Bank QNB merasa tidak adanya kepastian hukum serta tidak ada kepastian berusaha di Indonesia.

Bank QNB Indonesia hingga kini masih tersangkut perkara hukum dengan Marimutu Sinuvasan, pemilik perusahaan Textil Texmaco. Bank QNB pun telah melaporkan kasusnya ke Kementerian Koordinator Bidang Perekomian untuk difasilitasi penyelesaiannya.

Kasus ini terkait dengan kredit sebesar 135 juta USD, atau setara Rp1,8 triliun lebih yang diberikan Bank QNB kepada Sindolm Pte. Ltd dan PT Agrawisesa Widyatama. Tepatnya Rp1.861.083.000.000.

Untuk mendapatkan kucuran kredit itu, Bank QNB disodori 15 sertifikat tanah sebagai jaminannya. Tanah-tanah itu berada di Cihambulu, Karangmukti, CIpendeuy, Pringkasap, Salam Jaya, dan Kedaung. Semuanya berada di Subang, Jawa Barat.

Tak banyak informasi tentang Sindopalm Pt.Ltd. Namun, dari namanya, perusahaan ini diduga bermarkas di luar negeri. Situs Bloomberg hanya menampilkan informasi bahwa perusahaan itu berkedudukan di North Bridge Road 739 Singapore dan berdiri pada 2006.

Dua tahun berselang, pada 14 Agustus 2017, Marimutu Sinivasan mengaku sebagai pemilik PT Agrawisesa WIdyatama. Katanya, ia tak menyetujui pemberian jaminan 15 sertifikat tanah itu. Marimutu pun melaporkan Muhamad ALi dan Burhanudin selaku pengurus PT Arawisesa ke Polres Subang. Tuduhannya: mereka dianggap telah mengalihkan aset perusahaan tanpa persetujuan pemiliknya.

Mendapat laporan itu, Polres Subang pun memblokir 15 surat tanah SHGB di Kantor BPN Subang.

Pada 10 Agustus 2017, Pengadilan Negeri Subang mengeluarkan putusan pra peradilan. Isinya: menyatakan pemblokiran 15 surat tanah itu tidak sah.  Artinya, Marimutu Sinivasan kalah.

Namun, kasus itu berlanjut. Manajemen Bank QBN Indonesia ikut diperiksa. Polres Subang juga memeriksa karyawan dan direksi Bank QNB saat menggeledah kantor pusat Bank QNB di kawasan  SCBD Sudirman, Jakarta.  

Sementara menurut Bank QNB, tidak ada perjanjian hukum apapun antara mereka dengan Marimutu Sinivasan.

Bank QNB merasa keberatan atas proses hukum yang ditujukan kepada mereka. Akibatnya, Bank QNB merasa tidak adanya kepastian hukum serta tidak ada kepastian berusaha di Indonesia.  

Sebenarnya, Pokja IV Percepatan Kebijakan Ekonomi yang dipimpin Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly telah menyurati Kabareskrim Polri untuk mempercepat penanganan kasus itu pada 27 Desember 2017 dan 12 Maret 2018. Namun, hingga kini belum ada kejelasan.

Beberapa bulan kemudian, Pokja IV kembali menyurati Irwasum Polri untuk melakukan audit investigas atas kasus itu.

Namun, hingga kini belum juga ada kemajuan berarti.

Itu sebabnya, pada November 2018 lalu, Pokja IV kembali menyurati Kapolri untuk mempercepat penyelesaian kasus itu demi menciptakan kepastian usaha sebagaimana  tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Peningkatan Daya Saing Industri, Kemandirian Industri, dan Kepastian Usaha.[]