Gagal menjadi pemegang saham terbesar di KCN, Dirut KBN memperkarakan ke pengadilan dan memutar isu bahwa KCN menguasai aset negara. "Investasi kami tanpa sepeserpun menggunakan uang negara. Mengapa kami dipersulit?"

TAK mudah berinvestasi di Indonesia. Jangankan investor asing, investor lokal pun bisa kesulitan. Bahkan seorang pengusaha yang sudah menggelontorkan uang triliunan sampai pontang-panting menyelamatkan invetasinya yang hingga kini masih terancam melayang. 

Persoalan itu terjadi pada Widodo Setiadi, Direktur Utama PT Karya Citra Nusantara (PT KCN). Investasinya triliunan pada pengembangan Pelabuhan Marunda, Jakarta Utara, benar-benar berada di ujung tanduk. KCN adalah perusahaan patungan antara PT Karya Teknik Utama dan BUMN PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN).

Lihat saja perjuangannya dalam menyelamatkan investasinya sampai dibawa ke meja hijau. Baru-baru ini, di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta juga kandas. Nah, penggugatnya adalah KBN.

"Padahal inivestasi yang kami lakukan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan tentunya mendukung perekonomian negara," kata Widodo kepada bizlaw.id. "Patut diketahui bahwa tak ada satupun uang negara yang digunakan pada pengembangan Pelabuhan Marunda, namun mengapa dipersulit?."

">">">">">">">

Pada intinya, putusan pengadilan tinggi memutuskan tiga hal. Pertama majelis memerintahkan agar pelabuhan Marunda yang sudah dibangun oleh PT KCN yaitu Pier I dan sebagian Pier II diserahkan kepada KBN. 

Anehnya, dalam putusan disebutkan KBN sebagai pengelola pelabuhan. Padahal KBN bergerak dalam bidang kawasan berikat dan logistik. KBN bukanlah badan usaha pelabuhan (BUP), KBN juga tidak memiliki perairan. Sebab itu, ketika ingin mengembangkan pelabuhan, KBN mencari mitra pada 2004. Bahkan sampai melaksanakan tender yang kemudian dimenangkan KTU.

Putusan lainnya, disebutkan KBN memiliki Kepres No 11 Tahun 1992 yang sisi daratnya terdiri dari HPL 1-2 dan 3, termasuk Pier 1, Pier 2, dan Pier 3. 

Menurut Kepres No 11 Tahun 1992, wilayah KBN itu adalah seluas 198 Ha beserta bangunan diatasnya yang terletak di Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing Jakarta Utara. Batasnya adalah sebelah utara Laut Jawa dan kaveling industri, sebelah selatan Sungai Tiram dan saluran air, sebelah barat Cakung Drain, sebelah timur Sungai Blencong, kaveling industri dan gudang amunisi TNI-AL.

Padahal HPL 1-2 dan 3 adalah tahun 1980-an. Sedangkan Pier 1-2-3 adalah perairan yang dikembangkan menjadi pelabuhan sejak 2006. Ketiga adalah menguatkan keputusan Pengadilan Negeri dengan segala pertimbangannya.

Mantan Direktur Utama KBN, Rahardjo, sangat jelas memberikan keterangannya kepada wartawan bahwa kehadiran KCN di Marunda adalah sah. 

KTU memenangkan tender mengembangkan garis batas antara darat dan air di lahan sepanjang 1.700 meter dari Cakung drain di Marunda pada 26 Oktober 2004. Kemudian KBN dan KTU mendirikan KCN dengan komposisi saham 15 persen untuk KBN untuk pengembangan Pelabuhan Marunda. 

Masalah muncul setelah pergantian direksi pada November 2012. Direktur Utama KBN Sattar Taba memunculkan sejumlah persoalan. Mulai dari permintaan saham 50 persen. Namun setelah disetujui justru tidak mampu menyetor, hingga menyebutkan kawasan laut yang sudah dijadikan pelabuhan oleh KCN itu “tiba-tiba” beralih ke swasta. 

Pertanyaannya sekarang, sejauhmana kekuatan kebijakan Presiden Joko Widodo yang memerintahkan seluruh jajarannya untuk memudahkan para pebisnis di Indonesia? 

Padahal Kementerian Perhubungan --sebagai regulator-- sudah menunjuk KCN untuk melakukan konsesi kegiatan pengusahaan jasa kepelabuhan pada terminal KCN di Marunda pada 16 September 2016, yang dilanjutkan dengan penandatangan perjanjian konsesi antara regulator dan KCN.

Namun Sattar menafikan proses tender yang sudah dilakukan KBN, dan berbagai proses legalitas yang ditempuh KCN, bahkan menggugat mitranya ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara.Termasuk menggugat Kementerian Perhubungan.

Ajaib, pada Kamis, 9 Agustus 2018, Pengadilan Negeri Jakarta Utara memenangkan gugatan KBN terhadap KCN, KSOP V Marunda, dan  KTU (swasta pemilik saham KCN).

Semua bukti-bukti yang diajukan tergugat KCN dan Kemenhub tak mendapat penilaian dari majelis hakim. Bahkan majelis memerintahkan KCN dan Kemenhub membayar ganti rugi ke KBN Rp 779 miliar.

Majelis hakim yang diketuai Andi Cakra Alam, menyatakan obyek sengketa yaitu perjanjian konsesi antara KCN dan KSOP V Marunda terhadap aset KBN di Pelabuhan Marunda merupakan perbuatan melawan hukum, cacat hukum, tidak mengikat dan tidak sah, serta batal demi hukum. 

Disebutkanwilayah usaha Pier I, Pier II, Pier III dan bibir pantai sepanjang kurang lebih 1.700 meter merupakan milik sah KBN. Bahkan majelis memerintahkan KCN dan Kemenhub membayar ganti rugi ke KBN Rp 779 miliar secara tanggung renteng.

Sebaliknya, semua bukti-bukti yang diajukan tergugat KCN dan Kemenhub tak mendapat penilaian dari mejalis hakim. Karena itu, Kemenhub mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI. Langkah hukum yang sama juga dilakukan KCN. Namun upaya penyelamatan investasi ini kembali kandas di tangan hakim.

Terbersit dugaan, bahwa sengkarut itu terjadi akibat upaya seorang oknum yang ingin menyingkirkan KCN sebagai pemegang hak konsesi dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub). 

Tak heran jika kemudian  Wakil Ketua Komisi VI DPR, Azam Asman Natawijana, mengatakan kepada wartawan bahwa sengketa investasi antara pihak swasta dan BUMN bisa memicu ketidakpercayaan investor terhadap iklim investasi di Indonesia.

Pertanyaannya sekarang, sejauhmana kekuatan kebijakan Presiden Joko Widodo yang memerintahkan seluruh jajarannya untuk memudahkan para pebisnis di Indonesia? 

Bahkan Jokowi sampai menerbitkan sampai menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang peningkatan daya saing industri, kemandirian industri, dan kepastian berusaha. Bahkan kemudian dikuatkan lagi dengan Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

Namun kenyataannya, sangat banyak investor yang mengalami persoalan yang mirip dengan Widodo. Jelas di sini ada tangan-tangan kuat yang mampu memutar berbagai persoalan menyangkut bisnis, bahkan sampai mengabaikan kebijakan presiden.[]