Kali ini, Sri Mulyani tidak hanya mendorong RUU Redenominasi Rupiah saja, namun ada 18 RUU lainnya yang menjadi bidang tugas Kementerian Keuangan, dimasukan dalam Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024. Aturan ini diharapkan bisa meningkatkan efisiensi waktu, transaksi, hingga efisiensi pencantuman harga barang atau jasa karena jumlah digit rupiah yang lebih sedikit.  "Urgensi pembentukan untuk menyederhanakan sistem transaksi, akuntansi dan pelaporan APBN karena tidak banyaknya jumlah digit rupiah," ungkap Sri Mulyani.

Sejatinya, gagasan untuk membentuk aturan penyederhaan rupiah sudah lahir di era Presiden SBY. Kalau skema redenominasi ini digolkan maka penulisan nominal dalam uang yang beredar menjadi lebih sederhana. Karena angka nolnya dikurangi, bisa satu, dua atau tiga digit. Misalnya, Rp1.000 dirubah menjadi Rp100 atau Rp1. Namun, perubahan ini tidak merubah nilai atau kadarnya.

Pada 2011, SBY menunjuk Wakil Presiden Boediono menjadi ketua tim koordinasi redenominasi. Selanjutnya diputuskan sejumlah tahanan yakni 2011-2012 tahap sosialisasi; 2013-2015 tahan transisi; 2016-2018 tahap penarikan mata uang lama; 2019-2022 tahap penghapusan tanda redenominasi pada mata yang dan proses redenominasi selesai.

Namun, ketika pemerintahan beralih ke Joko Widodo, tepatnya 2017, gagasan ini kandas. Kala itu, Gubernur BI Agus Martowardojo bersama Menkeu Sri Mulyani tancap gas agar RUU Redenominasi Rupiah masuk Prolegnas. Belakangan, Sri Mulyani menariknya. Ya, karena Jokowi menilai belum tepat waktunya.

Kala itu, Jokowi menilai, kebijakan redenominasi harus dibahas secara mendalam dan perlu butuh diskusi panjang. "Tetap ini diproses sehingga nanti muncul keputusan, tapi semuanya harus dihitung dan dikalkulasi. "Untuk pelaksanaan ini masih 11 tahun," kata Jokowi.