Irjen Pol RZ Panca Putra S resmi menjabat Kapolda Sulawesi Utara (Sulut) per tanggal 3 Agustus 2020. Jenderal Panca yang sebelumnya menjabat sebagai Widyaswara Kepolisian Utama TK I Sespim Lemdiklat Polri menggantikan Irjen Pol Royke Lumowa yang dimutasi ke Analisis Kebijakan Utama Lemdiklat Polri.

Jenderal Royke terbilang cukup singkat menjabat Kapolda Sulut yakni sejak 2 Februari 2020 lalu atau hanya sekitar 6 bulan atau kurang lebih 180 hari. Selama menjabat, banyak torehan positif yang dilakukan Jenderal Royke. 

Meski begitu, Royke masih tetap mempunyai utang kasus yang hingga kini belum dituntaskan. Yakni masih berlangsungnya aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) di lahan PT Bulawan Daya Lestari (BDL) yang terletak di Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong).

Di lahan BDL itu, mafia tambang emas diduga kuat masih bercokol kendati sudah banyak pihak yang melancarkan protes. Tak tanggung-tanggung, tetap berlangsungnya PETI di lahan BDL sudah sampai ke sejumlah pihak antara lain, Pemprov Sulut, DPR, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), pegiat lingkungan, hingga pakar hukum. Seluruhnya sepakat bahwa aktivitas BDL wajib dihentikan karena telah melanggar dua UU sekaligus yakni UU Minerba dan UU Kehutanan.

Bahkan terbaru, Direktur BDL Victor Pandunata yang mendapat kuasa dari Direktur Utama BDL Hadi Pandunata telah resmi melaporkan Edwin Efraim Tanesia dan Yance Tanesia ke Bareskrim Mabes Polri pada Kamis, 30 Juli 2020. Keduanya dilaporkan atas dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan/atau tindak pidana pemalsuan surat.

Dalam laporan bernomor LP/B/0422/VII/2020/BARESKRIM itu, Edwin dan Yance terancam dijerat Pasal 374 dan/atau Pasal 263 UU No 1 Tahun 1946 tentang KUHP. 

Victor dalam laporannya menguraikan, Edwin mengklaim sebagai Dirut BDL yang mengoperasikan BDL tanpa pernah berkoordinasi dengan Dirut BDL yang sah yakni Hadi Pandunata sesuai keputusan Ditjen AHU Kemenkumham tertanggal 18 Agustus 2017. 

Berdasarkan keputusan Ditjen AHU Kemenkumham tersebut, Edwin Efraim Tanesia yang tak lain adalah anak dari Yance Tanesia hanya menjabat sebagai direktur BDL yang didampingi sejumlah direktur lainnya.

Ironisnya, meski hanya berstatus direktur, pada 30 Agustus 2018, Edwin malah berani menerbitkan surat permohonan perpanjangan izin BDL ke Pemprov Sulawesi Utara dengan mengaku sebagai Dirut BDL. Selain itu, Edwin juga diduga memalsukan surat tugas yang isinya seolah-olah sebagai pemilik BDL. 

Adapun Yance Tanesia merupakan pihak eksternal yang sama sekali tidak memiliki jabatan maupun kedudukan di internal BDL. Namun dalam prakteknya, Yance diduga ikut bertindak dalam proses produksi hingga pengawasan hasil produksi.

Sementara itu, Boyce Alvan, kuasa hukum Dirut BDL Hadi Pandunata menegaskan izin tambang emas BDL sudah berakhir sejak 10 Maret 2019. Aspek legalitas yang dimaksud Boyce adalah izin usaha pertambangan operasi produksi (IUP-OP) dan izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) seluas 99,06 hektar. Dengan kata lain, aktivitas tambang emas di lahan BDL yang diduga kuat dikendalikan Edwin dan Yance saat ini bisa dipastikan ilegal.

Menurut Boyce, dengan adanya pergantian Kapolda Sulut, pihaknya berharap ada kemajuan positif dalam hal penegakan hukum. “Kami percaya Pak Kapolda yang baru bisa memberikan warna baru yang lebih positif,” ujar Boyce dalam keterangannya kepada media, Kamis (6/8/2020).

Sebagai mantan Direktur Penyidikan KPK, Jenderal Panca diyakini memiliki kemampuan dan naluri yang tajam untuk membereskan persoalan hukum yang belum sempat dituntaskan Jenderal Royce. Terlebih lagi, bila berdasarkan usia, masa tugas Jenderal Panca yang jebolan Akpol 1990 ini masih cukup lama. Itu artinya, terdapat banyak waktu untuk menantikan aksi Jenderal Panca.

Mampukah Jenderal Panca sikat tambang emas bodong BDL di Bolmong Sulut?