Permasalahan antara PT Geo Dipa Enegeri dengan PT Bumigas Energi yang telah berlangsung enam tahun telah menghambat pemenuhan kebutuhan tenaga listrik. 

Ketidakpastian hukum masih menjadi momok bagi dunia usaha di negeri ini. Padahal, kepastian hukum adalah salah satu aspek penting dalam berinvestasi. Tak jarang, sebuah kasus yang telah dimenangkan, bisa berbalik menjadi kekalahan pada tingkat berikutnya. 

Itulah yang dialami PT Geo Dipa Energi (Persero). Sebuah kasus yang yang sudah dimenangkan pada 2012, dibatalkan lagi oleh pengadilan lain. Walhasil, hingga kini Geo Dipa masih berkutat dengan persoalan yang sama. Akibatnya, perusahaan BUMN itu kesulitan saat hendak mengembangkan bisnisnya. 

Padahal, Geo Dipa Energi adalah perusahaan milik negara, lewat Kementerian Keuangan yang menguasai 93,3 persen saham. Sedangkan sisa 6,7 persen dipegang PT PLN (Persero) yang notabenenya juga milik negara. 

Berdiri pada 5 Juli 2002, Geo Dipa Energi dibuat untuk mengelola dan mengembangkan area panas bumi Dieng di Jawa Tengah dan panas bumi di Patuha, Jawa Barat. Energi panas bumi itu menghasilkan energi listrik lewat Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP). Saat itu, proyek tersebut adalah bagian dari program percepatan dan pembangunan pembangkit listrik 10 ribu Megawatt. 

Untuk mengerjakan proyek senilai USD 488,9 juta itu, Geo Dipa menggandeng PT Bumigas Energi. Pada 1 Februari 2005, kedua pihak menandatangani perjanjian kerjasama. Namun, proyek itu sempat terbengkalai. Bumigas dinilai wanprestasi. Tak menjalankan kewajibannya. 

Geo Dipa lantas membawa kasusnya ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Ini adalah lembaga penyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Geo Dipa ingin perjanjian kerjasama dengan Bumigas dibatalkan. Dengan begitu, mereka bisa mencari mitra lain agar proyek bisa dirampungkan. 

Dengan penolakan itu, perjanjian kerjasama antara Geo Dipa dengan Bumigas yang semula dibatalkan oleh BANI, hidup lagi. "

Setahun kemudian, BANI mengeluarkan putusan. Isinya: mengabulkan permohonan Geo Dipa. Bumigas tak terima, dan mengajukan berbagai upaya hukum. Mulai dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, hingga banding dan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Semuanya ditolak. Terakhir adalah putusan MA Nomor 16PK/PDT SUS/2010 tertanggal 26 Mei 2010. 

Sejak putusan peninjauan kembali itu keluar, mestinya Geo Dipa tidak punya ikatan kerjasama lagi dengan Bumigas. Perusahaan plat merah itu kemudian memulai babak baru: mencari rekan kerja baru dan memulai pekerjaan kontruksi pembangunan PLTP Patuha Unit 1 dengan kapasitas 55 MW. Untuk pendanaan, digandenglah Bank BNI. 

Mitra yang terpilih adalah Konsorsium Marubeni Corporation dan PT Matlamat Cakera Canggih. Mulai dibangun sejak Mei 2012, PLTP Patuha 1 mulai beroperasi pada September 2014. 

Namun, Bumigas rupanya belum menyerah. Mereka kembali mengajukan gugatan yang semula telah kandas hingga ke Mahkamah Agung. 

Dalam gugatan babak kedua ini, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan menolak permohonan putusan BANI. Namun, Mahkamah Agung kemudian mengabulkannya lewat putusan Nomor 586 K/PDT.SUS/2012 tertanggal 24 Oktober 2012. Pertimbangan MA,  putusan BANI dibatalkan karena "adanya tipu muslihat." 

Geo Dipa pun kemudian mengajukan permohonan balik ke Mahkamah Agung, namun dinyatakan tak dapat diterima. Putusan itu keluar pada 20 Februari 2014 dan 28 Mei 2015. Dengan penolakan itu, perjanjian kerjasama antara Geo Dipa dengan Bumigas yang semula dibatalkan oleh BANI, hidup lagi. 


PLTP Dieng | Foto: Antara 

Merasa di atas angin, Bumigas meminta renegosiasi syarat dan ketentuan yang tertuang dalam perjanjian semula 10 tahun sebelumnya pada 2005. 

Dalam renegosiasi itu, Bumigas meminta ganti rugi, juga meminta agar PLTP Patuha unit 1 yang sudah beroperasi dialihkan ke mereka. Padahal, itu sudah menjad aset negara. 

Permintaan itu ditolak Geo Dipa. Selain dinilai tidak berdasar, juga berpotensi merugikan keuangan negara. 

Saat ini, Geo Dipa bermaksud mengembangkan proyek Dieng dan Patuha dengan membangun PLTP Patuha unit 2 dan 3. Skema pendanaannya melalui penambahan modal negara dan pinjaman pihak ketiga. 

Namun, pembatalan putusan BANI oleh Mahkamah Agung membuat pencairan pinjaman itu tertunda. Calon pemberi pinjaman dana memilih menunggu perkembangan proses hukum antara Geo Dipa dengan Bumigas. 

Di sisi lain, Bumigas juga melaporkan sejumlah direksi dan mantan direksi Geo Dipa ke Bareskrim Mabes Polri. Tak tanggung-tanggung, ada 5 kasus yang dilaporkan pada rentang waktu 2105 hingga 2016. Diantaranya, direksi Geo Dipa dituduh memberikan keterangan palsu. Hal lain, Bumigas menuduh Geo Dipa membangun pembangkit listrik panas bumi tanpa izin. Padahal, izinnya sudah dikantongi PLN selaku induk Geo Dipa. Hingga kini, kasus itu belum ada kejelasannya.  


Mengadu ke Pemerintah 

Merasa kasusnya berlarut-larut, Geo Dipa kemudian mengadukan hal ini ke sejumlah instansi pemerintahan pada 2017. Diantaranya, Kejaksaan Agung, Kemenko Perekonomian, Kemenko Polhukam, hingga ke KPK. 

Pada 16 Februari 2017, Geo Dipa menyurati KPK meminta klarifikasi rekening bank milik PT Bumigas Energi yang disebut berada di Bank HSBC Hongkong. Sebab, dalam suratnya kepada Geo Dipa, Bumigas mengaku telah mendapat setoran dana pada 29 April 2005 sebesar 40 juta Hongkong Dolar dari investornya yang disebut dari Honest Group Holdings Limited. Itu setara dengan 5.160.000 USD saat itu. 

Namun, dalam surat yang diteken oleh Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan, disebutkan bahwa transaksi tersebut tidak dapat ditelusuri karena diluar periode penyimpanan data HSBC Hongkong. Selain itu, menurut informasi yang didapat KPK, PT Bumigas Energi tidak memiliki rekening di HSBC Hongkong baik dalam status aktif maupun yang telah ditutup. 

Pada 8 November 2018, Geo Dipa kembali menyurati Kemenko Perekonomian, minta difasilitasi jalan keluarnya. Pada 15 Januari 2019, kasus itu dilimpahkan Pokja IV Satgas Paket Percepatan Ekonomi (PKE). 

"Menimbang bahwa proyek PLTP Dieng dan PLTP Patuha merupakan proyek yang termasuk di dalam Program Infrastruktur Kelistrikan 35.000 MW, mohon kiranya dapat menjadi prioritas untuk difasilitasi penyelesaiannya bersama pemangku kepentingan," tulis Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Montty Girianna.  

Sekretaris Pokja IV Satgas PKE Irjen Carlo Tewu yang juga Deputi Bidkor Kamtibmas Kemenko Polhukam yang memfasilitasi penyelesaiannya, lantas menyurati sejumlah pihak terkait termasuk Kabareskrim Polri agar mempercepat penanganan kasus yang dilaporkan Bumigas pada 2015 dan 2016 lalu. 

Menurut Carlo Tewu, permasalahan antara PT Geo Dipa Enegeri dengan PT Bumigas Energi yang telah berlangsung enam tahun telah menghambat percepatan pelaksanaan berusaha serta pemenuhan kebutuhan tenaga listrik. 

Carlo Tewu mengatakan Pokja IV mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan persoalan ini. "Bagaimana pun investasi tidak boleh terhambat. Sebab itu juga menyangkut kepentingan nasional dalam menjamin kenyamanan berinvestasi di Indonesia," katanya.

Begitulah. Maka ketika aliran dana investasi tak sesuai target, lalu siapa biang keladinya? []