Saat ini, kalangan pelaku usaha tengah menunggu sikap lanjutan dari Presiden Jokowi, apalagi kalau bukan reshuffle. Apalagi terbetik rencana merombak kabinet dari presiden asal Solo itu. Sarman Simanjorang, Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Provinsi DKI Jakarta, mengatakan, kegalauan Presiden Jokowi yang disampaikan dalam sidang kabinet beberapa waktu yang lalu, hampir sama juga dengan yang dirasakan dunia usaha, saat ini. Harus diakui, ada menteri yang lambat merespons dinamika yang terjadi di kalangan dunia usaha, di masa pandemi Covid 19.

"Kita menilai Menteri yang membidangi ekonomi ada yang cepat merespon, ada yang sedang dan ada yang lambat. Padahal saat pak Presiden membentuk Kabinet sosok Menteri yang diharapkan adalah yang memiliki kemampuan manajerial dan cepat mengeksekusi program," kata Sarman, Selasa (30/6).

Maka itu, kata Sarman, saatnya Jokowi mengevaluasi kinerja para menteri untuk selanjutnya melakukan reshuffle dengan figur yang lebih mumpuni dan menguasai bidangnnya serta cepat merespon situasi dan kondisi lapangan. "Di tengah ketidakpastian dan ancaman krisis ekonomi sangat diharapkan figur Menteri yang memiliki kreativitas dan inovasi dengan berbagai terobosan untuk mampu menjawab tantangan besar yang ada di depan mata kita," imbuh dia.

Dia mengatakan, jika memang presiden melakukan reshuffle, pengusaha berharap agar benar benar orang yang professional dan sedapat mungkin tidak berasal dari partai politik agar kinerjanya fokus tidak terbebani dengan kepentingan partai. "Menghadapi pertumbuhan ekonomi yang diprediksi tumbuh minus,Presiden memerlukan tim kabinet yangkompak, solid, cerdas, lincah, kreatif dan inovatif serta mengedepankan koordinasi sehingga tidak menimbulkan ego sektoral," terangnya.

Sarman bilang, bahwa dunia usaha banyak terpuruk, jutaan UMKM terancam tidak dapat membuka kembali usahanya, daya beli menurun akibat banyak masyarakat yang kehilangan mata pencaharian,terkena PHK dan dirumahkan ini semua tantangan ekonomi yang harus cepat direspon dan dicarikan solusinya. Dengan adanya reshuffle ini ada secercah harapan agar apa yang menjadi kegalauanPresidendan dunia usahadapat terjawab.

Siapa yang layak reshuffle? Sarman enggan menjawab. Hanya dikatakan, itu hak progratif presiden. "Kami sangat yakin presiden akan objektif dalam melakukan penilaian dan evaluasi dengan indikator yang terukur sehingga siapapun yang diresufle dapat menerima secara legowo dan tidak memiliki implikasi politik," ungkapnya.

"Semoga Presiden mendapatkan figur yang tepat dan direspon positif oleh pasar sehingga kita mampu menghadapi dan melewati badai ini.Kita meyakini melalui kerjasama dan kerja keraskita semua pertumbuhan ekonomi kita secara perlahan dan pasti akan tumbuh positif," imbuh Sarman.