Tahun ini, duit negara benar-benar terkuras untuk membiayai pemulihan ekonomi nasional sebagai dampak Pandemi COVID-19. Menkeu Sri Mulyani memperkirakan adanya pembengkakan defisit 6,34% menjadi Rp1.039,2 triliun.

Peningkatan defisit ini merupakan resiko dari membengkaknya anggaran untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menjadi Rp677,2 triliun. Sebelumnya, berdasarkan Perpres 54/2020, defisit anggaran ditargetkan Rp582,9 triliun atau 5,07% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

"Kenaikan defisit ini akan tetap kami jaga secara hati-hati," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers secara online, Jakarta, Rabu (6/3/2020).

Sri Mulyani mengungkapkan, dalam usulan revisi APBN 2020, pendapatan negara diproyeksikan turun dari Rp1.760,9 triliun menjadi Rp1.699,1 triliun. Di sisi lain, belanja negara justru naik Rp124,5 triliun yang mencakup berbagai belanja untuk mendukung PEN dan penanganan pandemi COVID-19, baik dari sisi sektoral maupun regional.

Untuk menambal bolong anggaran itu, menurut mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini, pemerintah akan menggunakan sumber pendanaan kecil dengan biaya kompetitif rendah.

"Termasuk, sumber internal pemerintah sendiri seperti saldo anggaran lebih pemerintah, dana abadi, dan Badan Layanan Umum," ujarnya.

Sebagai informasi, pemerintah kembali menambah anggaran program PEN dari Rp641,17 triliun menjadi Rp677,2 triliun. Penambahan tersebut itu dilakukan untuk biaya penanganan covid-19, santunan kematian, hingga BLT Dana Desa.

Atas melebarnya defisit ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) jelas kurang sreg. Dia meminta para menteri sektor ekonomi untuk menghitung ulang secara cermat dan teliti.

"Untuk itu, saya juga minta Menko Perekonomian, Menkeu, Menteri Bappenas melakukan kalkulasi lebih cermat, lebih detail, lebih matang terhadap berbagai risiko fiskal kita ke depan," tegas Jokowi.