Anggota DPR Fadli Zon tergolong sukses menggalang dukungan dunia terkait penolakan keras aneksasi Israel atas Palestina. Hasilnya, DPR bersama pemerintah Indonesia bersama sejumlah negara di dunia bersepakat untuk melawan sikap kesewenangan yang ditunjukkan Israel atas Palestina.

Namun ternyata, dua perusahaan teknologi raksasa dunia Google dan Apple tampaknya tak terpengaruh dengan 'teriakan' politik Fadli Zon Cs. Buktinya, Google dan Apple telah menghapus nama Palestina dari layanan petanya. Bukan itu saja, nama Palestina bahkan tak ditampilkan di Google Maps dan Apple Maps tetapi malah diarahkan ke Israel.

Sontak, aksi Google dan Apple ini pun kemudian menyulut protes dari politisi Senayan. “Langkah Google dan Apple itu telah menambah duka warga Palestina, apalagi Israel berenca mencaplok Tepi Barat Palestina. Penghapusan Palestina dari peta dunia itu malah menguntungkan Israel dan memperkeruh konflik antara kedua negara,” ujar anggota Komisi I DPR, Muhammad Iqbal, Sabtu (18/7/2020). 

Menurut Iqbal, dihapusnya peta Palestina tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk dukungan Google dan Apple pada aksi kekerasan yang selama ini dilakukan dan yang akan terus dilakukan Israel. 

“Karena itu, pihak Google dan Apple harus mengembalikkan nama Palestina di Google Maps dan Apple Maps seperti sediakala dan meminta maaf atas sikap cerobohnya itu,”desak Iqbal.

Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri menyambut baik Pernyataan Bersama anggota Parlemen dari seluruh dunia yang menolak aneksasi Israel. Pernyataan Bersama tersebut mendapatkan dukungan lebih dari 200 anggota parlemen dari 34 negara dan diluncurkan bertepatan dengan Hari Parlemen Dunia yang jatuh pada Salasa (30/06/2020). Prakarsa DPR RI tersebut merefleksikan kepemimpinan parlemen Indonesia dalam menggalang dukungan parlemen secara global bagi perjuangan Palestina.

“Sejauh ini, Pemerintah telah secara aktif menyuarakan desakan penghentian rencana aneksasi Israel melalui berbagai forum internasional. Untuk itu, Pernyataan Bersama para anggota parlemen dunia ini merupakan wujud sinergi dan kemitraan pemerintah dan DPR RI dalam memperkuat dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina," demikian ditekankan Kementerian Luar Negeri RI melalui Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral, Febrian Ruddyard.