Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) menilai maraknya mafia pailit di industri properti dapat mengancam pemulihan ekonomi nasional yang tengah bangkit dari COVID-19. Maraknya kasus kepailitan ini menciptakan potensi krisis baru bagi perekonomian Indonesia.

"Jika tidak ada perhatian dan penanganan yang tepat, dampak dari masalah ini secara sistemik dapat mempengaruhi ratusan industri berikut dengan puluhan juta tenaga kerja," ujar Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Ajib Hamdani, dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (12/10).

Penegasan itu terkait dengan pernyataan Ketua Lembaga Advokasi Konsumen Properti Indonesia (LAKPI) Erwin Kallo sebelumnya bahwa saat ini banyak mafia dan sindikat pailit dalam proyek properti.

Menurut Ajib, salah satu modus yang terjadi adalah pengembang properti mempailitkan perusahaannya sendiri. Pengembang tersebut telah berhasil menjual hampir seluruh unit apartemen yang akan dibangun. Namun setelah terjual proyek tersebut mandeg kemudian muncul gugatan pailit.

Di tengah perjuangan untuk bangkit, lanjutnya, industri properti yang menghadapi anjloknya penjualan harus menghadapi persoalan serius akibat marak bermunculan oknum tidak bertanggung jawab yang menjadi mafia dan sindikat pailit dalam proyek properti.

"Kasus seperti ini sebelumnya sempat ramai terjadi pada 2012 dan 2014," katanya.

Ia menjelaskan, kelonggaran dalam undang-undang juga menjadi salah satu faktor kembali ramainya kasus kepailitan tersebut.

Padahal, kata dia, industri properti mulai menunjukkan performanya dengan memimpin sebagai industri dengan kenaikan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang terkoreksi cukup dalam yakni 1,26 persen di sesi I perdagangan pada September 2020.

"Sektor properti memimpin penguatan dengan kenaikan 1,46 persen ke level 301,16 bulan lalu. Jangan sampai kontribusi pengusaha sektor properti nasional sia-sia karena kurang maksimalnya perlindungan baik kepada pelaku usaha maupun konsumennya. Sayang sekali jika capaian tersebut tidak didukung dengan aturan yang dapat menjaga progres pemulihan ekonomi nasional," tambahnya dikutip Antara.

Oleh karena itu, pengusaha yang dulunya berprofesi sebagai PNS Dirjen Pajak ini menilai bahwa urgensi dari pentingnya RUU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) untuk terus diakselerasi oleh Pemerintah dan DPR.

Dengan begitu, Ajib berharap bahwa nantinya industri properti, pihak pengembang maupun konsumen dapat terjaga dan terlindungi dari ulah para oknum dan permasalahan lainnya.

"Payung hukum yang kuat dan dapat melindungi berbagai pihak, dari pengusaha, pemodal, dan pembelinya, tentu dapat menghadirkan iklim ekonomi yang ideal di setiap industri. Pemulihan ekonomi bangsa pun menjadi sebuah keniscayaan. Seperti bambu, untuk dapat menunjang pertumbuhan yang pesat, diperlukan akar atau pondasi yang kuat," demikian Ajib.