Terkait temuan KPPU tersebut, dua maskapan penerbangan papan atas itu, terkesan beda sikap. Yang satu menerima, satunya melawan. Waduh bisa runyam nih.

Semisal, Lion Air Group berupaya menklarifikasi perhitungan tarif pesawat penumpang berjadwal kelas ekonomi domestik, yang dinyatakan bersalah oleh kppu. Karena telah melanggar Undang Undang Persaingan Usaha No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Corporate Communication Strategic Lion Air Group, Danang Mandala Prihantoro dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (24/6/2020), mengatakan, Lion air tetap menjual harga tiket pesawat udara masih dan sesuai dengan aturan regulator yang berlaku yakni Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 106 Tahun 2019 tentang Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri, dalam hal ini tidak melebihi ketentuan tarif batas atas (TBA) dan tidak melebihi tarif batas bawah (TBB).

“Dalam penentuan harga jual tiket pesawat udara kelas ekonomi dalam negeri, Lion Air Group tidak pernah bekerja sama dan menentukan dengan pihak lain di luar perusahaan. Formulasi penghitungan yang digunakan adalah wajar dan sesuai keterjangkauan kemampuan calon penumpang membayar berdasarkan kategori layanan maskapai,” ujar Danang.

Dia menambahkan pihaknya telah menghitung dan memberlakukan harga jual tiket secara bijak, penerapan berdasarkan kategori layanan yang.diberikan sebagaimana Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 20 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Formulasi Perhitungan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.

Sebagai contoh, rute pesawat baling-baling Alor-Kupang untuk tarif batas atas, yakni Rp802.000 dan tarif batas bawah Rp281.000. Sementara untuk rute pesawat jet Denpasar-Surabaya tarif batas atas Rp638.000 dan tarif batas bawah Rp223.000. “Penjelasan dari tabel tersebut, Lion Air Group menerapkan harga jual tiket pesawat udara penumpang berada antara tarif batas atas dan tarif batas bawah (sesuai koridor ketentuan) serta memberlakukan pada rute-rute domestik lainnya,” kata Danang.

Lebih lanjut Ia menuturkan, komponen harga jual tiket pesawat udara sekali jalan (one way) untuk penerbangan langsung (non-stop) terdiri dari: tarif angkutan udara (fluktuasi dalam koridor tarif batas atas dan tarif batas bawah); pajak (government tax) 10 persen dari tarif angkutan udara, iuran wajib asuransi (Iuran Wajib Jasa Raharja); pelayanan jasa penumpang pesawat udara (PJP2U) atau pajak bandara; besarannya berbeda-beda mengikuti bandar udara di masing-masing kota.

Sebagai informasi, mulai 1 Maret 2018, pelayanan jasa penumpang pesawat udara (PJP2U) atau PSC terbaru sudah termasuk ke dalam komponen harga tiket. Dengan demikian, jika ada perubahan pada tarif PSC akan mempengaruhi nominal pada harga tiket dan terakhir biaya tuslah/ tambahan jika ada (surcharge).

Garuda Pasrah
Sedangkan Garuda Indonesia Group menghormati putusan KPPU terkait dugaan pelanggaran UU 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha yang Sehat. “Perlu kami sampaikan bahwa putusan KPPU tersebut merupakan tindak lanjut dari penelitian dan pemeriksaan KPPU terhadap sejumlah maskapai penerbangan nasional, termasuk Garuda Indonesia Group pada tahun 2019,” kata Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (24/6/2020).

Irfan mengatakan pihaknya menyadari iklim usaha yang sehat menjadi fondasi penting bagi ekosistem industri penerbangan agar dapat terus berdaya saing. Saat ini, Garuda Indonesia Group memastikan untuk senantiasa memperkuat komitmennya dalam menjalankan tata kelola bisnis perusahaan di tengah tantangan industri penerbangan yang semakin dinamis, dengan tetap mengedepankan prinsip kepatuhan terhadap kebijakan yang berlaku. “Garuda Indonesia Group juga akan memfokuskan pencapaian kinerja usaha yang optimal sejalan dengan upaya penerapan prinsip dan ketentuan persaingan usaha yang sehat,” ujar Irfan.

Mengingatkan lagi, KPPU telah menetapkan tujuh maskapai nasional melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pelanggaran ini terkait penetapan harga tiket pesawat tahun 2018-2019.

Ketujuh maskapai tersebut antara lain Garuda Indonesia (terlapor 1), Citilink Indonesia (terlapor 2), Sriwijaya Air (terlapor 3), Nam Air (terlapor 4), Batik Air (terlapor 5), Lion Air (terlapor 6) dan Wings Air (terlapor 7).

Persidangan Majelis Hakim KPPU menilai telah terjadi kesepakatan antar para maskapai dalam bentuk kesepakatan untuk meniadakan diskon atau membuat keseragaman diskon, dan kesepakatan meniadakan produk yang ditawarkan dengan harga murah di pasar. Hal ini mengakibatkan terbatasnya pasokan dan harga tinggi pada layanan jasa angkutan udara niaga berjadwal penumpang kelas ekonomi di wilayah Indonesia.