toyota Land Cruiser Prado ialah beberapa fitur mewah yang mampu memanjakan penumpangnya disediakan mobil di segmen SUV (sport utility vehicle) tersebut.

Sebagai mobil SUV, Land Cruiser Prado menggunakan ban berukuran 18 inci agar mampu melintasi segala medan. Bagian interior mobil ini disematkan 14 speaker sebagai media hiburan, kontrol iklim, kamera, keyless, mode berkendara, kursi depan dengan pemanas, navigasi satelit, lampu LED otomatis, jok kulit, sunroof, pengisi daya dan suspensi udara.

Untuk bagian dapur pacu, Land Cruiser Prado menggendong mesin 2,8 liter empat silinder diesel turbo yang dikawinkan dengan sistem transmisi enam percepatan otomatis dan disalurkan ke semua roda.

Dengan mesin tersebut, tenaga yang dihasilkan mencapai 174 Tk dan torsi 450 Nm. Khusus tangki bahan bakar, mobil ini mampu menampung 87 liter untuk setiap pengisian.

APBD Pandeglang
Kabupaten Pandeglang termasuk salah satu kabupaten miskin di Banten. Kabupaten ini memiliki APBD Rp2,3 triliun dengan PAD hanya Rp202 miliar.

Berikut ini alokasi APBD Pandeglang 2018:

Pendapatan Daerah Rp 2.362.386.792.249
Belanja Daerah Rp 2.625.774.148.441
Surplus/Defisit Rp 263.387.356.192
Pembiayaan Daerah Rp 263.387.356.192

Pendapatan Asli Daerah Rp 202.265.766.812
1. Pajak daerah Rp 39.148.149.159
2. Retribusi daerah Rp 20.750.842.153
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah Rp 10.740.164.996
4. Pendapatan daerah lainnya Rp 131.626.610.504

Dana Perimbangan
1. Bagi hasil Pajak Rp 71.937.519.00
2. DAU Rp 1.172.374.842.000
3. DAK Rp 426.374.442.000

Pendapatan Lain-lain
1. Pendapatan hibah Rp 149.682.853.000
2. Dana bagi hasil pajak dari Provinsi Rp 110.393.504.437
3. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp 229.357.865.000


Belanja

1. Belanja tidak langsung Rp 1,641.729.832.166
- Belanja pegawai Rp 1.237.426.639.149
- Belanja hibah Rp 26.760.600.000
- Belanja bantuan sosial Rp 12.390.000.000
- Belanja bagi hasil Rp 5.989.889.131
- Belanja bantuan keuangan Rp 356.662.693.886
- Belanja tidak terduga Rp 2.500.000.000

2. Belanja lansung Rp 984.044.316.275
- Belanja pegawai Rp 125.863.107.195
- Belanja barang dan jasa Rp 507.885.216.288.
- Belanja modal Ro 350.295.992.492

Aturan Permendagri Diperbolehkan
Meski membuat heboh, ternyata pembelian mobil mewah ini tidak salah. Sebab sudah sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam Permendagri disebutkan, Pengertian kendaraan dinas untuk Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati/Wali Kota, dan Wakil Bupati/Wakil Wali Kota tertulis dalam pasal 1 butir (g) Permendagri Nomor 7/2006 yang berbunyi:

Pasal 1
g. Kendaraan dinas adalah kendaraan milik pemerintah daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas khusus/lapangan.

Jika melihat pada lampiran Permendagri, kapasitas silinder maksimal yang diperbolehkan untuk Bupati/Wali Kota sebesar 3.200 cc. Berikut ini rinciannya:

1. Gubernur: 1 unit sedan (maksimal 3.000 cc), 1 unit jeep (maksimal 4.200 cc)
2. Wakil Gubernur: 1 unit sedan (maksimal 2.500 cc), 1 unit jeep (maksimal 3.200 cc)
3. Bupati/Wali Kota: 1 unit sedan (maksimal 2.500 cc), 1 unit jeep (maksimal 3.200 cc)
4. Wakil Bupati/Wakil Wali Kota: 1 unit sedan (maksimal 2.200 cc), 1 unit jeep (maksimal 2.500 cc)

Namun bagaimana jika mobil yang dibeli melebihi ukuran standar? Hal ini tertulis pada Pasal 18 ayat (5) yang berbunyi:

Pasal 18
(5) Kendaraan dinas yang sudah ada dan melebihi ukuran standar dapat dipertahankan.