Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek fiktif di PT Waskita Karya (Persero) Tbk tahun 2009-2015. Kelimanya yakni Jarot Subana, Desi Arryani, Fakih Usman, Fathor Rachman dan Yuly Ariandi Siregar.

Kasus yang menjerat kelimanya diharapkan jadi pelajaran bagi direksi dan manajemen Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga mengatakan, selain jadi pelajaran, kasus itu sekaligus menekankan pentingnya nilai inti akhlak serta prinsip tata kelola korporasi yang baik dan bersih (Good Corporate Governance/ GCG) sebagai pegangan.

"Kasus ini jadi pembelajaran teman-teman BUMN khususnya direksi dan manajemen untuk berhati-hati dan tetap melaksanakan GCG dan sudah pasti spirit akhlak yang disampaikan Bapak Menteri BUMN Erick Thohir sebagai spirit BUMN itu harus jadi pegangan," kata Arya di Jakarta, Jumat (24/07/2020).

Dikatakan, pihaknya terus mensosialisasikan akhlak ini ke seluruh BUMN agar diterapkan juga sampai level terbawah sehingga BUMN bisa sehat dan lebih bersih.

Penahanan terhadap para tersangka yang terlibat dalam kasus korupsi di Waskita oleh KPK itu merupakan orang-orang yang terlibat kasus, di antara 53 kasus yang telah disampaikan sebelumnya oleh Menteri BUMN.

"Jadi penetapan tersangka ini bukan sesuatu yang mengejutkan kita karena dari proses yang kita lihat memang sudah mengarah ke sana dan kita mendukung penuh kepada KPK untuk menuntaskan persoalan ini," ujar Arya Sinulingga.

Sebelumnya, Ketua KPK, Firli Bahuri memgatakan, lima tersangka tersangka melakukan tindak pidana korupsi dengan mengerjakan proyek-proyek fiktif yang terjadi di Divisi II PT Waskita Karya antara tahun 2009-2015.

Berdasarkan laporan Badan Pemeriksaan Keuangan, total kerugian yang timbul akibat pekerjaan proyek-proyek fiktif itu mencapai Rp202 miliar.

"Dengan dugaan terjadi 41 subkontraktor fiktif pada 14 proyek pekerjaan Divisi II PT Waskita Karya Persero yang kami sampaikan tadi melibatkan kerugian negara kurang lebih Rp 202 miliar," ujar Firli.

Atas perbuatannya, para tersangka disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

KPK juga menyita aset yang dimiliki para tersangka berupa tanah dan bangunan yang tersebar di Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Banten, dan Yogyakarta.

Kelima tersangka kini resmi menjadi tahanan KPK. Firlil menjelaskan penahanan kelima tersangka untuk kepentingan penyidikan. Merka ditahan selama 14 hari ke depan mulai 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020.