Mayoritas masyarakat tidak puas dengan kinerja pemerintah pusat menangani virus Corona. Temuan itu terungkap dalam survei Lembaga Kajian Strategis dan Pembangunan (LKSP) pada 20-27 Mei 2020.

Hasil survei menyebutkan sebanyak 74,65% responden menyatakan tidak puas. Sedangkan yang puas hanya 25,35%.

"Ketidakpuasan publik terhadap kinerja pemerintah level pusat, provinsi dan kota/kabupaten di atas 50%. Mayoritas alasan publik menyatakan tidak puas karena ketidaktegasan aturan, kurang koordinasi antarinstansi dan kurang terbuka dari sisi informasi," ujar Juru Bicara LKSP, Hafidz Muftisany dalam paparan Rilis Survei Nasional LKSP secara daring, Kamis (2/7/2020) malam.

Memurutya, fakta angka Covid-19 yang terus naik dan belum mencapai puncak kemudian dikonfirmasi oleh pernyataan terakhir Presiden Jokowi yang kecewa penanganan Covid-19 oleh kabinet memvalidasi ada permasalahan dalam pengelolaan bencana nasional ini.

"Pemerintah punya instrumen yang besar seperti status bencana nasional dan Perppu No 1 Tahun 2020 yang menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020 seharusnya memberikan keleluasaan pemerintah untuk bergerak melakukan banyak hal. Namun, publik menangkap ada catatan dalam pengelolaan krisis ini oleh pemerintah," kata Hafidz.

Survei itu juga memotret persentase kepuasan responden dengan kinerja pemerintah provinsi menangani Covid-19. Sebanyak 58,33 % responden menyatakan tidak puas dengan kinerja pemerintah provinsi, sedangkan yang puas hanya 41,67 %.

"Kepuasan didominasi mempertimbangkan semua dampak kebijakan (42,65%), melindungi semua kelompok (22,12%), menata informasi agar tidak panik (17,22%), menampung/ tindak-lanjut keluhan warga (16,08%) dan bertindak lebih cepat (1,37%)," kata Hafidz.

Adapun metode penentuan jumlah responden menggunakan Krejcie-Morgan dengan margin of error 2.183 % dan tingkat kepercayaan 95 %. Responden 2.047 warga ditentukan secara acak dan proporsional pada tiap provinsi. Respons rate dalam pelaksanaan survei online itu sebesar 131,92%. Responden mengisi daftar pertanyaan secara daring, setelah dipastikan terkontak secara individual.


Jokowi Marahi Kabinet

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan siap merombak kabinet usai kinerja beberapa menteri tak sesuai harapannya. Pernyataan itu disampaikan dalam rapat, Kamis (18/6), yang rekamannya diunggah Sekretariat Presiden di laman Youtube, Minggu (28/6).

Jokowi merasa masih ada menteri yang tak optimal menyerap anggaran di tengah pandemi Covid-19. Dia menyoroti serapan anggaran kesehatan penanganan covid-19 senilai Rp75 triliun yang baru terserap 1,53 persen.

Mantan Wali Kota Solo itu juga menyentil permasalahan dalam penyaluran bantuan sosial. Begitu pula soal bantuan kepada UMKM di saat pandemi.

"Bisa saja membubarkan lembaga, bisa saja reshuffle, sudah kepikiran ke mana-mana saya. Entah buat Perppu yang lebih penting lagi, kalau memang diperlukan," ucap Jokowi dalam video tersebut.