Meskipun Dizamatra sudah melaporkan kasus itu ke  Pokja IV Satgas Percepatan Kebijakan Ekonomi, kasusnya seperti menemui jalan buntu.

PT Kereta Api Indonesia (KAI) dilaporkan menjalin kerjasama dengan empat perusahaan pertambangan batubara di Sumatera Selatan untuk jalur angkut batubara ke pelabuhan. Namun, di sisi lain, ada perusahaan lain yang sudah empat tahun berunding dengan PT KAI untuk mendapat izin interkoneksi dengan jalur perkeretaapian nasional di Palembang, belum tuntas hingga kini. Perusahaan itu adalah Dizamatra Prowerindo. 

Meskipun Dizamatra sudah melaporkan kasus itu ke  Pokja IV Satgas Percepatan Kebijakan Ekonomi, kasusnya seperti menemui jalan buntu. Padahal, di lapangan, kebutuhan pengangkutan batubara dengan kereta api tak terelakkan. Sebab, sejak 8 November lalu, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telak melarang truk-truk pengangkut batubara melintasi jalan umum. 

Dizamatra membutuhkan jalur kereta api untuk membawa batubara dari Kabupaten Lahat Sumsel ke pelabuhan. Apalagi, perusahaan itu mendapat kontrak untuk memasok 500 ribu ton batubara ke PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). 

PT Dizamatra Powrindo lewat anak perusahaannya PT Priamanaya Transportasi berencana menaikkan pasokan menjadi 10 juta ton/tahun dengan angkutan batubara point to point (perkeretaapian khusus) yang terkoneksi dengan jalur perkeretaapian nasional.

Sejauh ini, Dizamatra Powerindo telah mengantongi izin prinsip pembangunan dan izin penetapan trase perkeretaan khusus. Namun,  PT KAI hingga kini belum mau meneken perjanjian interkoneksi. Akibatnya, izin operasi juga tak keluar.

PT KAI beralasan, akan ada tanah/aset milik PT KAI seluas 3 hektare yang terkena dampak apabila izin itu diberikan untuk PT Dizamatra Powerindo.

Lahan yang membuat PT KAI keberatan itu berada di Stasiun Serdang dan Stasiun Sukacinta. Di dua stasiun ini, Dizamatra Powerindo berencana membangun container yard dan jalur bongkar muat.

Selama ini, ada tiga titik loading batubara di jalur kereta api Sumatera Selatan. Lokasi pertama berada di Tanjung Enim. Tempat kedua adalah di Suka Cinta, Kabupaten Lahat, dan langsung menuju pelabuhan. Satu titik lagi di Banjar Sari, Lahat. 

Empat tahun terkatung-katung, Dizamatra Powerindo akhirnya melaporkan kasus ini ke Pokja IV Satgas Percepatan Kebijakan Ekonomi. 

Pada Juni lalu, para pihak terkait terjun ke lapangan untuk mengukur tanah yang disebut terdampak oleh PT KAI. 

Setelah dilakukan tinjauan lapangan diketahui bahwa tidak ada aset negara yang terkena dampak, semua merupakan aset PT KAI. 

Hasil tinjauan lapangan itu dimuat dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Biro Hukum Kementerian Perhubungan, Bagian Keuangan Sesditjen Perkeretaapian, PT KAI, dan PT Dizamatra Powerindo dan Pokja IV Satgas Percepatan Kebijakan Ekonomi. 

Dari tinjauan lapangan itu, disepakati PT KAI akan melengkapi seluruh persyaratan izin pembangunan sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 2013 tentang Perizinan Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum. 

Disepakati pula, izin pembangunan akan diberikan setelah ditandatangani perjanjian penyelenggaraan. 

Tentang aset PT KAI, Permenhub Nomor 15 Tahun 2016 mengatur bahwa tanah/aset milik PT KAI dimungkinkan untuk tetap menjadi milik PT KAI walaupun masa perjanjian konsesi telah berakhir. Setelah perjanjian konsesi berakhir, prasarana pokok yang dibangun di atas tanah/aset milik PT KAI akan diberikan kepada negara,  lalu Kementerian Perhubungan (Negara) menghibahkannya kembali kepada PT KAI.

Sebulan kemudian, pada 10 Juli 2018, Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan memfasilitasi pertemuan dengan PT KAI (Persero) dan PT Dizamatra Powerindo untuk mempercepat perjanjian interkoneksi. 

Namun, menurut informasi yang diperoleh bizlaw.id, persoalan ini sudah dibahas langsung oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly. Dalam rapat yang dihadiri perwakilan dari KAI itu, Yasonna meminta dengan tegas agar persoalan ini segera diselesaikan. Ia menegaskan dunia usaha jangan dipersulit.   

Sementara di sisi lain, PT KAI membangun prasarana stasiun bongkar dan stasiun muat yang menghabiskan anggaran sebesar Rp1 triliun untuk memuluskan kerjasama dengan empat perusahaan tambang lain.

Ada pun empat perusahaan yang difasilitasi adalah PT Bara Alam Utama (BAU), PT Gumay Prima Energy (GPE), PT Golden Great Borneo (PT GGB), dan PT Muara Alam Sejahtera (PT MAS). 

Keempat perusahaan itu memuat batubara dari stasiun muat di Sukacinta dan Banjarsari ke stasiun bongkar di Kertapati dan Simpang. 

Total batubara yang diangkut adalah 2,5 juta ton per tahun dengan tarif Rp 670/ton/kilometer. 

Dari keempat perusahaan penambang batubara itu, PT KAI mendapat setoran lebih dari Rp911 miliar. Tepatnya Rp911.160.000.000. Rinciannya, dari PT BAU dan PT MAS masing-masing sebesar Rp299,825 miliar, serta dari PT GGB dan PT GPE masing-masing sebesar Rp155,755 miliar. 

Namun, terkait kerjasama itu, PT KAI diduga tidak mengurus perizinan sebagaimana diatur dalam  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Peretaapian dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 2013.

Pasal 24 ayat 1 UU Perkeretapian menyebutkan,”badan usaha yang menyelenggarakan prasarana perkeretaapian umum sebagai dimaksud dalam pasal 23 wajib memiliki izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi.”

Badan usaha yang tidak memiliki perizinan dapat dipidana dengan hukuman penjara paling lama enam tahun dan pidana denda paling banyak dua miliar rupiah seperti diatur dalam pasal 188 undang-undang yang sama.

Adapun Peraturan Menteri Perhubungan No.66 tahun 2013 juga mengatur tentang tahapan proses perizinan terkait penyelenggaraan prasana perkeretaapian, yakni dimulai dari penetapan trase jalur kereta api,  penetapan badan usaha sebagai penyelenggara perasana perkeretaapian, perjanjian penyelenggaraan prasarana perkeretaapian,  izin usaha, izin pembangunan, hingga izin operasi. 

Lantaran semua perizinan diduga tidak diproses, PT KAI diduga telah merugikan negara karena tidak ada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang harusnya disetor ke kas negara. 

Selain itu, PT KAI juga diduga memperkaya perusahaan lain lantaran tidak perlu membangun jalur kereta api untuk pengangkutan batubara. 

Seharusnya, kerjasama pengangkutan dilakukan dengan sistem Built Operate Transfer dimana biaya pembangunan sarana dan prasarana perkeretaapian ditanggung oleh pengguna jasa angkutan. Artinya, PT KAI tidak perlu mengeluarkan dana untuk membangun sarana dan prasarana perkeretaapian. 

Dengan demikian, PT KAI diduga telah merugikan keuangan negara, yaitu sebesar biaya membangunan sarana dan prasarana perkeretaapian untuk keempat perusahaan pertambangan batubara tersebut senilai kurang lebih Rp1 triliun. 

Kepala Humas  PT Kereta Api Indonesia (KAI) Agus Komarudin menolak perusahaannya disebut merugikan negara. Kata dia, kerjasama dengan mitra PT KAI sesuai dengan peraturan perundangan dan kewenangan yang dimiliki PT KAI.

“Informasi dan dugaan yang ditujukan kepada PT KAI tidak tepat dan tidak berdasar. Kerjasama yang dilakukan dengan mitra kerjasama PT KAI maupun kebutuhan pengembangan prasarana dilakukan Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Skema kerjasama merupakan kewenangan PT KAI selaku penyelenggara sarana perkeretaapian dan merujuk kepada seluruh perizinan dibidang perkeretaapian yang telah dimiliki oleh Perusahaan,” kata Agus dalam pesan singkat yang dikirim kepada Bizlaw.id, Senin sore, 11 Maret 2019.

Namun, ketika diminta penegasan apakah kerjasama itu sudah benar-benar sesuai prosedur dan ada tidaknya pajak yang disetor ke negara terkait kerjasama itu, Agus hanya menjawab,”Itu saja yang bisa saya sampaikan.”[]