Kemendagri menilai perlu ada sosialisasi soal e-KTP untuk WNA.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akhirnya memutuskan untuk menunda pencetakan e-KTP untuk warga negara asing (WNA). Pencetakan bisa dilakukan lagi setelah Pemilu 2019 digelar.

Penundaan ini dilakukan karena kebijakan itu penuh kontroversial. Apalagi ada isu kepemilikan e-KTP oleh TKA asal China di Cianjur. Tak hanya itu, NIK-nya pun masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019.

"Ini saya beri arahan ke daerah agar daerah berhati-hati, kalau bisa KTP-el WNA dicetak setelah nanti pileg-pilpres. Ini dalam rangka menjaga agar tidak terjadi kegaduhan," kata Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh di Jakarta, Rabu (27/2/2019).

Menurut Zudan, perlu adanya sosialisasi yang lebih mengenai kewajiban WNA memiliki e-KTP yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Kemendagri ingin menjaga suasana tetap kondusif.

"Oleh karena itu, agar semuanya kondusif, ditahanlah sampai 50 hari ke depan. Bolehlah dicetak tanggal 18 April," ujarnya.

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Bahtiar, sebelumnya sudah membantah soal WNA pemilik e-KTP yang masuk dalam DPT Pemilu 2019. "Tidak ada WNA yang memiliki KTP elektronik yang masuk DPT," kata Bahtiar.

Bahtiar mengatakan, tenaga kerja asing dengan kondisi tertentu memang wajib memiliki KTP elektronik sebagaimana diatur dalam pasal 63 UU Nomor 24/2013 Tentang Administrasi Kependudukan.

Berdasarkan ayat 1 pasal 63 undang-undang tersebut dijelaskan bahwa penduduk WNI dan Ooang asing yang memiliki Izin tinggal tetap yang telah berumur 17 tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP elektronik.

Pada ayat 3 dijelaskan KTP elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku secara nasional.

Kemudian ayat 4 pasal 63 juga menjelaskan: Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP elektronik kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 hari sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir.

Pada ayat 5 disebutkan: Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawanya pada saat bepergian. Serta di ayat 6 Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya memiliki satu KTP elektronik.

Bahtiar juga menambahkan, berdasarkan UU tentang Administrasi Kependudukan, penduduk di Indonesia dibagi dua, yakni WNI dan WNA.  Sama seperti WNI, WNA juga diwajibkan memiliki KTP elektronik.

Menurut Bahtiar, ketentuan seperti ini sudah berlangsung sejak UU itu selesai dibahas pemerintah dengan DPR. Ketentuan ini juga terjadi di negara lain.

Bahtiar menegaskan meskipun WNA memiliki KTP elektronik namun KTP tersebut tidak bisa digunakan untuk memilih dalam pemilu.

Mengenai temuan KTP elektronik milik WNA di Cianjur, dengan NIK yang serupa dengan NIK milik WNI atas nama Bahar dan masuk dalam DPT, Bahtiar menekankan hal itu harus didalami lebih lanjut dan diproses aparat setempat.

"Berdasarkan hasil penelusuran, DP4 yang diserahkan Ditjen Dukcapil kepada KPU RI pada 2017 yang lalu tidak ada NIK tersebut dalam DP4. Jadi Kemendagri tidak mengetahui karena yang berwenang menetapkan DPT adalah KPU. Tapi kami pastikan NIK tersebut tidak ada dalam DP4 yang diserahkan Kemendagri kepada KPU RI," kata Bahtiar.