Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (23/07/2020) kemarin, menetapkan tiga tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi proyek fiktif di PT Waskita Karya (Persero) Tbk tahun 2009-2015. Salah satunya Direktur Utama PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP), Jarot Subana.

Tak tanggung-tanggung, penyidik KPK menjemput paksa Jarot dari kantornya sendiri. Dia dianggap tidak kooperatif selama proses penyidikan.

"Benar, penyidik KPK melakukan penjemputan paksa terhadap 1 orang atas nama JS (Jarot Subana) karena dinilai tidak kooperatif dalam proses penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek fiktif pada BUMN PT Waskita Karya (Persero) Tbk," kata Plt Jubir KPK, Ali Fikri, Kamis (23/07/2020).

Waskita Karya adalah induk dari Waskita Beton. Ketika kasus ini terjadi, Jarot menjabat sebagai mantan Kepala Bagian Pengendalian pada Divisi III/Sipil/II Waskita Karya.

Jarot tiba di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, sekitar pukul 14.00 WIB. Ia terlihat didampingi oleh seorang pria.

Jarot tak berkomentar apapun saat tiba di gedung KPK. Ia langsung dibawa penyidik KPK ke ruang pemeriksaan.

Beberapa jam kemudian, KPK langsung menetapkan Jarot Subana sebagai tersangka baru dugaan korupsi. Bersama Jarot, Desi Arryani dan Fakih Usman juga ikut duduk di kursi pesakitan.

Desi merupakan mantan Direktur Utama PT Jasa Marga Tbk sejak 2016 lalu. Namun, pada Juni 2020, Menteri BUMN Erick Thohir mencopot Desi dari kursi Dirut. Ketika kasus ini terjadi Desi Aryani merupakan Kepala Divisi III/Sipil/II Waskita Karya. Adapun Fakih Usman merupakan mantan Kepala Proyek dan Kepala Bagian Pengendalian Waskita Karya.

"Setelah menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi, KPK melakukan penyelidikan dan meningkatkan status perkara ke penyidikan pada 13 Juli 2020 dengan tiga orang sebagai tersangka," kata Ketua KPK Firli Bahuri di gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (23/07/2020).

Penetapan tersangka ketiganya merupakan pengembangan perkara. Sebelumnya, KPK telah lebih dulu menetapkan mantan Kepala Divisi (Kadiv) II PT Waskita Karya, Fathor Rachman (FR) serta mantan Kepala Bagian (Kabag) Keuangan dan Risiko Divisi II PT Waskita Karya, Yuly Ariandi Siregar (YAS) sebagai tersangka.

Seperti halnya Fathor Rachman dan Yuly Ariandi, selanjutnya Jarot, Desi dan Fakih juga langsung ditahan. Jarot ditahan di Rutan Polres Jakarta Timur, Desi ditahan di Rutan Polres Jakarta Selatan, Fakih di Rutan Klas I Jakarta Timur Cabang KPK di Pomdam Jaya Guntur.

Sementara sebelumnya Fathor ditahan di Rutan Klas I Jakarta Timur Cabang KPK di Gedung Merah Putih KPK, sedangkan Yuly di Rutan Klas I Jakarta Timur Cabang KPK di Pomdam Jaya Guntur.

"Untuk kepentingan penyidikan, KPK menahan lima tersangka selama 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020," kata Firli.

Firli mengatakan kelima tersangka diduga melakukan tindak pidana korupsi dengan mengerjakan proyek-proyek fiktif di Divisi II PT Waskita Karya antara tahun 2009-2015.

"Diduga terjadi 41 subkontraktor fiktif pada 14 proyek pekerjaan Divisi II PT Waskita Karya Persero. Kerugian negara kurang lebih Rp 202 miliar," ujar Firli.

Para tersangka disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menurut Firli, angka kerugian negara tesebut diperoleh berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Investigatif dalam rangka penghitungan kerugan negara dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Setelah dilakukan pemeriksaan investigatif ,” katanya.

Firli mengingatkan seluruh BUMN dan pelaku usaha lain untuk menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance atau tata kelola perusahaan yang baik.

“Kami berharap kepada seluruh pihak yang mengerjakan proyek melakukan prinsip-prinsip yang ketat," kata Firli.

Prinsip tata kelola perusahaan yang baik, menurut Firli, mesti diterapkan untuk menghindari terjadi modus-modus korupsi anggaran proyek konstruksi seperti dalam kasus proyek fiktif di Waskita Karya. Ketegasan dan pengawasan, kata dia, juga harus dilakukan terhadap proyek-proyek yang dibangun untuk kepentingan publik.