Menurut Arya, Ahok memang mempunyai kewenangan ntuk mengawasi direksi Pertamina secara langsung, namun segala persoalan tidak perlu diumbar kepada khalayak ramai. “Kita Berharap beliau kenceng ke dalam. Kalau gitu perlu ngopi-ngopi mereka, mungkin jarang ketemu, jadi komunikasi internal kurang,” kata Arya, Kamis (17/9/2020).

“Soal proyek atau hutang, itu tidak bisa tanpa ada persetujuan komisaris. Jadi kalau dalam audit ada yang enggak benar bisa diberhentikan kok, apalagi proyek-proyek strategis dibawah kewenangan komisaris,” tambahnya.

Lebih lanjut, Arya mengungkapkan, bahwa pihaknya setiap awal bulan selalu mengadakan rapat khusus dengan Komisaris Utama dan Direksi Pertamina perihal kebijakan strategis, dan pembahasan segala persoalan. “Setiap bulan membuka komunikasi dengan komut dan dirut, bahkan ada ruang khusus membahas kebijakan-kebijakan strategis,” ujarnya.

“Jadi Kita harapkan Pak Ahok bisa berkomunikasi dengan baik, dengan direksi-direksi, bila punya masalah ya diselesaikan saja dalam rapat internal,” tuturnya.

Sementara itu, Arya menanggapi santai terkait usulan Ahok yang mengusulkan agar Kementerian BUMN dibubarkan, dan diganti menjadi super holding seperti di Singapura. “Kita di Kementerian melihat bahwa saat ini yang sangat penting ialah bagaimana memastikan antar-BUMN itu bisa saling inline. Artinya, supply chain yang ada itu inline,” pungkasnya.