Inilah riwayat kepemimpinan pengelolaan Batam sebagai kawasan ekonomi. B.J. Habibie dinilai punya peran besar memajukan Batam.

Kota Batam di Kepulauan Riau punya riwayat panjang sebagai kawasan ekonomi di Indonesia. Sejak 1970-an, kawasan kepulauan yang terletak di seberang Singapura ini mulai ditata sebagai basis logistik dan operasional untuk industri minyak dan gas bumi oleh Pertamina.

Ini berbarengan dengan temuan minyak dan gas alam di ujung barat Indonesia seperti di Arun, Aceh, dan Pangkalan Brandan di Sumatera Utara. Ketika itu, Batam menjadi semacam hub sebelum minyak dan gas diangkut keluar negeri seperti Jepang atau Korea.   

Maka pada 1973 lewat Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973, dibentuklah Otorita Batam.

Persiapannya dimulai sejak 1971 yang dipimpin oleh Ibnu Sutowo yang ketika itu menjabat Direktur Utama Pertamina. masa persiapan ini berlangsung hingga 1976 ketika Pertamina dibelit krisis dan Ibnu Sutowo mundur dengan meninggalkan Pertamina dalam kondisi utang sebanyak US$10,5 miliar.

Ketua Otorita Batam kemudian beralih kepada Prof. Dr. J.B.Soemarlin. Menjabat hingga 1978, Soemarlin melakukan pemeliharaan prasarana dan aset-aset yang ada sehubungan dengan krisis yang timbul dalam Pertamina.

Pada 24 November 1978 Pemerintah menetapkan seluruh wilayah Pulau Batam sebagai wilayah Bonded Ware House. Saat bersamaan,  Profesor B.J.Habibie menjabat Ketua Otorita Batam.  Di masa Habibie --yang kelak menjadi presiden Indonesia -- Batam kian bersinar.

Pada periode BJ Habibie, pembangunan Batam mulai difokuskan sesuai rencana strategi pembangunan nasional dan situasi ekonomi dunia. Sejumlah fasilitas pendukung dibangun, termasuk jembatan Barelang yang kini menjadi salah satu ikon Batam.

Pada 1992, wilayah kerja Otorita Batam diperluas menjadi sedikit lebih besar dari luas negara Singapura.

Pada 27 Desember 1983 Presiden RI Soeharto meresmikan prasarana-prasarana utama. Setahun kemudian, semua wilayah Pulau Batam ditambah pulau-pulau Janda Berias, Tanjung Sauh, Ngenang, Kasem dan Moi-Moi ditetapkan sebagai Bonded Area.

Pada 1992, wilayah kerja Otorita Batam diperluas meliputi wilayah Barelang (Pulau Batam, Rempang, Galang dan pulau-pulau sekitarnya) dengan luas wilayah seluruhnya sekitar 715 KM2. Ini sedikit lebih besar dari luas Singapura.

Pada 1998, ketua Otorita Batam dijabat oleh Ismet Abdullah.  Pada masa ini, investasi dari luar kian besar.  Sekitar dua tahun kemudian Batam naik kelas dari Kota Administratif menjadi daerah otonom Kota Batam.

Tahun 2007, di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Otorita Batam berganti nama menjadi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, biasa disingkat menjadi BP Batam.

BP Batam bertugas melakukan  pengelolaan, pengembangan dan pembangunan kawasan sesuai dengan fungsi-fungsi kawasan.

Tahun 2015, di era Presjiden Joko Widodo mulai muncul suara-suara membubarkan BP Batam. Penyebabnya, mulai terjadi dualisme kepemimpinan antara BP Batam dan pemerintah daerah. Dualisme itu membuat birokrasi perizinan investasi menjadi lebih rumit.

Namun, pembubaran itu batal dilakukan. Menko Perekonomian Darmin Nasution merombak manajemennya. Hatanto Reksodipoetro ditunjuk memimpin BP Batam menggantikan Mustofa Widjaya.

Periode ini fokus pada peningkatan kinerja kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam,  menuju kawasan yang berdaya saing internasional.

Beragam wacana mencuat, termasuk wacana pembebasan UWTO, pencabutan alokasi lahan tidur, dan pengetatan perizinan investor. Perlawanan juga cukup keras hingga akhirnya Menko Perekonomian memutuskan mengganti kembali puncuk pimpinan BP Batam.

Pada 23 Oktober 2017, Hartanto Reksodipoetro diganti oleh Lukita Dinarsyah Tuwo. Lukita ditugaskan untuk meningkatkan kinerja perekonomian Batam dengan program prioritas di antaranya; peningkatan investasi melalui pelayanan dan promosi yang aktif, penyelesaian permasalahan sosial.

Namun, isu dualisme kepemimpinan masih mencuat. Puncaknya, pada 12 Desember 2018, dalam rapat terbatas dengan menteri terkait, Presiden Jokowi memerintahkan agar persoalan dualisme kepemimpinan dituntaskan.

Seusai rapat,  ketika ditanya wartawan Menko Perekonomian Darmin Nasution apakah BP Batam akan dibubarkan, Darmin menjawab,"lebih kurang begitu."

Belakangan, Humas Kemenko Perekonomian dalam siaran pers yang dirilis Kamis pagi, 13 Desember 2018, meluruskan pernyataan Darmin.

“Keputusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah adalah BP Batam tidak dibubarkan, namun jabatan Kepala BP Batam, dirangkap secara ex-officio oleh Walikota Batam,” bunyi siaran pers itu.

Selanjutnya, menurut Kemenko Perekonomian, pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam, tetap dilakukan oleh BP Batam, yang dipimpin secara ex-officio oleh Walikota Batam.[]