Investor yang ingin berinvestasi ke Indonesia kerap terhambat oleh rumitnya pengurusan sejumlah izin. Salah satunya saat mengurus izin analisis dampak lingkungan (Amdal) di tingkat daerah. Hal itu terjadi tak lain karena masih kuatnya permainan para ‘hantu’ investasi.

Bahkan, menurut pengalaman Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, investor skala kecil dengan lahan kurang lebih 3 ribu meter persegi dan hanya memiliki modal usaha Rp 600 juta, justru harus merogoh kocek Rp 1 miliar untuk mengurus izin Amdal.

“Ini kadang dibuat-buat juga. Kita ini mau membantu UMKM atau membunuh UMKM?” ujar Bahlil dalam webinar bertajuk Relocating Investment to Indonesia in the Time of Covid-19: Opportunity and Challenge, dikutip Rabu (5/8/2020).

Bahlil mengatakan hal itu terjadi karena adanya ‘hantu’ yang kerap mengakali dan meraup untung dari investor yang ingin berinvestasi di Tanah Air. “Di mana uang itu? Ya, dari kabupaten/kota, polisi hutan, itu mainannya hantu semua,” ketus Bahlil. 

Itu sebabnya, sambung Bahlil, pemerintah membuat RUU Cipta Kerja dengan pendekatan Omnibus Law yang kini dibahas di DPR. Dari aturan itu, pemerintah mengklasifikasi izin lingkungan menjadi tiga, yakni risiko kecil, risiko menengah, dan risiko berat. 

Kendati begitu, bukan berarti izin Amdal dihilangkan dalam RUU Cipta Kerja. Akan tetapi, pemerintah memangkas jalur yang berbelit dan kerap menyulitkan investor. 

Sementara itu, Ketua Kadin Indonesia Rosan Roeslani mengungkapkan, Indonesia saat ini dikategorikan sebagai negara hiperregulasi yang menghambat masuknya investasi ke Tanah Air. 

“Kalau dilihat, ada 8.848 regulasi pemerintah pusat, 14.815 peraturan menteri, dan 15.966 peraturan daerah. Indonesia ini hiperregulasi. Ini masalahnya yang menyebabkan iklim investasi Indonesia tidak baik,” ujar Rosan. 

Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan, untuk menarik investor, pemerintah akan memberi insentif, seperti yang dilakukan di Kawasan Industri Terpadu Batang, Jawa Tengah, berupa pembebasan biaya lahan selama 10 tahun. 

“Pemerintah akan memberikan insentif. Kemungkinan besar akan ada free of charge 10 tahun untuk penggunaan lahan. Tidak perlu menyewa. Kami percaya itu akan membuat calon investor tertarik ke Indonesia,” ujar Agus.