Bamsoet, sapaan akrab Bambang Soesatyo, mendesak OJK untuk segera menyelesaikan sengkarut perasuransian yang menimpa Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 yang telah menyebabkan banyak kerugian bagi masyarakat.

Politisi yang sempat mencalonkan diri sebagai ketua umum Partai Golkar namun mundur ini, mengaku trenyuh dengan kisah para pemegang polis AJB Bumiputera. Banyak sekali pemegang polis yang tak bisa mencairkan klaim asuransi pendidikan anaknya. Akibatnya, si pemegang polis tersebut harus menanggung kerugian materil dan immateril.

Per Desember 2019, total aset AJB Bumiputera 1912 hanya Rp10,28 triliun, kondisi keuangan defisit Rp23 triliun, dengan jumlah tunggakan klaim mencapai Rp4,2 triliun. Potensi klaim di 2020 diperkirakan mencapai Rp5,4 triliun. "Sejak September 2019, World Bank (Bank Dunia) dalam laporan Global Economic Risks and Implications forIndonesia, telah memberikan catatan khusus terhadap permasalahan AJB Bumiputera 1912. Bank Dunia bahkan, menyebutkan AJB Bumiputera 1912 sebagai perusahaan yang mungkin tidak likuid dan membutuhkan perhatian segera,” ungkap Bamsoet di Jakarta, Selasa (11/8/2020).

Menurut politisi yang hobi motor gede dan pernah mengalami kecelakaan berat ini, jauh sebelum Bank Dunia memberikan penilaian, sengkarut AJB Bumiputera 1912 sudah terjadi sejak krisis ekonomi 1998.

Sejak pengawasan industri asuransi berada di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) hingga berganti ke tangan OJK, sengkarut AJB Bumiputera 1912 tak juga bisa diselesaikan. "Ini menunjukkan ada yang salah dalam mekanisme pengawasan, karenanya OJK harus menunjukkan kinerjanya agar publik tidak meragukan keberadaannya," katanya.

Bamsoet menekankan, sebagai perusahaan asuransi tertua di Indonesia, AJB Bumiputera 1912 yang berbasis perusahaan asuransi mutual itu seharusnya bisa bertindak profesional dalam mengelola uang masyarakat.

Menurut mantan Ketua DPR ini, ketidakmampuan membayar klaim nasabah menjadi pertanda besar adanya salah urus dalam mengelola perusahaan, bahkan lebih jauh lagi bisa jadi ada tindakan pelanggaran hukum yang perlu diusut. "OJK tak boleh main-main dalam melakukan pengawasan terhadap industri keuangan yang mengelola uang masyarakat. Jika sengkarut terhadap AJB Bumiputera 1912 terus berlanjut, rakyat bisa jadi mempertanyakan untuk apa gunanya ada OJK,” ujar penggila mobil mewah ini.

Bamsoet mendesak, manajemen AJB Bumiputera 1912 untuk terbuka kepada para pemegang polis. Sebagai perusahaan asuransi berbasis badan hukum mutual, keterbukaan kondisi keuangan adalah kunci utama agar perusahaan bisa keluar dari kemelut.

Kata dia, para pemegang polis harus tahu kondisi keuangan sesungguhnya yang terjadi, karena untung dan rugi perusahaan mereka jugalah yang menanggungnya. "Jika manajemen tak mau terbuka, AJB Bumiputera 1912 bisa saja di ‘de-mutualisasi’. Presiden Joko Widodo sudah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2019 tentang tentang perusahaan asuransi berbentuk usaha bersama, yang memungkinkan mengubah bentuk dari asuransi usaha bersama (mutual) menjadi perseroan terbatas (PT),” ujarnya.

Menurutnya, perubahan itu dianggap bisa lebih mudah untuk mendapatkan investor dan modal, serta menyelesaikan berbagai sengkarut lainnya.