Kita kalah merebut investasi, kalah merebut pasar. Yang namanya investasi dan ekspor kita kalah dengan Singapura, dengan Malaysia? ya kalah, Thailand? ya kalah, Filipina? ya kalah, Vietnam? ya kalah. Kita tidak mau lagi ditinggal Kamboja, Laos.

BERBICARA soal investasi di Indonesia, Presiden Joko Widodo belum bisa berbangga. Bahkan ia sampai meminta Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dan kementerian-lembaga lainnya, termasuk pemerintah pusat dan daerah agar tidak mempersulit perizinan usaha. 

"Kita kalah merebut investasi, kalah merebut pasar. Yang namanya investasi dan ekspor kita kalah dengan Singapura, dengan Malaysia? ya kalah, Thailand? ya kalah, Filipina? ya kalah, Vietnam? ya kalah. Kita tidak mau lagi ditinggal Kamboja, Laos," kata Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi 2019 di ICE BSD Tangerang Selatan, Banten, Selasa (12 Maret) 

Jika melihat angka penurunan investasi di Indonesia memang cukup wajar jika Jokowi risau. Berdasarkan data yang disodorkan Kepala BKPM Thomas Lembong, pada 2018 terjadi penurunan investasi sebesar 8,8%. Bahkan jika menggunakan formula FDI [Foreign Direct Investment] turunnya jauh lebih parah hingga 30%.

Di mana persoalannya? Menurut penelusuran bizlaw.id, sangat banyak persoalan yang menjadi sengkarut investasi ini. Bahkan faktor utamanya adalah berada di pemerintahan sendiri, yaitu nyangkut di tangan birokrasi termasuk di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), bahkan ada yang dihambat oleh gubernur di daerah.

Sebetulnya, untuk mempermulus investasi ini Presiden Jokowi juga sudah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Darmin Nasutian. Bahkan di Satgas ada yang namanya Kelompok Kerja (Pokja IV) yang menangani berbagai kasus investasi dan mencari solusinya. 

Ratusan Kasus Seribu Triliun

Nah, di Pokja IV yang dikomandoi Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly inilah masuk ratusan kasus terhambatnya investasi. Menurut data, sejak dibentuk pada 28 Juni 2018, Pokja IV ini sudah menerima 300 kasus terhambatnya investasi yang terbagi dalam dua jenis persoalan, yaitu kasus yang uncountable investment dan countable investment. Dari ratusan kasus ini nilai investasinya mencapai lebih dari seribu triliun.

Sisa investasi yang masih terhambat itu saat ini sedang dalam proses penyelesaiannya. “Saya sudah perintahkan sektretaris saya, Pak Carlo, untuk memanggil para pihak, cari jalan damai, cari solusi, kalau ada yang keras-keras dan menyangkut pidana, maka kejar pakai pidana. Ini kita lakukan terus,” kata Yasonna.

Carlo adalah Sekretaris Pokja IV yang bernama lengkap Inspektur Jenderal (Polisi) Carlo Brix Tewu. Ia perwira tinggi kepolisian yang berpengalaman di dunia reserse, bahkan juga lama ditugaskan dalam pemberantasan terorisme di Indonesia. Ia juga pernah dipercaya menjadi Pelaksana Tugas Gubernur Sulawesi Barat sejak 30 Desember 2016 hingga 12 Mei 2017. Saat ini Carlo menjabat sebagai Deputi V Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kemenko Polhukam.

Memang Pokja IV berkembang dengan baik. Hingga akhir tahun lalu, tim ini sudah menyelamatkan senilai Rp659 triliun. Yasonna mengakui masih ada pihak yang bersengketa setelah diputuskan tetapi tidak menjalankan. “Bahkan dari instansi pemerintah," katanya. 

Selain itu, kata Yasonna, masih ada beberapa masalah yang sudah diputuskan oleh Pokja IV tetapi karena ada satu dan lain hal BUMN sendiri justru tidak mematuhi. “Ini nanti yang kita harapkan kalau tidak bisa juga maka saya laporkan ke Bapak Menko untuk diputuskan,” katanya.

Perilaku Birokrat dan Pejabat BUMN

Sebagai Sekretaris Pokja IV, Irjen Carlo hampir setiap hari menerima pengaduan para pengusaha dengan beragam keluhan. mulai dari perizinan dipersulit hingga investasi pengusaha yang terancam raib akibat perilaku aparat pemerintahan. Bahkan ada juga pengusaha yang mengeluh lantaran permainan aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian hingga mafia peradilan.

Saya lihat permasalahan ini sudah sangat-sangat memalukan, bisa mengakibatkan investor kabur dari Indonesia. Kita harus mengambil sikap dan menyampaikannya kepada pemerintah

Salah satu contoh masalah investasi terjadi di Pelabuhan Marunda. Di sini investor yang semula diundang oleh BUMN Kawasan Berikat Nusantara (KBN) untuk mengikuti lelang pengembangan pelabuhan dan sudah mengguyurkan investasi lebih dari Rp3 triliun malah kini dibikin sulit dan berbelit-belit.

Bahkan KBN memperumitnya dengan memperkarakan ke pengadilan pengembang pelabuhan, PT Karya Cipta Nusantara (KCN). Hingga kini pengusaha masih pontang-panting menyelamatkan investasinya. "Mengapa selalu diganggu dan dipersulit," kata Juniver Girsang, kuasa hukum KCN di Jakarta, Rabu (20 Februari).

"Saya lihat permasalahan ini sudah sangat-sangat memalukan, bisa mengakibatkan investor kabur dari Indonesia. Kita harus mengambil sikap dan menyampaikannya kepada pemerintah. Investor harus dilindungi, dan harus diberi kepastian hukum." Hingga saat ini investor terus mencari keadilan dalam perkara ini.

Baca: Kisruh Investasi Marunda: Memalukan!

Tak hanya BUMN, bahkan seorang gubernur pun ada yang terlibat dalam menghambat investasi. Itu terjadi di Kalimantan Tengah. Di sini malah sikap Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sangat plin-plan dalam menyikapi masuknya investasi senilai Rp77 Triliun melalui pembangunan rel kereta api. 

Semula Pemprov Kalteng menginisiasi dan mengusulkan proyek itu, setelah pemerintah pusat mendukung sepenuhnya dan memasukkannya dalam proyek strategis nasional, eh malah pemerintah setempat jadi penghambat utama. Tentu investor bingung. Akibatnya, pemerintah terancam denda Rp2 Triliun.

Dimana nyangkutnya? Ya di tangan Gubernur Kalteng, Sugianto Sabran. Bahkan sang gubernur tak  pernah menghadiri rapat Pokja IV yang dipimpin Irjen Carlo Tewu yang bertujuan mencari solusi agar investasi bisa berjalan lancar. Menurut informasi yang diperoleh bizlaw.id, Sugianto melarang unsur Pemprov Kalteng untuk menghadiri undangan Pokja IV, termasuk melarang Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng, Fahrizal Fitri. Padahal Fahrizal adalah juga Ketua Satgas Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi di Kalteng. 

Baca: Gubernur Kalteng Hambat Investasi Rp77 Triliun, Negara Terancam Ganti Rugi Rp2 Triliun

Itu baru dua kasus yang dibahas dalam tulisan ini, sebetulnya sangat banyak persoalan serupa yang terjadi hampir di eluruh Indonesia. Para birokrat dan pimpinan BUMN yang menghambat pembangunan ekonomi ini tak menghiraukan kebijakan presiden yang berupaya mensejahterakan rakyat.

Melihat kenyataan itu, maka tak heran jika invetasi di Indonesia menjadi jeblok. 

Menteri Investasi dan Ekspor

Apakah masalah yang terjadi di sekitarnya itu disadari atau tidak oleh Presiden Jokowi? Pastinya, efek dari jebloknya investasi itu mulai berdampak kepada negara ini. Bahkan karena itu pula presiden sampai ingin memiliki dua menteri yang khusus mengurusi mengurusi investasi dan ekspor.

"Saya sudah sampaikan, baru seminggu lalu dalam forum rapat kabinet; apakah perlu namanya menteri investasi dan menteri ekspor? Khusus sudah. Wong penyakit kita di situ. Di EU [Eropa] ada menteri khusus investasi, ada menteri ekspor, negara lain juga sama. Dari sisi kelembagaan kita perlu dua menteri itu,” ujarnya.

Kita kalah merebut investasi, kalah merebut pasar. Yang namanya investasi dan ekspor kita kalah dengan Singapura, dengan Malaysia? ya kalah, Thailand? ya kalah, Filipina? ya kalah, Vietnam? ya kalah. Kita tidak mau lagi ditinggal Kamboja, Laos

Kehadiran dua menteri baru itu tentu bernilai positif sebab bisa fokus pada tugas-tugasnya. Namun, mengatasi sengkarut investasi di Indonesia ini tak hanya soal menambah menteri, namun juga perlu ketegasan presiden dalam menyelesaikan persoalan yang justru dilakukan oleh aparaturnya.

Selain itu, dibutuhkan kekuatan yang ekstra untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Contohnya, ketika seorang gubernur tak mau meneken selembar surat saja pun bisa menghambat investasi yang nilainya sampai Rp77 triliun, bahkan hanya dengan seorang diretur di BUMN bisa membuat investor tunggang langgang dan pusing tujuh keliling di Indonesia. Bagaimana menangani masalah yang seperti ini?

Maka wajarlah jika Indonesia kalah bersaing. "Kita kalah merebut investasi, kalah merebut pasar. Yang namanya investasi dan ekspor kita kalah dengan Singapura, dengan Malaysia? ya kalah, Thailand? ya kalah, Filipina? ya kalah, Vietnam? ya kalah. Kita tidak mau lagi ditinggal Kamboja, Laos."[]

Baca: PT KAI Berdua Sikap pada Perusahan Berbeda