Dugaan itu terkait kerjasama pengangkutan batubara dengan empat perusahaan pertambangan di Sumatera Selatan.

KEPALA Humas PT Kereta Api Indonesia (KAI) Agus Komarudin merespon pemberitaan bizlaw.id yang menyebut perusahaan itu diduga telah merugikan negara sebesar Rp1 triliun terkait kerjasama pembangunan jalur kereta api untuk mengangkut batubara dengan empat perusahaan swasta.

Agus Komaruddin mengatakan informasi dan dugaan itu tidak berdasar. Sebab, kerjasama dengan mitra PT KAI sesuai dengan peraturan perundangan dan kewenangan yang dimiliki PT KAI.

“Informasi dan dugaan yang ditujukan kepada PT KAI tidak tepat dan tidak berdasar. Kerjasama yang dilakukan dengan mitra kerjasama PT KAI maupun kebutuhan pengembangan prasarana dilakukan Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Skema kerjasama merupakan kewenangan PT KAI selaku penyelenggara sarana perkeretaapian dan merujuk kepada seluruh perizinan dibidang perkeretaapian yang telah dimiliki oleh Perusahaan,” kata Agus dalam pesan singkat yang dikirim kepada Bizlaw.id, Senin sore, 11 Maret 2019.

Namun, ketika diminta penegasan apakah kerjasama itu sudah benar-benar sesuai prosedur dan ada tidaknya pajak yang disetor ke negara terkait kerjasama itu, Agus hanya menjawab,”Itu saja yang bisa saya sampaikan.”

Sebelumnya diberitakan,  PT Kereta Api Indonesia (Persero) diduga telah merugikan negara sebesar Rp1 triliun terkait kerjasama pengangkutan batubara dengan empat perusahaan pertambangan di Sumatera Selatan.

Informasi yang diperoleh bizlaw.id dari sejumlah sumber, adanya kerjasama itu membuat PT KAI harus membangun prasarana stasiun bongkar dan stasiun muat yang menghabiskan anggaran sebesar Rp1 triliun. Namun, PT KAI diduga tidak mengurus perizinan sebagaimana diatur dalam  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Peretaapian dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 2013.

Pasal 24 ayat 1 UU Perkeretapian menyebutkan,”badan usaha yang menyelenggarakan prasarana perkeretaapian umum sebagai dimaksud dalam pasal 23 wajib memiliki izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi.”

Badan usaha yang tidak memiliki perizinan dapat dipidana dengan hukuman penjara paling lama enam tahun dan pidana denda paling banyak dua miliar rupiah seperti diatur dalam pasal 188 undang-undang yang sama.

Adapun Peraturan Menteri Perhubungan No.66 tahun 2013 juga mengatur tentang tahapan proses perizinan terkait penyelenggaraan prasana perkeretaapian, yakni dimulai dari penetapan trase jalur kereta api,  penetapan badan usaha sebagai penyelenggara perasana perkeretaapian, perjanjian penyelenggaraan prasarana perkeretaapian,  izin usaha, izin pembangunan, hingga izin operasi. 

Lantaran semua perizinan tidak diproses, PT KAI diduga telah merugikan negara karena tidak ada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang harusnya disetor ke kas negara. Selain itu, PT KAI juga diduga memperkaya perusahaan lain lantaran tidak perlu membangun jalur kereta api untuk pengangkutan batubara. 
Seharusnya, kerjasama pengangkutan dilakukan dengan sistem Built Operate Transfer dimana biaya pembangunan sarana dan prasarana perkeretaapian ditanggung oleh pengguna jasa angkutan. Artinya, PT KAI tidak perlu mengeluarkan dana untuk membangunan sarana dan prasarana perkeretaapian. 

Dengan demikian, PT KAI diduga telah merugikan keuangan negara, yaitu sebesar biaya membangunan sarana dan prasarana perkeretaapian untuk keempat perusahaan pertambangan batubara tersebut senilai kurang lebih Rp1 triliun. 

Ada pun empat perusahaan yang difasilitasi adalah PT Bara Alam Utama (BAU), PT Gumay Prima Energy (GPE), PT Golden Great Borneo (PT GGB), dan PT Muara Alam Sejahtera (PT MAS). 
Keempat perusahaan itu memuat batubara dari stasiun muat di Sukacinta dan Banjarsari ke stasiun bongkar di Kertapati dan Simpang. 

Total batubara yang diangkut adalah 2,5 juta ton per tahun dengan tarif Rp 670/ton/kilometer. 

Dari keempat perusahaan penambang batubara itu, PT KAI mendapat setoran lebih dari Rp911 miliar. Tepatnya Rp911.160.000.000. Rinciannya, dari PT BAU dan PT MAS masing-masing sebesar Rp299,825 miliar, serta dari PT GGB dan PT GPE masing-masing sebesar Rp155,755 miliar. []