Presiden Jokowi menargetkan EODB Indonesia bisa bertengger di urutan 40 sampai 50 besar di dunia. Namun, sejauh ini posisi Indonesia masih jauh dari keinginan presiden. Seperti diungkapkan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dalam Closing Bell, CNBC Indonesia, Jakarta, Minggu (12/7/2020). "Kita tahu bahwa EoDB (ease of doing business) kita itu peringkat sekarang 73. Tapi kita lagi berusaha atas perintah bapak presiden ...adalah harus di urutan 40 atau 50. Memang ini pekerjaan berat, tapi harus dijawab," katanya.

Menurut Bahlil, ada beberapa langkah yang bisa ditempuh BKPM untuk mewujudkan mimpi Jokowi, termasuk membuat perubahan aturan yang terkait dengan beberapa kementerian. "Apa langkah-langkahnya? BKPM lewat tim regulasinya sudah melakukan beberapa reform terhadap aturan yang terkait dari 11 Kementerian dan dari 12 item perizinan, yang saya yakini dari perbaikan-perbaikan tersebut bisa akan terjadi perbaikan ranking kita," papar Bahlil.

"Memang target kami di tahun ini di sekitar minimal 60-an, kan pak presiden kasih target kami 40 sampai 50 itu untuk beberapa tahun ke depan, bukan langsung satu tahun," imbuhnya.

Keinginan untuk meningkatkan posisi kemudahan berbisnis Indonesia telah lama diungkapkan Jokowi. Pada Rapat Koordinasi Nasional Investasi di Hotel The Ritz-Carlton, Jakarta, Februari lalu, Jokowi telah menyampaikan keinginannya tersebut. "Dulu 220, meloncat ke-73 bukan sesuatu yang mudah. Biasanya naik hanya dua. Tapi saya gak mau angka itu, ranking 73 itu masih ranking nanggung. Setuju?" tanya Jokowi yang dijawab 'setuju' para peserta rakornas yang hadir.

Jokowi lantas meminta agar posisi EoDB Indonesia berada di bawah urutan 40. Sementara Bahlil menargetkan posisi 50. "Enak aja 50. Di bawah 40 itu baru, karena posisi kita di Asia di ranking enam. Kita kalah dengan Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, Brunei Darussalam. Filipina kita masih menang. Kita menangnya hanya dengan Laos, Kamboja," kata Jokowi.