Ada beberapa aturan yang berbeda dalam pelaksanaan pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah

Komisi Pemilihan Umum menyatakan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo diperbolehkan menggunakan fasilitas negara saat kampanye. Menurut KPU, tiga fasilitas negara itu bersifat melekat pada Jokowi yang saat ini menjabat sebagai Presiden.

Komisioner KPU Wahyu Setiawan menjelaskan, tiga fasilitas itu adalah fasilitas keamanan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas protokoler.

"Seperti misalnya fasilitas transportasi dan lain-lain, bisa masuk ke fasilitas protokoler atau keamanan. Itu fasilitas yang menjadi hak presiden pada saat berkampanye," kata Wahyu saat dihubungi Tempo.

Menurut Wahyu, ada beberapa aturan yang berbeda dalam pelaksanaan pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah. Seperti aturan cuti oleh calon petahana. Wahyu menjelaskan, dalam pilkada, calon petahana harus cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye. Sehingga petahana pilkada tak mendapat fasilitas apapun dari negara selama cuti kampanye.

Hal ini yang berbeda dengan pemilihan presiden yang cakupan wilayahnya lebih luas. "Perbedaannya adalah jabatan presiden itu melekat pada Presiden Joko Widodo, sampai dengan masa batasannya berakhir," kata Wahyu.

Meski demikian, lanjut Wahyu, mekanisme cuti kampanye ini tetap harus dijalankan calon petahana dalam Pilpres. Mekanismenya adalah presiden mengirimkan surat cuti yang menjelaskan jadwal kampanye kepada Menteri Sekretaris Negara.

Wahyu mengatakan bagi KPU, inkumben dianggap kampanye hanya jika presiden bersurat melalui Menteri Sekretaris Negara. Jika tak ada surat cuti yang memberikan jadwal kampanye, berarti KPU menilai presiden tak sedang berkampanye.

Sejauh ini, Wahyu mengatakan Jokowi telah menjalankan kampanye sesuai aturan KPU. "Saya enggak ingat seberapa sering dia mengajukan cuti. Tapi sejauh ini prosedur pemberitahuan kegiatan kampanye lewat Menteri Sekretaris Negara itu sudah dilakukan secara prosedural," kata Wahyu.

Sebelumnya, tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto - Sandiaga Uno sempat mempertanyakan status Joko Widodo yang tak kunjung mengajukan cuti penuh untuk berkampanye. Mereka menilai hal ini dapat membuat bias tugas Jokowi sebagai presiden dan sebagai calon presiden.