Penempatan Wimboh ditampuk pimpinan OJK tentu sudah melalui proses rekam jejak yang jelas pada kariernya. Wimboh mulai menapaki karir di Bank Indonesia (BI) pada 1984. Saat itu dia menjabat sebagai pemeriksa dan pengawas bank. 

OTORITAS Jasa Keuanga (OJK) punya lima kebijakan strategis di tahun 2019 dalam rangka menggenjot sektor keuangan nasional di tengah ketidakpastian global yang masih membayangi ekonomi nasional.

Kebijakan itulah yang dikawal Wimboh Santoso sejak ia terpilih menjadi Ketua Dewan Komisioner OJK untuk periode 2017-2022. Ia  mengatakan, lima kebijakan dan inisiatif itu diarahkan juga untuk mendukung pembiayaan sektor-sektor prioritas pemerintah.

Tujuannya, kata Wimboh, adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemberdayaan UMKM dan masyarakat kecil,  inovasi teknologi informasi industri jasa keuangan serta reformasi internal dalam pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan.  

Penempatan Wimboh ditampuk pimpinan OJK tentu sudah melalui proses rekam jejak yang jelas pada kariernya. Wimboh mulai menapaki karir di Bank Indonesia (BI) pada 1984. Saat itu dia menjabat sebagai pemeriksa dan pengawas bank. 

Pria kelahiran Boyolali 15 Maret 1957 ini menyelesaikan pendidikan ekonominya dari Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Kemudian pada 1992, Wimboh melanjutkan sekolah mengambil jurusan Business Administration di University of Illinois, Amerika Serikat (AS). Setelah gelar Master didapat, Wimboh melanjutkan untuk mengambil program doktoral pada 1995 dan berhasil mendapatkan gelar PhD di bidang Financial Economic di Loughborough University pada 1999.

Di bank sentral, Wimboh merupakan sosok penting untuk reformasi perbankan nasional paska krisis 1997/1998 yang melanda Indonesia. 

Saat itu, ayah 3 anak ini berada di Direktorat Penelitian dan pengaturan perbankan dan memulai penerapan risk management, Good corporate governance, risk based supervision dan transformasi sektor pengawasan bank di BI.

Wimboh yang saat itu menjadi Direktur Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan berhasil membentuk unit Stabilitas Sistem Keuangan di BI. 

Dia juga membidani pembentukan OJK dan menyiapkan pembentukan Jaring Pengaman Sistem Keuangan yang bekerjasama dengan Kementerian Keuangan sebagai cikal bakal OJK saat ini.

Pada 2012, Wimboh menjadi Kepala Perwakilan BI di New York. Baru 10 bulan, Wimboh yang riset dan papernya sering di publikasikan di dalam dan luar negeri ini, didaulat menjadi Direktur Eksekutif IMF mewakili ASEAN plus Fiji, Tonga dan Nepal hingga April 2015.

Terakhir pada 2015, Wimboh menggantikan Darmin Nasution sebagai Komisaris Utama Bank Mandiri yang diangkat menjadi Menko Perekonomian.

Dua tahun kemudian dia mengomandoi OJK. Bagi Wimboh, OJK akan mendorong, memfasilitasi, dan memberikan insentif kepada calon emiten melalui penerbitan efek berbasis utang/syariah, Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT), Efek Beragun Aset (EBA), Dana Investasi Real Estate (DIRE), Dana Investasi Infrastruktur (DINFRA), instrumen derivatif berupa Indonesia Goverment Bond Futures (IGBF), Medium-Term-Notes (MTN), dan pengembangan produk investasi berbasis syariah, di antaranya Sukuk Wakaf.

Selain itu, katanya, OJK juga mendorong realisasi program keuangan berkelanjutan dan blended finance untuk proyek-proyek ramah lingkungan dan sosial termasuk 31 proyek yang disepakati dalam forum pertemuan tahunan IMF-World Bank Oktober lalu di Bali.

Ia menambahkan, bahwa OJK mendorong lembaga jasa keuangan meningkatkan kontribusi pembiayaan kepada sektor prioritas seperti industri ekspor, substitusi impor, pariwisata maupun sektor perumahan.

OJK mendorong realisasi program Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata bekerja sama dengan instansi terkait, diantaranya melalui pengembangan skema pembiayaan serta ekosistem pendukungnya, termasuk asuransi pariwisata, dukungan pendampingan kepada pelaku UMKM dan mikro di sektor pariwisata. 

"Selain itu, Kami juga mendukung percepatan peran Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dalam mendorong ekspor," kata Wimboh. OJK terus berusaha memperluas penyediaan akses keuangan bagi UMKM dan masyarakat kecil di daerah terpencil yang belum terlayani lembaga keuangan formal.

Lebih lanjut, kata Wimboh, OJK akan meningkatkan kerja sama dengan Lembaga dan instansi terkait, di antaranya dalam rangka memfasilitasi penyaluran KUR dengan target sebesar Rp 140 triliun. Khususnya dengan skema klaster bagi UMKM di sektor pariwisata dan ekspor, pendirian Bank Wakaf Mikro menjadi sekitar 100 lembaga pada akhir tahun 2019, percepatan pembentukan 100 BUMDes Center di berbagai daerah bekerja sama dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan tujuan optimalisasi aktivitas ekonomi masyarakat desa, termasuk juga penyaluran KPR Milenial, Bansos Non-Tunai, MEKAAR dan juga UMi. 

Lembaga jasa keuangan juga akan didorong untuk meningkatkan akses keuangan ke daerah-daerah terpencil melalui pemanfaatan teknologi, seperti perluasan Laku Pandai (branchless banking) dalam menjadi agen penyaluran kredit mikro di daerah.[]