antaran hanya sebagai pengguna dan tidak ditemukan barang bukti di lokasi, polisi menyimpulkan Andi Arief tak bisa ditahan lebih dari tiga hari.

Meski Positif Nyabu, Ini Aturan yang Bikin Andi Arief Lolos dari Jerat Hukum

Hingar-bingar penangkapan  Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief karena kasus narkoba berakhir antiklimaks. Ditangkap pada Minggu malam 3 Maret 2019, politisi itu diizinkan pulang. Kasusnya tak berlanjut ke pengadilan. Ia hanya dikenakan rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional (BNN).

“Saudara AA dikategorikan sebagai pengguna narkotika. Terhadap kasus ini tidak dilanjutkan ke tahap penyelidikan karena pada dirinya tidak ada barang bukti, tidak terjaring pengedar, terus selama ini enggak pernah pakai (narkotika),” kata Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal M Iqbal di gedung BNN, Jakarta Timur, Rabu, 6 Maret 2019.

Namun begitu, kata Iqbal, hasil tes menunjukkan urine Andi Arief positif mengandung metamphetamine atau jenis narkoba yang bisa disebut sabu.
 
Lantaran hanya sebagai pengguna dan tidak ditemukan barang bukti di lokasi, polisi menyimpulkan Andi Arief tak bisa ditahan lebih dari tiga hari.

Iqbal menyebut, kebijakan itu diatur dalam Surat Edaran Nomor: SE/01/II/2018/Bareskrim tentang Petunjuk Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.

Surat Edaran itu dimulai dengan memaparkan sejumlah aturan hukum yang menjadi rujukan. Berikut adalah isi surat edaran Bareskrim itu.

Rujukan

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang pelaksanaan wajib lapor pecandu narkotika;

3. Peraturan Bersama antara:
- Ketua Mahkamah Agung Republik lndonesia,
- Menteri Hukum dan HAM,
- Menteri Kesehatan,
- Menteri Sosial,
- Jaksa Agung Republik lndonesia,
- Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia,
- dan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: 01/PB/MA/III/2014, 03 Tahun 2014, 11 Tahun 2014, 03 Tahun 2014, PER-005/A/JA/03/2014, 1 Tahun 2014 dan PERBER/01/III/2014/BNN tanggal 11 Maret 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

4. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 04/Bua.6/Hs/Sp/IV/2010 tanggal 7 April 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;
e. Peraturan Kabareskrim Polri Nomor 1 Tahun 2016 tentang standar operasional prosedur penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi;
Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, disampaikan kepada Penyidik/Penyidik Pembantu Tindak Pidana Narkotika jajaran Direktorat Tindak Pidana Narkoba tentang pelayanan rehabilitasi bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dengan pertimbangan sebagai berikut:

a. pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika yang melaporkan dirinya atau dilaporkan orang tua/wali kepada lnstitusi Penerima Wajib Lapor (IPWL).

b. tersangka pengguna narkotika yang tertangkap dengan bukti hasil pemeriksaan urinenya positif (+) menggunakan narkotika, sedangkan tidak ada barang bukti narkotika pada tersangka.

c. tersangka pengguna narkotika yang tertangkap tangan dengan bukti hasil pemeriksaan urinenya positif (+) menggunakan narkotika, serta ditemukan barang bukti narkotika ada padanya di bawah jumlah tertentu, yaitu:
1) Kelompok Mentampethamine (Shabu) 1 gram
2) Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram = 8 butir
3) Kelompok Heroin : 1,8 gram
4) Kelompok Kokain : 1,8 gram
5) Kelompok Ganja  : 5 gram
6) Daun Kokain : 5 gram  7) Meskalin : 5 gram
8) Kelompok Psilosybin : 3 gram
9) Kelompok LSD (d-lisergic acid diethylamide) : 2 gram
10) Kelompok PCP (phencyclidine) : 3 gram
11) Kelompok Fentanil : 1 gram
12) Kelompok Methadon : 0,5 gram
13) Kelompok Morfin : 1,8 gram
14) Kelompok Petidin : 0,96 gram
15) Kelompok Kodein : 72 gram
16) Kelompok Bufrenorfin : 32 mg

Untuk penanganan tersangka sebagaimana tersebut pada point 2 huruf a dan b tidak dilakukan proses penyidikan, namun dilakukan Interogasi untuk mengetahui sumber diperolehnya narkotika.
Setelah itu dapat Iangsung dilimpahkan ke Sekretariat Assesmen Terpadu pada Kantor BNN, BNNP dan BNN Kabupaten/kota, untuk dilakukan penelitian oleh Tim Asessmen Terpadu, disertai dengan kelengkapan administrasinya.

Dalam penanganan tersangka sebagaimana tersebut pada point 2 huruf c untuk proses penyidikan tetap dilaksanakan.
Sedangkan pelayanan Rehabliltasi dapat dilakukan berdasarkan analisa/penilaian penyidik yang dilampirkan hasil rekomendasi Tim Asesmen Terpadu (TAT).

Untuk penanganan Tersangka di luar point 2 huruf a, b dan c proses penyidikan dilakukan sesuai manajemen penyidikan.
Sedangkan hak tersangka pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika untuk memperoleh perawatan/rehabilitasi dapat dilakukan berdasarkan hasil penilaian dan rekomendasi Tim Asesmen Terpadu (TAT).

Petunjuk pelayanan rehabilitasi bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika tetap mempedomani Peraturan Kabareskrim Polri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

 7. Demikian untuk menjadi maklum.
Dikeluarkan di: Jakarta, 15 Februari 2018

Kepala Badan Reserse Kriminal Polri,
Komjen Pol Ari Dono Sukmanto