Alasan impor sampah ini, tak terlepas pada kebutuhan bahan baku industri. Salah satu yang membutuhkannya adalah industri kertas. Industri ini memakai sampah kertas (waste paper) untuk kemudian diolah menjadi kertas baru.

Tentu saja, sampah yang diimpor tidak sembarangan. Namun harus bebas dari limbah B3 alias Bahan Berbahaya dan Beracun. Kalau terbukti mengandung B3, sampah tersebut dipulangkan lagi ke negara asal. "Pemerintah perlu untuk terus meningkatkan jumlah dan kapasitas pelaku usaha daur ulang dalam negeri, dalam rangka pemenuhan kebutuhan bahan baku industri kertas dan plastik nasional," kata Ketua Komisi IV DPR, Sudin, dalam rilisnya di Jakarta, Jumat (10/7/2020).

Politisi PDIP itu mengingatkan, saat ini, impor sampah non B3 masih dilakukan secara masif oleh sejumlah pihak. Dengan semakin banyaknya pelaku usaha industri daur ulang di dalam negeri, ujar dia, maka pemerintah bisa secara bertahap memberlakukan kebijakan penurunan jumlah impor sampah sesuai ketersediaan bahan baku industri di dalam negeri, untuk kelompok kertas dan kelompok plastik.

Secara khusus, Komisi IV DPR meminta Kementerian Perdagangan untuk terus melakukan evaluasi dan pengawasan ketat atas kinerja surveyor pelaksana verifikasi kontainer berisi limbah non bahan berbahaya dan beracun yang akan diekspor ke Indonesia.

Ia mendorong, pemerintah bertahap memberlakukan pengurangan batasan toleransi kandungan material ikutan kurang dari dua persen, untuk kelompok kertas dan plastik. Sebagaimana diwartakan, permasalahan sampah plastik di Tanah Air diyakini bisa teratasi. Salah satunya melalui pemanfaatan berbagai inovasi dan teknologi digital yang dapat mengubah persoalan sampah menjadi peluang bisnis.

"Banyak potensi bangsa Indonesia dengan berbagai inovasi dan teknologi ini yang bisa menjadi solusi atas persoalan sampah. Keprihatinan Menteri LHK harus memacu semua pihak untuk secara total mengatasi sampah plastik," kata CEO perusahaan aplikasi pengelola sampah, PT Mountrash Avatar Indonesia, Gideon W Ketaren.

Gideon mengatakan, pihaknya memaklumi kekhawatiran pemerintah terutama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya terkait persoalan sampah yang belum terselesaikan dan makin kompleks.

Dia menjelaskan, aplikasi Mountrash bisa menjadi salah satu solusi dalam menjawab persoalan sampah plastik di Indonesia. Aplikasi yang sudah diunduh berbagai lapisan masyarakat tersebut tidak hanya sekadar mempercepat pengumpulan berbagai jenis sampah plastik, tetapi justru menciptakan peluang dan lapangan kerja baru.

Gideon menuturkan, melalui aplikasi tersebut pengumpulan sampah plastik bisa dilakukan dengan cepat, bersih, dan langsung dari sumbernya. "Jadi tidak menimbulkan banyak biaya di TPS (tempat pembuangan sementara) di kelurahan, malah ibu rumah tangga mendapatkan income hanya dari memilah sampahnya di rumah," katanya.

Menurut dia, hal yang paling penting adalah aktivitas revolusi mental pengelolaan sampah ini bisa menyerap banyak tenaga kerja baru di tengah pandemi COVID-19.

Dengan kemampuan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) daur ulang yang hanya sanggup menggiling atau cacah plastik 20 ton per bulan dan para pendaur organik (baik metode BSF dan composting) juga hanya 20 ton per bulan, maka untuk mengatasi sampah 67,8 juta ton (2020) dibutuhkan sekitar 200.000 UMKM.