Presiden Jokowi dengan tegas menginginkan Batam dan sekitarnya yang memiliki posisi strategis ini betul-betul bisa dikembangkan secara maksimal

Presiden Joko Widodo saat ini tengah menyoroti kinerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Batam (BP Batam). Persoalan ini dibahas dalam Rapat Terbatas tentang Pengembangan Batam yang digelar di Kantor Presiden, Rabu (12/12) kemarin.

Dalam rapat itu, Presiden Jokowi dengan tegas menginginkan Batam dan sekitarnya yang memiliki posisi strategis ini betul-betul bisa dikembangkan secara maksimal sehingga memiliki daya tarik yang bagus, memiliki daya tarik untuk kawasan ekonomi, dan daya tarik untuk investor.

Presiden mengingatkan, rapat yang membahas tentang percepatan pengembangan pembangunan di Batam dan sekitarnya sudah pernah dilakukan pada Desember 2015, Januari 2016, dan Maret 2017.

"Sudah dirapatkan berkali-kali," kata Presiden Jokowi.

">

Presiden Jokowi pun meminta Menko Perekonomian Darmin Nasution menyampaikan perkembangan di Batam, proses transformasi dari free trade zone ke KEK (Kawasan Ekonomi Khusus). Termasuk juga urusan yang berkaitan dengan perizinan, kepastian hukum bagi investor, penyediaan infrastruktur, masalah pelabuhan, dan yang lain-lainnya.

Usai Rapat Terbatas, diputuskan akan menghapuskan dualisme di Batam, dengan mengalihkan kewenangan yang selama ini melekat pada Badan Pengusahaan (BP) Batam kepada Pemerintah Kota Batam.

"Tadi Presiden dan Wapres memutuskan dualisme itu harus segera dihilangkan. Itu berarti hanya ada satu, enggak boleh dua. Segera hilang," kata Darmin usai rapat.

Artinya, lanjut Menko Perekonomian, untuk jalan cepatnya, kewenangan sebagai BP Batam sebagai tangan pemerintah di daerah itu akan dilaksanakan, akan dirangkap oleh Wali Kota Batam. Namun, pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam, tetap akan dilakukan BP Batam.

Namun, apa sih BP Batam itu?

Dilansir dari laman BP Batam, disebutkan, lembaga ini dulunya adalah Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam atau lebih dikenal dengan nama Otorita Batam.

Kemudian, melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2007, Otorita Batam berubah menjadi BP Batam. Berdasarkan PP tersebut, BP Batam diberi tugas dan wewenang melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pembangunan kawasan sesuai dengan fungsi-fungsi kawasan.

Hal ini memberikan kepastian hukum kepada para investor baik lokal maupun asing untuk berinvestasi di Batam. BP Batam mempunyai visi dan misi yang jelas untuk mengembangkan Batam ke depan.

Visi BP Batam adalah untuk menjadikan kawasan Batam sebagai kawasan ekonomi terkemuka Asia Pasifik dan kontributor utama pembangunan ekonomi nasional. Sedangkan misinya, mewujudkan Pulau Batam sebagai daerah industri hijau berorientasi ekspor; dan mewujudkan Pulau Batam menjadi Kawasan Wisata Bahari Unggul dan Transhipment Perdagangan International.

Saat ini BP Batam mendapatkan kewenangan dari pemerintah pusat khususnya yang menjadi kewenangan Departemen Perdagangan untuk mengeluarkan perizinan lalu lintas keluar masuk barang. Perizinan tersebut diantaranya Perizinan IP Plastik dan Scrap Plastik, Perizinan IT-PT, Perizinan IT Cakram, Perizinan IT Alat Pertanian, Perizinan IT Garam Perizinan, Mesin Fotocopy dan printer berwarna, Perizinan Pemasukan Barang Modal Bukan Baru, Perizinan Bongkar Muat, Pelabuhan Khusus, Perizinan Pelepasan Kapal Laut.

Adapun perizinan yang sebelumnya berada di Otorita Batam diantaranya Perizinan Fatwa Planologi, Perizinan Alokasi Lahan, Perizinan titik-titik lokasi iklan, SK BKPM tentang registrasi perusahaan di Indonesia, Angka Pengenal Import Terbatas (APIT), serta Izin Usaha Tetap (IUT).

Dengan keputusan Ratas kemarin, segala kewenangan yang dimiliki BP Batam akan dialihkan ke wali kota. Menurut Darmin, pengalihan kewenangan BP Batam kepada Pemerintah Kota Batam itu akan dilaksanakan segera.

Mengenai masalah perizinan, menurut Menko Perekonomian, dari sekarang pun sudah ada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di sana. Kalau sekarang masih ada 2 lantai, menurut Darmin, nantinya mungkin jadi satu lantai.