Semula Pemprov Kalteng menginisiasi dan mengusulkan proyek rel kereta api itu, setelah pemerintah pusat mendukung sepenuhnya dan memasukkannya dalam proyek strategis nasional, eh malah pemerintah setempat jadi penghambat utama

SIKAP Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dinilai ambigu dalam menyikap masuknya investasi senilai Rp77 Triliun melalui pembangunan rel kereta api. Semula Pemprov Kalteng menginisiasi dan mengusulkan proyek itu, setelah pemerintah pusat mendukung sepenuhnya dan memasukkannya dalam proyek strategis nasional, eh malah pemerintah setempat jadi penghambat utama. Tentu investor bingung. Akibatnya, pemerintah terancam denda Rp2 Triliun.

Sikap ini tergambar ketika Kelompok Kerja (Pokja) IV Satuan Tugas (Satgas) Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi yang menangani kasus dan mencari solusinya di Jakarta, pada Senin (11 Maret). Bahkan, Gubernur Kalteng Sugianto Sabran tak pernah menghadiri rapat Pokja IV yang dipimpin Sekretaris Pokja IV Inspektur Jenderal Carlo Brix Tewu.  

Menurut informasi yang diperoleh bizlaw.id, Sugianto telah melarang unsur Pemprov Kalteng untuk menghadiri undangan dari Pokja IV untuk membahas pembangunan rel kereta api ini. 

Bahkan Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng, Fahrizal Fitri (Ketua Satgas Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi di Kalteng), yang sebelumnya pernah ikut rapat di Pokja IV, kini tak muncul lagi. "Dia juga dilarang oleh gubernur," kata sumber bizlaw.id.

Kok kereta api yang menjadi proyek strategis negara. Kami ingin proyek strategis itu kawasan laut. Saya tidak mendukung proyek itu

Pada rapat Pokja IV hari itu, dari Kalteng hanya dihadiri oleh Wakil Ketua DPR Kalteng, Heriansyah. Ia mengawali pernyataan dengan mengatakan, "Kok kereta api yang menjadi proyek strategis negara. Kami ingin proyek strategis itu kawasan laut. Saya tidak mendukung proyek itu, lebih baik laut yang dijadikan proyek daripada kereta api." 

Selanjutnya, ia menjelaskan persoalan yang menjadi kendala menurut versinya. Di antaranya adalah soal belum adanya tata ruang. "Jadi menghambat seluruh investasi," katanya. "Seluruh investasi di Kalteng menunggu selesainya tata ruang."

Dengan tata ruang sekarang, hanya ada 18 persen wilayah Kalteng yang bukan wilayah hutan. Kalteng minta diperluas menjadi 38 persen, namun ditolak oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selain itu, ia juga mengatakan Pemprov Kalteng membutuhkan jaminan politik agar proyek terus berjalan sampai selesai. 

Baca Juga: Gubernur Kalteng Abaikan Kebijakan Presiden

Seluruh pernyataan Heriansyah bertolak belakang dengan fakta sebenarnya ketika memperoleh penjelasan dari semua unsur kementerian yang terkait dengan proyek rel kereta api itu. Misalnya, perwakilan dari Kementerian Perhubungan mengatakan proyek rel kereta api itu justru diprakarsai  Pemprov Kalteng. "Ini adalah kerjasama pemerintah daerah dengan swasta," katanya. "Pemerintah pusat berperan mendukung sepenuhnya program ini."

Setelah menggagasnya, Pemprov Kalteng  melelangnya. Sebanyak 15 perusahaan mengikuti lelang yang dilaksanakan pada 19 Maret 2010. PT Perkeretaapian Tambun Bungai dinyatakan sebagai pemenang yang diumumkan pada 17 September 2014. Kemudian ditekenlah kesepakatan kerjasama antara Pemprov Kalteng dan PT Perkeretaapian Tambun Bungai, Rabu (14 Januari 2015).

Sedangkan peran Kementerian Perhubungan adalah memuluskan seluruh proses yang dibutuhkan untuk kelancaran proyek rel kereta api itu. "Jadi proyek ini adalah inisiasi pemerintah daerah." 

Lalu, soal jaminan politik yang dipersoalkan Wakil Ketua DPRD Kalteng Heriansyah juga mendapat jawaban tegas dari Kementerian Perhubungan. Disebutkan, Gubernur Kalteng juga sudah meminta jaminan resiko politik, dan pemerintah pusat sudah memberikan jaminannya. Isinya, pemerintah sudah mengunci dan tidak menerbitkan izin apapun untuk kawasan itu, dia diberikan hak. Tidak ada kebijakan lain dari pemerintah di situ.

Prosesnya tidak diketahui lagi sudah sejauh mana. Informasi terakhir ada dokumen dari gubernur yang belum ditandatangani.

Bahkan dari Kementerian Keuangan juga dilibatkan. Menteri Keuangan Sri Mulyani sampai memberi amanat pada anak buahnya agar membantu percepatan proyek itu, dan memberikan jaminan pemerintah untuk proyek itu. 

Salah satu bentuk dukungannya adalah penerbitan Jaminan Resiko Politik sebagaimana diatur dalam PMK No.60/PMK.08/2017 tentang Tata Cara Pemberian Jaminan Pemerintah Pusat untuk Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. 

"Sesudah PMK terbit Kemenkeu langsung berkomunikasi dengan pemprov, berkali-kali, hingga sekarang malah kehilangan kontak," kata perwakilan Kemenkeu. Terakhir Kemenkeu meminta timeline untuk mengetahui kelanjutan proyek itu. Namun hingga kini belum jelas. "Prosesnya tidak diketahui lagi sudah sejauh mana. Informasi terakhir ada dokumen dari gubernur yang belum ditandatangani." 

Sedangkan persoalan tata ruang, Kementerian LHK juga sudah menyatakan tidak ada persoalan. Disebutkan pada November 2013, Gubernur Kalteng sudah meminta izin pakai untuk jalur kereta api, pada 2016 gubernur juga berkirim surat ke LHK melengkapi persyarakat pinjam pakai. Kementerian LKH sudah membahasnya, kesimpulannya tidak keberatan dan jalur kereta api itu disetujui.

Disebutkan, hanya izin lingkungan saja yang perlu diubah dari atas nama PT Perkeretaapian Tambun Bungai menjadi atas nama Pemprov. Kementerian LHK sudah mengirim surat Pada 27 april 2017 sudah dikirim surat ke gubernur, namun hingga kini belum dapat balasannya. Mengapa izinnya harus atas nama Pemprov? Sebab Pemprov yang meminta izin pinjam pakai lahan hutan untuk jalur kereta api.

Jika pihak perusahaan menggugat keadilan dan ketidak pastian hukum, maka pemerintah juga akan kehilangan muka sebab tak bisa menjadi jaminan bagi investor.  

Nah, hingga kini ternyata surat perubahan nama ini lah yang nyangkut di meja Gubernur Kalteng. Wakil Ketua DPRD Kalteng Heriansyah menyarankan tim Pokja IV berkunjung ke Kalteng untuk langsung berdiskusi dengan Gubernur Kalteng. Namun, persoalan ini sudah terkatung-katung bertahun-tahun dan membuat ketidakpastian dalam berinvestasi, Irjen Carlo bertanya, "Sebetulnya, apakah Pemprov masih menginginkan proyek ini atau tidak? Jika tidak berminat lagi, ya tentu saja menjadi sia-sia kunjungan Pokja IV ke sana."

Pertanyaan yang diajukan oleh Irjen Carlo ini tentu saja harus mendapat jawaban pasti. 

Namun jika Pemprov Kalteng membatalkannya, tentu harus menanggung risiko yang mahal. Pemerintah terancam membayar denda Rp 2 triliun. Jika pihak perusahaan menggugat keadilan dan ketidak pastian hukum dalam berusaha, maka pemerintah juga akan kehilangan muka sebab tak bisa menjadi jaminan bagi investor. 
 

Baca juga:
Headline: Lagi, Boeing Dituding!