Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengincar 6 koruptor yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO), menyusul tertangkapnya mantan Sekertaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dan menantunya Rezky Herbiyono pada Senin malam (01/06/2020).

"Tentang buronan lain, tentu kami juga (KPK) akan terus bekerja. Kami akan sangat terbuka untuk mendapatkan informasi tentang keberadaan DPO KPK lainnya," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dikonfirmasi, Rabu (03/06/2020).

Kendati Nurhadi dan Rezky berhasil diamankan, KPK belum menemukan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenjoto yang merupakan pemberi suap kepada Nurhadi.

"Kepada tersangka HS (Hiendra Soenjoto) dan seluruh tersangka KPK yang masih dalam status DPO saat ini, kami ingatkan untuk segera menyerahkan diri kepada KPK," tegas Ghufron.

Ia menegaskan, KPK membuka informasi dari masyarakat terkait keberadaan para DPO. Masyarakat bisa melaporkannya ke kantor kepolisian terdekat atau menginformasikan pada KPK melalui Call Center 198 atau nomor telepon 021 25578300.

"Peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi sangat penting bagi KPK," tukas Ghufron.

Usai penangkapan Nurhadi dan Rezky Herbiyono, masih ada 6 nama koruptor dalam kasus dugaan korupsi, yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Mereka antara lain yakni, pemilik PT Borneo Lumbung Energi dan Metal, Samin Tan yang terjerat kasus dugaan suap pengurusan Terminasi Kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT Asmin Koalindo Tuhup di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Satu tersangka dalam kasus suap dan gratifikasi senilai Rp46 miliar, yakni Direktur PT MIT Hiendra Soenjoto.

Selanjutnya, dua tersangka korupsi kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan masuk dalam DPO pada September 2019, yakni Sjamsul Nursalim dan istrinya, Itjih Nursalim.

Selain itu, KPK juga menetapkan DPO untuk Mantan Panglima GAM Wilayah Sabang Izil Azhar alias Ayah Marine pada Rabu 26 Desember 2018 silam. Izil ditetapkan sebagai tersangka kasus gratifikasi bersama mantan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf.

Sementara DPO ke-6 yang ditetapkan KPK adalah nama politikus PDI Perjuangan, Harun Masiku dalam kasus dugaan suap penetapan anggota DPR RI Fraksi PDIP melalui mekanisme pergantian antar-waktu (PAW).