Di satu sisi kita dapat laporan, di sisi lain pendapatan negara biasa-biasa saja, harga timah di pasar dunia juga kita jadi penonton saja, kalah sama Malaysia dan Singapore, di samping terjadi dampak kerusakan ekologi dan lingkungan. 

ADA dua hal yang menjadi inti di dunia pertambangan dan migas, yaitu legal dan ilegal. Dari sudut pandang legal maka tidak menjadi persoalan jika korporasi menjalankannya sesuai peraturan perundang-undangan. Jika ilegal, jelas berurusan dengan aparat penegak hukum.

Maka untuk membahas pertambangan dan migas tak akan lengkap jika tanpa bicara dengan Direktur Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, Brigadir Jenderal Polisi Fadil Imran. Sebab, dari Dirtipiter inilah bisa diketahui kondisi riil di wilayah pertambangan di seluruh Indonesia.

Karena itu, wartawan bizlaw.id, menemui Brigjen Pol Fadil Imran untuk sebuah wawancara khusus di ruang kerjanya di Bareskrim Polri, Jakarta Pusat. Kali ini membahas soal pertambangan timah ilegal di kawasan Bangka Belitung.

Berikut petikannya: 

Mengapa kepolisian menindak sejumlah perusahaan pertambangan timah di Bangka Belitung?

Ada beberapa hal yang terjadi. Pertama ada laporan dari PT Timah bahwa lahan tempat pengembangan mereka itu banyak diserobot oleh para penambang-penambang ilegal. Yang kedua, laporan dari berbagai LSM bahwa banyak kerusakan-kerusakan lingkungan. Ada penambangan, tapi karena tidak ada yang bertanggung jawab, bukan korporasi , setelah eksplotasi tidak ada penghijauan kembali. Itu semua kita analisa, dan kemudian kita turun ke lapangan.

Apakah ada faktor lain yang mendorong kepolisian untuk bertindak?

Benar. Faktor-faktor lain itu seperti Indonesia ini konon merupakan salah satu negara penghasil timah terbesar di dunia. Tapi kok dalam bursa timah internasional kita itu sebagai penonton. Padahal kalau timah kita dikelola secara baik, kita bisa ikut menentukan harga. Nah yang menjadi lucu kenapa Singapore dan Malaysia itu mengungguli kita. Ini kan sebuah pertanyaan besar. Ada apa ini? 

Ini menarik. Di satu sisi kita dapat laporan, di sisi lain pendapatan negara biasa-biasa saja, harga timah di pasar dunia juga kita jadi penonton saja, kalah sama Malaysia dan Singapore di samping terjadi dampak kerusakan ekologi dan lingkungan. 

Nah, di sisi lain kami melihat bahwa di situ ada pelanggaran pidana yang melanggar UU Minerba pasal 161: barang siapa melakukan penambangan, pengolahan, perdagangan, yang tidak sesuai dengan ketentuan seperti tidak ada izin, itu bisa dipidana. Ancaman hukumannya pidana penjara sembilan tahun. 

Bagaimana hasil investigasi kepolisian?

Temuan kita ternyata banyak smelter di sana. Ada 25 sampai 30 smelter selain PT Timah. Ternyata smelter-smelter ini bekerja tidak di IUP-nya masing-masing melainnya di tempat lain. Memang mereka pegang IUP-nya, tetapi setelah kita cek, mereka mengambil pasir timah ini bukan di lokasi IUP-nya. Ternyata dari penambang-penambang liar itu. 

Akhirnya kami putuskan untuk menindak terhadap satu perusahaan. satu smelter. PT PMP namanya. Setelah kita lakukan penindakan, betul sumber pasir timahnya itu memang bukan di lokasi IUP-nya, bahkan mereka ambil dari lokasi IUP-nya PT Timah. Ini kan tidak benar. 

Bukankah setiap melakukan kegiatan perusahaan pertambangan itu sudah menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Belanja (RKAB)? 

Benar, di situ tertuang volumenya, tempatnya, dan itu kan dikeluarkan oleh Pemda. Makanya saya juga berharap teman-teman di Pemda Bangka Belitung juga memperbaiki sistem pengeluaran RKAB itu. Apakah mereka betul-betul bekerja di lokasi yang diizinkan. 

Jika itu dilaksanakan dengan benar maka  pendapatan negara juga bisa bertambah, ekosistem tempat mereka mengambil pasir timah itu juga harus direklamasi, masyarakat juga mendapatkan dana CSR. Jadi semua terselamatkan. 

Kalau tidak, negara rugi, lingkungan rusak, masyarakat setempat juga tidak mendapat manfaat maksimal dari kegiatan pertambangan yang berlangsung bertahun-tahun, kecuali hanya untuk sekelompok orang.  

Dan yang paling penting, secara internasional kita ikut menentukan harga timah batangannnya itu. 

Penyidikan di PT PMP bagaimana hasilnya?

Penangkapan PT PMP itu, ternyata dia memproduksi timah-timah batangan itu dari pasir timah yang bukan berasal dari lokasi IUP-nya. Kita menyita peralatan di smelter, kita menyita pasir timah, kita menyita timah batangan 50 ton yang siap ekspor itu. Jadi begitu. Kalau Pak Kapolri mengatakannya hit and fix. Setelah kita melakukan penegakan hukum, kemudian kita perbaiki sistem-sistem yang tidak benar tadi. 

Ketika misalnya, ada perampokan dengan korbannya lima orang, kita bereaksinya luar biasa, tetapi ketika ada korban kejahatan lingkungan yang bahkan korbannya bisa ribuan orang, reaksi kita biasa saja. Padahal itu menimbulkan dampak jangka panjang.

Bagaimana dengan RKAB yang juga ada unsur keterlibatan aparat di pemerintahan?

Kita kasih tahu teman-teman di Pemda bahwa RKAB itu harus dibuat betul-betul, kemudian diawasi karena kalau itu asal-asal dan tidak diawasi, itu pidana. Misal, sudah tahu volume produksinya sekian ton per tahun, tapi mereka mengeluarkan RKAB melebihi itu, itu bisa dipidana. Kan itu palsu artinya. Ini juga pelajaran buat kita, sehingga tidak sembarangan juga mengeluarkan izin. 

Sekarang kita juga sidik kasus terpisah. Yang laporan-laporan palsu pertambangannya itu kita juga sidik. Itu kira-kira gambaran besarnya. Sekarang berkas perkaranya sudah kita kirim ke Kejaksaan, tapi ada petunjuk yang harus kita lengkapi. 

Apakah ada perkembangan positif dari sisi pendapatan negara, setelah penindakan itu?

Nanti bisa ditanyakan ke PT Timah seberapa besar sekarang peningkatan pendapatan mereka. Saya dengar terakhir, tapi tolong dicek lagi, dalam tiga bulan terakhir ini pendapatan mereka meningkat tajam. Dari tadinya hanya sekitar 400 miliar, sekarang kalau tidak salah dalam tiga bulan terakhir atau satu tahun terakhir menjadi Rp1,2 triliun. Itu kan luar biasa.  

Nah, yang agak unik saya baca, kenapa tindakan polisi menegakkan hukum, kenapa ICDX yang bereaksi? 

Dalam tata kelola ini memang ada lubang-lubang yang perlu diperbaki. Itu yang tadi saya bilang hit and fix. ICDX juga kan ada beberapa elemen di dalamnya. Kalau kita mau beli sesuatu, kita harus yakin barangnya bagus tidak? Kedua, anda harus yakin ini barangnya berasal dari sumber yang benar tidak? Bukan dari tindak pidana, gak? Harus dong..iya kan. Nah, fungsi itu harusnya juga berjalan dengan baik. Jadi tidak boleh  menjual barang yang ilegal. Itu yang menjadi persoalan. 

Soal ini kami sudah jelaskan ke ICDX. Kalau itu tanggung jawabnya Surveyor Indonesia selaku lembaga pengawasan kualitas timah harusnya kan elemen-elemen yang ada di dalam situ juga mengkomunikasikan. 

Selain timah di Bangka Belatung, bagaimana dengan tambang lainnya, emas misalnya?

Kami kan bertahap melakukan penegakan hukum dan perbaikan sistem. Nanti kita setelah timah ini bisa kita benahi dengan baik, bisnis proses pertambangan well management, penambangannya sudah benar, tradingnya sudah benar, mungkin kita akan pindah ke jenis-jenis minerba yang lain seperti misalnya nikel, bouksit, emas dan lain-lain. 

Kita juga sedang memetakan pertambangan skala kecil yang menggunakan logam berat seperti merkuri dan sianida. Itu kan juga dampaknya luar biasa. Kami kan juga sedang memperbaiki Gunung Botak di Maluku. Itu pertambangan emas yang menggunakan logam berat jenis sianida dan merkuri. Sekarang kita sedang sidik juga itu perusahaan-perusahaan yang melakukan pertambangan yang menurut kami ada pelanggaran hukumnya. 

Kalau kita lihat di Pulau Buru itu, di Sungai Anahoni itu benar-benar mengerikan. Pohon-pohon pada mati itu di sana. Karena banyak kandungan emas yang berada di hutan rakyat, di lahan masyarakat, tanah adat, yang kemudian dikomersialkan oleh pemilik lahan. Itu yang perlu disentuh, dibenahi, dan diperbaiki. 

Begitu juga dengan batubara. Satu-satu lah. Nanti kita akan bergerak ke sana juga. 

Apakah kepolisian mendapat dukungan di sini? 

Tentu. Bahkan kita juga tidak bergerak sendiri. Kemarin kita rapat dengan KLHK, dengan Kementerian ESDM, bagaimana melihat fenomena tambang-tambang skala kecil ini yang menggunakan logam berat yang berbahaya. Kalau memang itu bisa dikelola langsung oleh rakyat, bagaimana pendampingannya. Jadi disamping penindakan, kami juga ikut melakukan pencegahan dan edukasi. Penegakan hukum ini kan bagian dari sosialisasi hukum juga. 

Apalagi ini kan tidak hanya soal kepentingan ekonomi, tetapi juga berdampak pada lingkungan. Kejahatan lingkungan. Kadang kita sering salah persepsi. Ketika misalnya, ada perampokan dengan korbannya lima orang, kita bereaksinya luar biasa, tetapi ketika ada korban kejahatan lingkungan yang bahkan korbannya bisa ribuan orang, tetapi kita reaksinya biasa saja. Padahal itu menimbulkan dampak jangka panjang. Jadi mindset ini yang harus diubah. Bayangkan kalau semua hutan kita jadi lahan perkebunan tanpa izin, kan berbahaya. 

Untuk efek jera dari perusahaan-perusahaan itu bagaimana?

Bukti sekarang mereka yang maling-maling dari lahan yang bukan miliknya, sekarang berhenti kok mereka. Kami Polri tidak melarang pertambangan, tetapi sesuai ketentuan. Kalau izinnya di lokasi A, ya jangan ambil di lokasi B. Begitu..

Baca juga:
'Hit and Fix' Berantas Timah Ilegal