Setelah empat tahun menggantung dengan status tersangka, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berjanji segera memberikan kepastian hukum terhadap mantan Dirut PT Pelindo II, Richard Joost Lino alias RJ Lino.

Sebelumnya, KPK menetapkan RJ Lino sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan tiga unit Quay Container Crane (QCC) di PT Pelindo II sejak akhir 2015. Namun hingga kini, KPK tak kunjung merampungkan penyidikan kasus tersebut.

Dalam kasus ini, KPK menyangka Lino telah melawan hukum dan menyalahgunakan wewenangnya sebagai Dirut PT Pelindo II untuk memperkaya diri sendiri, orang lain dan atau korporasi dengan memerintahkan penunjukan langsung perusahaan asal Tiongkok, Wuxi Huangdong Heavy Machinery (HDHM) sebagai pelaksana proyek pengadaan tiga unit QCC di PT Pelindo II.

"RJ Lino kembali lagi sudah memasuki periode ketiga pimpinan ya, kita akan segera memberi kepastian kepada yang bersangkutan," ujar Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (23/6/2020).

Alex mengakui penanganan kasus dugaan korupsi yang menjerat RJ Lino terhambat dengan proses perhitungan kerugian keuangan negara. RJ Lino diketahui dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang salah satu unsur perbuatannya merugikan keuangan negara. 

Hambatan menghitung kerugian keuangan negara ini disebabkan pihak HDHM yang menjadi pelaksana proyek enggan menyerahkan dokumen harga QCC yang mereka jual kepada PT Pelindo II.

Sebelumnya, Menko Polhukam, Mahfud MD meminta KPK dan penegak hukum lainnya agar secepatnya menuntaskan kasus-kasus dugaan korupsi yang saat ini masih menggantung. 

Demikian disampaikan Mahfud terkait pertemuannya dengan Ketua KPK Firli Bahuri pada Senin (22/6/2020). Mahfud menyebutkan, di KPK banyak kasus yang masih menggantung dan diminta untuk segera dituntaskan.