Sejumlah investor pontang-panting akibat terjadinya ketidakpastian hukum dalam berbisnis di Indonesia. Lantara tidak adanya keselarasan dan keterbukaan informasi antara lembaga eksekutif dan yudikatif. Benarkah?

PRESIDEN Joko Widodo telah bersusah payah berupaya meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Bahkan untuk itu Jokowi sampai menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang peningkatan daya saing industri, kemandirian industri, dan kepastian berusaha. Bahkan kemudian dikuatkan lagi dengan Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

Namun kenyataannya justru betapa sulit bagi sebagian investor dalam berbisnis di negeri ini. Banyak terjadi ketidakpastian hukum bagi investor di Indonesia. Bahkan seorang pengusaha yang sudah menggelontorkan uang triliunan sampai kesulitan menyelamatkan invetasinya yang terancam melayang. Seperti yang dialami Widodo Setiadi, Direktur Utama PT Karya Citra Nusantara (PT KCN). Investasinya triliunan pada pengembangan Pelabuhan Marunda, Jakarta Utara, bena-benar berada di ujung tanduk. 

Anehnya, ia justru berhadapan dengan BUMN PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) yang tak lain adalah mitra kerjanya. Widodo melalui PT Karya Teknik Utama (KTU) sudah melalui proses pengembangan Pelabuhan Marunda itu secara prosedural, mulai dari mengikuti proses tender hingga mengurus berbagai izin yang diperlukan. Bahkan KTU adalah badan usaha pelabuhan. 

Bagaimana kini nasib investasi saya, anda bisa bayangkan. Padahal saya tidak menggunakan uang negara. Saya sungguh tidak mengerti mengapa bisa terjadi begini.

Ditengah jalan, KBN menggugatnya ke pengadilan. Dan pengadilan, mulai dari tingkat pertama yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Utara hingga Pengadilan Tinggi DKI Jakarta merontokkan KCN. Bahkan KBN juga menggugat Kementerian Perhubungan yang memberi konsesi untuk KCN. "Padahal inivestasi yang kami lakukan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan tentunya mendukung perekonomian negara," kata Widodo kepada bizlaw.id. "Patut diketahui bahwa tak ada satupun uang negara yang digunakan pada pengembangan Pelabuhan Marunda, namun mengapa dipersulit?."

Tak hanya pengusaha lokal, bahkan persoalan ketidakpastian hukum ini juga membelit investor asing. Bahkan dialami Vinmar Overseas Ltd. Perusahaan petrokimia yang berbasis di Texas, Amerika Serikat, ini mengeluhkan soal belum dilaksanakannya eksekusi putusan arbitrase internasional yang diputuskan sejak tujuh tahun lalu. Putusan itu terkait sengketa antara Vinmar Overseas dengan PT Sumi Asih yang pabriknya berada di Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat. 

"Menjadi kekhawatiran besar bagi para investor asing karena mengindikasikan pemerintah Indonesia tidak menempatkan kepastian hukum dan keamanan dalam berinvestasi di Indonesia sebagai prioritas," kata kuasa hukum Vinmar Overseas, Tony Budidjaja.

Kasus ini bermula ketika Vinmar Overseas melakukan perjanjian jual beli palm methyl ester biodiesel dalam jumlah besar pada 13 Desember 2006. Setelah mengirimkan hanya 18.000 metriks ton (MT) dari yang semula dijanjikan 44.000 MT, PT Sumi Asih mengajukan perubahan harga untuk sisa barang sejumlah 22.000 MT. 

Perubahan harga itu ditolak oleh Vinmar Overseas karena tak sesuai dengan perjanjian awal. Perusahaan yang memiliki kantor di 34 negara itu menganggap PT Sumi Asih melanggar perjanjian awal. Lantaran tak ada kata sepakat, Vinmar menganggap PT Sumi Asih wanprestasi. Kasus itu pun dibawa ke arbitrase internasional yang berkantor di New York.

Belum dilaksanakannya eksekusi itu diakibatkan tidak adanya sanksi yang jelas bagi debitor Indonesia yang secara sengaja menghambat pelaksanaan putusan, juga lantara tidak adanya keselarasan dan keterbukaan informasi antara lembaga eksekutif dan yudikatif.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Negeri Bekasi juga sudah mengeluarkan penetapan sita eksekusi, namun hingga sekarang belum berhasil dilaksanakan. Pada 4 Mei 2009, The American Arbitration Association (AAA) menerbitkan putusan yang menghukum PT Sumi Asih untuk membayar ganti rugi kepada Vinmar sebesar US$ 5,578 juta, pre-award interest US$ 355.339, biaya hukum US$ 200.000, dan biaya lainnya. Totalnya US$ 6.133.800 (setara Rp85,7 miliar dengan kurs saat ini) dengan bunga sebesar 5 persen hingga pembayaran dilakukan. 

PT Sumi Asih tak terima dengan keputusan itu. Pada 8 Juni 2010, Sumi Asih membawa kasus itu ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam gugatannya, Sumi Asih mengajukan tiga hal: meminta hakim membatalkan putusan AAA, menyatakan putusan itu tidak berkekuatan hukum, dan menyatakan putusan AAA tak dapat dilaksanakan (non eksekuteur) lantaran bertentangan dengan undang-undang. Namun, gugatan itu kandas di pengadilan. 

Masalahnya, adalah mengapa eksekusi tak pernah bisa dilaksanakan? Menurut Tony, belum dilaksanakannya eksekusi itu diakibatkan tidak adanya sanksi yang jelas bagi debitor Indonesia yang secara sengaja menghambat pelaksanaan putusan, juga lantara tidak adanya keselarasan dan keterbukaan informasi antara lembaga eksekutif dan yudikatif.

Selain pengusaha lokal dan asing tadi, persoalan ketidakpastian hukum juga dialami BUMN. Salah satu kasusnya adalah PT Geo Dipa Energi (Persero). Sebuah kasus yang yang sudah dimenangkan pada 2012, dibatalkan lagi oleh pengadilan lain. Walhasil, hingga kini Geo Dipa masih berkutat dengan persoalan yang sama. Akibatnya, perusahaan BUMN itu kesulitan saat hendak mengembangkan bisnisnya. 

Geo Dipa Energi adalah perusahaan yang mengelola dan mengembangkan area panas bumi Dieng di Jawa Tengah dan panas bumi di Patuha, Jawa Barat. Energi panas bumi itu menghasilkan energi listrik lewat Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP). Saat itu, proyek tersebut adalah bagian dari program percepatan dan pembangunan pembangkit listrik 10 ribu Megawatt. 

Untuk mengerjakan proyek senilai USD 488,9 juta itu, Geo Dipa menggandeng PT Bumigas Energi. Pada 1 Februari 2005, kedua pihak menandatangani perjanjian kerjasama. Namun, proyek itu sempat terbengkalai. Geo Dipa lantas membawa kasusnya ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). BANI mengabulkannya. 

Bumigas tak terima, dan mengajukan berbagai upaya hukum. Mulai dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, hingga banding dan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Semuanya ditolak. Kemudian Geo Dipa memulai babak baru dengan PLTP Patuha Unit 1 dengan kapasitas 55 MW. Untuk pendanaan, digandenglah Bank BNI. Mitra yang terpilih adalah Konsorsium Marubeni Corporation dan PT Matlamat Cakera Canggih. Mulai dibangun sejak Mei 2012, PLTP Patuha 1 mulai beroperasi pada September 2014. 

Bahkan  membuat pencairan pinjaman pun tertunda. Calon pemberi pinjaman dana memilih menunggu perkembangan proses hukum antara Geo Dipa dengan Bumigas. 

Rupanya Bumigas mengajukan gugatan yang semula telah kandas hingga ke Mahkamah Agung itu ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan hasilnya menolak permohonan putusan BANI. Namun di Mahkamah Agung, Bumigas menang. Putusan BANI dibatalkan. Dengan penolakan itu, perjanjian kerjasama antara Geo Dipa dengan Bumigas yang semula dibatalkan oleh BANI, hidup lagi. 

Dampak putusan itu, Bumigas meminta ganti rugi, juga meminta agar PLTP Patuha unit 1 yang sudah beroperasi dialihkan ke mereka. Padahal, itu sudah menjad aset negara. Bahkan  membuat pencairan pinjaman pun tertunda. Calon pemberi pinjaman dana memilih menunggu perkembangan proses hukum antara Geo Dipa dengan Bumigas. 

Itu baru tiga kasus sengkarut bisnis akibat ketidakpastian hukum yang diurai bizlaw.id. Kasus serupa sangat banyak terjadi di negeri ini. Tergambar bagaimana ketidak pastian hukum itu terjadi sampai mengabaikan kepentingan nasional yang lebih besar. Dampaknya, sangat banyak investasi yang terhambat. 

Kenyataan ini menunjukkan bagaimana kebijakan presiden bisa kandas akibat ketidakpastian hukum di negara yang dipimpinnya ini. []

">">">">">">">