Menkopolhukam Mahfud MD baru saja meminta lembaga hukum Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK agar secepatnya menuntaskan sebuah perkara. Mahfud menegaskan agar aparat untuk serius menegakkan hukum.

“Pemerintah menghendaki agar komitmen penegakan hukum seperti yang dicanangkan Presiden ketika melantik kabinet pada bulan Oktober lalu, supaya dilaksanakan. Tetapi yang terlalu lama harus segera diputuskan kasusnya seperti apa, bisa dibuktikan apa tidak,” ujar Mahfud, Selasa (23/6/2020).

Di antara banyak perkara yang menggantung, yang cukup menyita perhatian publik saat ini adalah berlarut-larutnya penuntasan kasus dugaan penggelapan sertifikat PT Geria Wijaya Prestige (GWP) yang ditangani Bareskrim Mabes Polri sejak 21 September 2016.

Anehnya, penyidik Bareskrim Polri terkesan takut menuntaskan perkara yang berlokasi di Bali ini. Padahal Kejaksaan Agung (Kejagung) telah meminta agar Bareskrim segera melakukan penyitaan sertifikat dan melimpahkan kembali berkas perkara ke Kejagung.

Parahnya lagi, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) juga telah menerbitkan Penetapan Sita  Nomor: 06/Pen.Sit/2018/PN.Jkt.Sel, tanggal 29 Maret 2018. Namun pemenuhan petunjuk Kejagung untuk melakukan penyitaan atas keseluruhan sertifikat belum  dilaksanakan penyidik Bareskrim Polri.

Mandeknya pengusutan perkara ini pun akhirnya menimbulkan tanda tanya besar bagi LSM Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI). Menurut Koordinator LSM MAKI, Boyamin Saiman, perkara ini merupakan ujian bagi Polri sebagai penegak hukum, apakah berani ‘menggigit’ perkara yang sebetulnya sudah sangat gamblang dan terang-benderang.

“Kan sudah ada perintah pengadilan untuk melakukan penyitaan, apa lagi yang ditunggu? Kredibilitas Bareskrim dipertaruhkan kalau tidak menjalankan penetapan pengadilan. Berani gigit nggak?” tantang Boyamin dalam keterangan tertulisnya, Kamis (25/6/2020).  

Diketahui, perkara ini merupakan tindak lanjut laporan polisi yang dibuat Edy Nusantara selaku kuasa Fireworks Ventures Limited dalam perkara No: LP/948/IX/2016/Bareskrim, tanggal 21 September 2016, sehubungan dugaan tindak pidana penggelapan tiga sertifikat hak guna bangunan(SHGB) Nomor: 204/205 dan 207 atas nama PT Geria Wijaya Prestige (GWP) berikut sertifikat hak tanggungan (SHT) Nomor: 286/1996 (Peringkat Pertama) dan SHT Nomor: 962/1996 (Peringkat Kedua), yang keduanya terdaftar atas nama bank sindikasi yang dibebani di atas tiga bidang tanah tersebut, sebagaimana dimaksud berdasarkan Pasal 372 KUHP.

Bareskrim kemudian menetapkan terlapor yakni Priska M. Cahya dan Tohir Susanto sebagai tersangka. Usai menerima berkas perkara, Kejagung kemudian mengembalikan berkas perkara tersebut (P-19) untuk dilengkapi dengan memberi petunjuk, antara lain agar penyidik memeriksa saksi-saksi lainnya termasuk dari BPPN serta melakukan penyitaan terhadap sertifikat-sertifikat tersebut. 

Pada 15 Maret 2018, penyidik melakukan penggeledahan di kantor PT Bank Windu Kentjana International, yang telah berubah nama menjadi PT. Bank China Construction Bank Indonesia (CCBI), Tbk di Kawasan SCBD Sudirman, Jakarta. Pelaksanaan penggeledahan dilakukan berdasarkan  penetapan penggeledahan yang diterbitkan oleh PN Jakarta Selatan Nomor: 06/Pen.Gled/2018/PN.Jkt.Sel, tanggal 5 Maret 2018.

Dalam penggeledahan itu, manajemen CCBI telah memperlihatkan keberadaan keseluruhan sertifikat tersebut dalam penguasaannya kepada penyidik  Bareskrim Polri.

Selanjutnya, seperti disinggung Boyamin, meski PN Jaksel telah menerbitkan perintah penyitaan sertifikat, penyidik Bareskrim hingga kini belum melakukan penyitaan. 

Sebelumnya, Berman Sitompul, kuasa hukum Edy Nusantara juga mendesak agar penanganan perkara tersebut tidak berlarut-larut demi terwujudnya kepastian hukum bagi semua pihak terkait.