Bupati Kutai Timur Ismunandar bersama istri Encek Unguria yang menjabat Ketua DPRD Kutai Timur Encek Unguria ditetapkan sebagai tersangka pasca terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK, Sabtu (4/7/2020). Penangkapan keduanya semakin menambah daftar panjang terjeratnya pejabat dalam pusaran korupsi.

Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI) Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Kalimantan Timur menilai hal tersebut menjadi bukti keterkaitan politik dinasti dan tindak pidana korupsi.

"Kejadian ini menandakan politik dinasti telah memberikan jalan yang lapang bagi perampokan keuangan negara," ujar Sekretaris SAKSI, Herdiansyah Hamzah.

Bahwa politik dinasti telah melumpuhkan check and balances system antara Pemerintah dan DPRD, karena kendali pengawasan berada di tangan satu keluarga. "Jadi mustahil akan ada kontrol yang kuat dan memadai di bawah kuasa politik dinasti," kata Herdiansyah.

Dugaan korupsi dalam kasus ini diduga berhubungan erat dengan kepentingan Pilkada di Kutai Timur, yang akan digelar tahun 2020 ini.

Menurut pria yang akrab disapa Castro itu, politik berbiaya tinggi (high cost politic) memang bukan satu-satunya faktor yang mendorong perilaku korup kepala daerah.

"Tapi biaya politik yang tinggi inilah, alasan yang memaksa para kandidat calon, khususnya petahana, untuk menghalalkan segala cara," jelas Castro.

Berdasarkan hasil kajian Litbang Kemendagri, untuk menjadi Wali Kota/Bupati dibutuhkan biaya Rp 20-30 miliar, sementara untuk menjadi Gubernur berkisar Rp20-100 miliar.

"Ongkos yang harus mereka keluarkan ini, tentu saja tidak sepadan dengan gaji yang bakal diterima oleh seorang kepala daerah," imbuh Castro.

Castro mengatakan kejadian OTT KPP ini pertanda masih kuatnya politik transaksional dalam proses pengadaan barang dan jasa.

"Ini semacam jatah preman atau upeti yang diberikan sebagai tiket untuk memenangkan tender barang dan jasa. Tradisi macam ini jelas akan melanggengkan tindakan korup dalam pengadaan barang dan jasa," ujar Castro.

Kepala daerah, lanjut Castro, cenderung menggunakan pengaruhnya (trading in influence) untuk mengatur lalu lintas pemenang tender barang dan jasa. "Demi mendapatkan keuntungan pribadi dan kelompoknya," ujar Castro.