Majelis hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memang telah mengetuk palu: menerima perjanjian damai masa penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) PT Internux.

KASASI yang dilontarkan Kemenkominfo membuat  Bolt kembali terancam pailit. "Kita sudah mengajukan kasasi pada 22 November 2018 kemarin," kata Kepala Bagian Bantuan Hukum Direktorat Jenderal Sunber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Kominfo Fauzan Priyadhani.

Pernyataan yang sudah ditayangkan di laman kontan.co.id, pada Kamis (6/12), itu sampai hari ini masih menarik untuk dicermati. 

Ada dua dalil utama dalam memori kasasi yang diajukan Kominfo. Pertama soal kategori tagihan, dan kedua ihwal skema restrukturisasi yang diajukan Internux.  Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) produsen modem Bolt ini, Kominfo berupaya menagih utang yang berasal dari biaya penggunaan Izin Pita Frekuensi Radio (IPFR) yang belum dibayar Internux sejak 2016 hingga 2018 senilai Rp 463 miliar.

Nah, tagihan Kominfo dikelompokkan sebagai konkuren (tanpa jaminan). Padahal menurut Fauzan, tagihan IPFR merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sehingga tagihan mestinya dimasukan dalam kategori preferen (prioritas).

"Kedua terkait perjanjian perdamaian, bahwa skema pembayaran yang diajukan debitur bertentangan dengan regulasi yang ada," kata Fauzan. Dalam proposal perdamaian, Internux berpeluang untuk membayar utang Kominfo hingga 30 tahun pasca homologasi atau hingga 2048. Di samping itu, disebutkan pula bahwa Kominfo tak bisa mencabut IPFR.

Ini yang menurut Fauzan bertentangan, sebab IPFR Internux sejatinya akan berakhir tahun depan. Pun jika ada tambahan penggunaan maksimal hanya 10 tahun atau hingga 2029.

Upaya kasasi sendiri dapat dilakukan oleh para pihak dalam PKPU maupun kreditur lainnya yang tak puas atas putusan homologasi.

Sebagaimana pasal 285 ayat (4) UU 37/2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Pasal tersebut menyatakan terhadap homologasi berlaku mutatis mutandis alias merujuk pasal 11; pasal 12; dan pasal 13 yang menjelaskan soal pengajuan kasasi.

"Dalam kasasi kita minta dua hal agar majelis hakim menolak perjanjian yang telah disahkan, dan membatalkannya. Jika merujuk UU 37/2004 konsekuensinya memang debitur harus dinyatakan pailit," sambung Fauzan.

Meski demikian Fauzan bilang, Intensi Kominfo mengajukan kasasi bukan dalam rangka mempailitkan Internux. Kominfo sekadar tak menyetujui proposal perdamaian Internux

"Intinya kami tidak menyetujui skema restrukturisasi kepada Kominfo saja. Jadi niatnya memang bukan untuk mempailitkan, karena perlu diperhitungkan juga bagaimana akibatkan terhadap ekosistem industrinya nanti," jelas Fauzan.

Terkait kasasi yang diajukan Kominfo, belum ada jawaban atau konfirmasi dari Internux.

Rabu, 14 November 2018, majelis hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memang telah mengetuk palu: menerima perjanjian damai masa penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) PT Internux, produsen Bolt serta cicit Grup Lippo. Artinya, anak usaha PT First Media Tbk., ini selamat dari kepailitan.

“Dalam laporan hakim pengawas, kami tidak menemukan ada alasan untuk menolak homologasi sebagaimana ditentukan Pasal 285 ayat (2) UU 37/2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Sehingga, rencana perdamaian wajib disahkan,” kata Ketua Majelis Hakim Abdul Kohar. (Dalam KBBI, homologasi adalah pengesahan oleh hakim atas persetujuan antara debitur dan kreditur untuk mengakhiri kepailitan.)

Namun, tak semua kreditur senang atas putusan itu. Ada 12 kreditur menolak proposal perdamaian dari Internux. Meski begitu, mereka tak bisa apa-apa sebab kalah suara. Ada lebih banyak kreditur yang setuju atas putusan tersebut.

Dalam proses PKPU, PT Internux punya 276 kreditur, terdiri dari 2 kreditur separatis dan 274 kreditur konkuren. Kreditur separatis adalah mereka yang memegang jaminan, sedangkan konkuren tidak. Total utang Internux kepada para kreditur mencapai Rp4,72 triliun.

Jumlah kreditur memang tampak gembung, tapi sebagian besar—yakni 224 kreditur—adalah kreditur perorangan, dengan total utang hanya Rp135,3 juta. Selebihnya, 51 kreditur perusahaan dan 1 kreditur dari pemerintah.

Dengan utang sebesar itu dan jumlah kreditur sebanyak itu, tak butuh waktu lama bagi Internux untuk mencapai perdamaian dalam PKPU. Cukup sekali ajukan proposal. Voting. Damai. Selesai.

Sejak putusan permohonan PKPU dibacakan pada 17 September 2018, Internux hanya butuh 43 hari untuk mencapai perdamaian. Tidak ada perpanjangan masa PKPU untuk perbaikan proposal; satu hal yang lazim jika proposal ditolak banyak kreditur.

Internux tak membutuhkan itu. Sebab, mayoritas kreditur sudah setuju dengan apa yang ditawarkan. Padahal, sebagian kreditur menilai proposal itu mengada-ada sebab Internux membuat batas maksimal pembayaran utang hingga 360 bulan atau 30 tahun.

Hal begitu mungkin sekali terjadi sebab mayoritas kreditur memiliki afiliasi dengan First Media, induk Internux, atau bahkan grup besarnya, Lippo. Dalam penelusuran Tirto.id, ada 17 kreditur yang jelas sekali terafiliasi dengan Grup Lippo. Ke-17 kreditur ini saja sudah menguasai 70 persen hak suara. Penentuan hak suara berdasarkan total tagihan: semakin besar tagihan, semakin besar hak suara.

Maka, semua kreditur yang terafiliasi dengan Grup Lippo itu setuju atas proposal perdamaian. Total, mereka mengisi 86 persen hak suara dari kreditur yang menyetujui proposal perdamaian.

Salah satu kreditur yang terafiliasi dengan Grup Lippo adalah PT Prima Wira Utama (PWU). Jumlah tagihannya paling besar: mencapai Rp1,44 triliun atau 30,5 persen dari total utang Internux dalam PKPU.

PWU adalah anak usaha First Media yang baru diakuisisi pada Desember 2014. Ia mengembangkan bisnis penguat sinyal dan infrastruktur Wi-fi.

Setiap tahun, Kementerian Komunikasi dan Informatika menerima laporan tahunan dari Internux. Kementerian heran mengapa tiba-tiba dalam proses PKPU ada tagihan dari PWU, sementara dalam laporan keuangan yang pernah diterima Kominfo, sejak 2016, tidak pernah tercantum bahwa Internux punya utang sebesar itu kepada satu perusahaan.

“Tagihan sebesar Rp1,4 triliun itu enggak pernah terlihat sebenarnya dalam data laporan keuangan Internux,” ujar Fauzan Priyadhani, Kepala Hukum Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika dari Kominfo. "Tiba-tiba muncul ketika PKPU, Internux punya utang satu triliun lebih kepada PWU," tambah Fauzan. []